Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe

Article 5 Qanun No. 13 of 2003 onGambling (Gambling) states "Everyperson prohibited from gamblingact". Furthermore, in the explanationof Qanun No. 13 of 2003 states thatthe prohibition of gambling Qanunareintendedtopreemptive,preventive, and at its optimum levelRemedium as repressive effortsthrough the imposition of uqubat inthe form of uqubat tazir which canbe either uqubat whip and uqubatfines (gharamah). Syariyah Court inthe Province of Aceh is a special courtin the religious courts throughout thejudicial authority regarding theauthority of religion and is a specialcourt in general courts throughoutthe judicial authority of the publicauthority concerned.Keywords : Ekseksekusi, Maisir, Mahkamah Syariyah

Legal Protection Efforts for Rape Victims Are Linked to Article 285 of the Indonesian Criminal Code

Article 285 of the Criminal Code which regulates the crime of rape, both in terms of regulation and criminal sanctions imposed on perpetrators of rape has caused its own problems. Among legal experts, there is no agreement on whether the provisions of Article 285 of the Criminal Code have paid attention to and provided legal protection to victims of rape, further whether the provisions of Article 285 of the Criminal Code are still relevant or not to be applied, especially if it is associated with the reform era, one of which is the era of the formation of the National Criminal Code which is animated by Pancasila and the 1945 Constitution. This research uses prescriptive normative legal research methods, data collection techniques are through literature, and browse various literature that has relevance to the problem presented. Research departs and thinks that the provisions governing rape are still a legacy of the product of Dutch colonial legislation which is imbued with the spirit of individualism as outlined in Article 285 of the Criminal Code, and as a consequence the interests or rights of rape victims are not protected at all in Indonesian criminal law. The establishment and reform of laws based on values based on Pancasila and the 1945 Constitution is urgent to be carried out immediately, this is driven by the need for laws that can provide protection to the entire Indonesian nation, especially to rape victims. In addition, the participation of the community in providing services to rape victims is needed to help restore the victim's condition to normal conditions, both physical and mental conditions. Keywords: Rape, Article 285 of the Criminal Code, Criminal, Dutch Colonial Legislation DOI: 10.7176/JLPG/135-04 Publication date:August 31st 202

Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak. Dalam kasus pidana korupsi terdapat ketentuan tentang pemeriksaan in absentia,  yaitu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali dalam pidana korupsi, tersangka melarikan diri, dan alamatnya tidak jelas sehingga pemanggilan tersangka tidak dapat dilakukan. Dengan alasan itu banyak kasus korupsi yang tertunda penyelesaiannya, sampai keberadaan tersangka ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang diselesaikan yaitu alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan  in absentia  terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan in absentia terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dan yuridis empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, secara normatif Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan  in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam praktek terdapat dua tradisi yang berbeda diantara para hakim yaitu, ada yang menerima dan ada yang menolak

PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TAHANAN KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstract Supervision according to Victor M. Situmorang and Jusuf Juhir is every effort and action in order to know the extent to which the implementation of tasks carried out according to the provisions and objectives to be achieved. The duties and functions of Community Guidance are regulated in several regulations including, namely the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 concerning Duties, Obligations, and Conditions for Community Guidance, RI Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, regarding the duties and functions of Community Guidance and adaptations carried out by Community Advisors during the Covid-19 pandemic. The research objectives in this study were to find out and explain how to monitor conditional release of city prisoners during the Covid-19 pandemic, and to find out and explain how the consequences of the parole policy on city prisoners in the community during the Covid-19 pandemic and efforts the government did in handling the conditional release of city detention during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is: This type of juridical normative research. With a statutory approach, and a conceptual approach. The nature of the research in this thesis is descriptive research. And the form of this research research is a descriptive form. Based on the results of the study, it can be seen that in supervising convicts who get parole, the government carries out various programs to deal with convicts who get parole during the COVID-19 pandemic, namely by collaborating between community counselors and the community and involving the families concerned to anticipate when things go wrong. Keywords : Surveillance, parole, Covid-19 pandemi

PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga meimpunyai peiran yang peinting dalam meimbeirikan peimbinaan teirhadap para anak yang teilah meimpeiroileih peileipasan beirsyarat, yaitu deingan peimbeirian peingawasan yang khusus dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di LPKS Aceh Timur. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur berperan sebagai tugas pelaksana untuk membina anak-anak yang terkena sanksi pidana dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah Aceh Timur untuk memberikan pendidikan dan pencegahan.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, pembinaan yang dilakukan LPKS Aceh Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pelatihan terhadap anak yang terkena sanksi pidana, hambatan LPKS Aceh Timur adalah minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang sudah dilakukan LPKS Aceh Timur yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Aceh Timur agar dilakukan penambahan tenaga didik, bantuan dan anggaran untuk LPKS Aceh Timur.Disarankan Perlunya meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi tentang pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS. Kata kunci : Anak dan LPKS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu

TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children. Suggestions from this research are: 1) to the government or the authorities in order to disseminate the dangers of the risk of the crime of rape, so that children also have more understanding so as not to commit a crime, especially the crime of rape. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children so as not to commit acts that violate the law. 3) The last is that the community must pay more attention to the social environment of children around the community. As well as conducting recitation activities in the community for children so that children avoid negative actions