IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAMPRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tumpang tindih kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu tidak ada kontrol dan pengawasan cukup kuat dan tegas terhadap kewenangan penyidikan kejaksaan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi, serta bagaimana kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang menitikberatkan pada teori kewenangan khususnya terkait kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengatakan kejaksaan selain memiliki fungsi penuntutan sekaligus memiliki fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam rumusan pasal Aquo, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satu pasalpun yang tegas memberikan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pelaksanaannya juga terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga lain yang mempunyai kewenangan yang sama. Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Korupsi.ABSTRACTThis thesis is motivated by the overlapping authority of the prosecutor's investigation of corruption. In addition, there is no control and supervision strong enough and firm on the authority of the prosecutor's investigation. This thesis aims to determine the legal implications of the Constitutional Court's decision related to the authority of the prosecutor's office on corruption, and how the authority to investigate the prosecutor's office on corruption. This type of research uses a Normative-Empirical approach that focuses on the theory of authority, especially related to the authority to investigate criminal acts of corruption. The results of this study explain that in Article Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, the prosecutor's office, in addition to having a prosecution function, also has a function of investigating corruption. In the formulation of article Aquo, it is clear that there must be a law that expressly gives authority to the prosecutor's office. If the authority must be based on Law Number 31 the Year 1999 Concerning Corruption Acts as amended by Law Number 20 the Year 2001, there is no single party that expressly gives the authority of the prosecutor's office as an investigator of criminal acts of corruption. In addition, in the implementation, there are also overlapping authorities between other institutions that have the same authority. Keywords: Authority, Investigations, Prosecutors' Office, Constitutional Court Decision, Corruption

CASTRATION AS AN ENTERPRISE OF CRIMINAL POLICY IN THE CHILD PROTECTION LAW

The rise of sexual violence against children in Indonesia requires strict legal rules and a deterrent effect on perpetrators. So the government in the latest child protection law includes punishment for castration. The issues raised are how the application of criminal law against perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) in Indonesia and how the additional criminal regulation of castration as a criminal law policy in the child protection law. The type of research used is normative research, which is research that focuses on a positive direction in the form of statutory regulations. Criminal application for perpetrators of sexual violence against children is regulated in the Criminal Code and the Child Protection Act. Castration is a new legal policy by the government in dealing with the perpetrators of sexual violence against children.Keywords: Castration, Legal Policy, Child Protectio

Application Of Diversion To Children In Case Of Traffic Accidents That Cause Lives

Minors in driving a motor vehicle are very dangerous, lack of education on road safety and a very early age results in the ability to drive a vehicle not accompanied by instinct and mature thinking so that traffic accidents often occur caused by minors. Law No. 11 of 2012 regulates how to settle cases of child crimes, including in cases of traffic accidents caused by children by diversion. Traffic accident cases regulated in Law No. 22 of 2009 about Traffic and Road Transportation as a law that specifically regulates traffic accidents, the diversion process against children as perpetrators in traffic accidents carried out in every District Court and diversion carried out according to the Act. No. 11 of 2012 and Government Regulation No. 65 of 2012 about Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children who are not yet Twelve Years Old. Application of diversion at the Tangerang City Police Station encountered obstacles but there were also efforts to overcome these obstacles.Keywords: children, diversion, traffi

MERDEKA BELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Pendidikan merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan masyarakat yang maju damai dan mengarah pada sifat-sifat yang konstruktif. Pendidikan juga menjadi roda penggerak sehingga kebudayaan dan kebiasaan dari tiap-tiap zaman menjadi berubah mengikuti perubahan yang di peroleh dari pendidikan itu sendiri. Maka ketika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya pendidikanlah yang merupakan jawabannya, karena dari pendidikan melaihirkan hal-hal yang kreatif, inovatif dalam menapaki setiap perkembangan zaman.Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Mendikbud telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia. Merdeka Belajar merupakan konsep baru dalam Sistem Pendidikan Nasional. Konsepnya ialah siswa maupun mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih aktivitas pembelajarannya.  Dibutuhkan kesiapan guru dan dosen dalam upaya merespon kebijakan tersebu

The Support System Synergy on Working Productivity From The Perspective of Economic Sharia Law

This study discusses the synergy of support systems on work productivity from the perspective of Islamic economic law. Support system or work productivity support system, is not only interpreted by the quality of human resources, but the whole system that supports each other for the implementation of effective and efficient performance. The research method uses qualitative research that focuses on literature study, including collecting bibliographical sources and processing data or citing references. Support systems that support work productivity include: the quality of human resources, efforts to provide motivation, technological excellence, availability of funds, completeness of facilities, and also infrastructure. Indicators of work productivity will be achieved in the ability to form good work professionalism, increase the results achieved from targets, high morale, self-development in increasing maximum performance, as well as quality as an output of performance results and work efficiency. Work productivity in accordance with Islamic economic law standards is one that reflects Islamic principles and ethics, including: good and useful, diligent at work and able to respect time, doing the best or better, working hard and optimally, competing and helping honest, consistent, has a high sense of belonging to work, responsibility, and is able to grow stronger and more solid human relations

Implementasi Teoritik Dan Praktik Asas Tujuan Hukum Pada Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional

Masalah: Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum amat diperlukan dalam konteks agrarian terkhusus penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan Proyek Strategis Nasional. Tidak jarang bahwa kendati telah terdapat mekanisme dan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tetap terjadi konflik agrarian. Hal ini menyebabkan penerapan secara teoritik dan praktik asas tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan menjadi dipertanyakan. Penelitian ini mengkaji secara yuridis-normatif mengenai implementasi teoritik dan praktik asas tujuan hukum penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan di Tanah Air. Tujuan: Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut implementasi teoritik dan praktik asas tujuan hukum pada penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek strategis nasional. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuary approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukan kendati dalam tatanan teoritik berdasarkan asas dan prinsip yang terkandung dalam regulasi mencerminkan pemeunhan seluruh asas tujuan hukum, namun dalam tatanan praktik asas kemanfaatan dan keadilan masih menjadi bias sehingga diperlukan pengukuran terkait dengan opportunity cost atas kemanfaatan masyarakat luas dibanding pihak yang melepaskan hak atas tanah. Jenis penelitian: Hukum Agraria Kata kunci: Asas Tujuan Hukum, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Proyek Strategis Nasiona