Linking urban form to a liveable city

This paper intends to show the contribution and relationship of urban form to a liveable city, as many researchers pose the urban form as one of the factors that can worsen or improve the sustainability of the city. The paper will begin by exploring into the theoretical characteristics of the urban form at the macro and micro scale. Urban form models that match the Malaysian cities’ urban form are illustrated in this paper with the idea of giving a larger context of the living ecology for Malaysian communities. There are two types of cities, one that grows in an ad-hoc manner, and the other is being shaped by planners. This paper however, focuses only on a planned city that is the core city for Shah Alam. Consequently, this paper touches briefly on the liveable city concept which is currently being debated among the researchers as a more practical way of looking into the sustainable city issues. The liveable city framework for the city of Shah Alam is discussed and some preliminary findings are offered at the end of the pape

Height Accuracy of Radargrammetric Generated Digital Elevation Model

The stereoscopic concept used in photogrammetry was successfully extended to the optical sensor of SPOT (System Probatoire d'Observation de la Terre) to generate the digital elevation model (DEM) and to extract the planimetric features. Following this success, scientists are impressively encouraged to explore the feasibility of using stereoscopy on synthetic aperture radar (SAR) images, applying the radargrammetric technique. In the regions where cloud cover or darkness prevails, active microwave remote sensing data such as SAR can be fully utilized to procure information about land surface and forest canopy. The objective of this study is to analyze the accuracy of the elevations extracted from the DEM generated using the radargrammetric technique as compared with the elevations generated from the photogrammetric technique. The capability of the radargrammetric technique and its potential in extracting the altimetric information were subsequently assessed. The stereo RADARSAT images of Klang Valley with coverage of 100 Ian by 100 Ian were acquired. A total of 199 Ground Control Points (GCPs) were selected on relatively low terrains as backscattering radar data is very sensitive to the slope and high terrains. The primary input data was the coordinates of GCPs which were extracted from the topographical maps. When the errors produced in the GCP collection report were acceptable, the next process was creating epipolar images and generating DEM. It was then followed by generating the geocoded DEM

REGIONAL LABOR CIRCULATION: INDONESIAN WORKERS IN MALAYSIA

Jumlah pekerja migran di Malaysia dari berbagai negara sampai awal tahun 1998 diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta, dua pertiganya berasal dari Indonesia.Pekerja migran dari Indonesia yang masuk ke negara ini lebih banyak yang menggunakan cara tidak resmi/ ilegal,dan menimbulkan banyak masalah di Malaysia. Dengan adanya pekerja migran sirkuler dari Indonesia ke Malaysia tersebut dirasa menguntungkan kedua negara. Di Malaysia, dengan masuknya pekerja ini masalah kekurangan tenaga kerja dapat ditanggulangi, terutama sektor pekerjaan yang kurang dimmati oleh pekerja dari negara itu. Pada sisi lain, pekerja migran sirkuler dari Indonesia merasa diuntungkan, baik dari segi tingginya upah maupun peningkatan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di negara tersebut

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam klasik yang ada di Aceh. Sistem pembelajaran dayah pada awal berdirinya mengadopsi sistem pendidikan zawiyah.  Perkembangan dayah di Aceh seiring dengan masuknya Islam. Lembaga ini menjadi motor penggerak sosialisasi syariat Islam terhadap masyarakat. Jika dikaji dalam pespektif sejarah politik pendidikan, dayah merupakan mitra sultan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penegakan hukum daan pelaksanaan syariat Islam. Hubungan ulama dayah dan sultan sangat erat dan tidak bias dipisahkan. Ketika kolonialisme belanda masuk dan menguasai sebagian besar wilayah Aceh, keberadaan dayah mulai dicurigai dan dayah dianggap basis pejuang yang melawan Belanda. Belanda berusaha menekan perkembangan dayah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mempersulit ruang gerak dayah. Setelah Indonesia merdeka, dayah kembali menata sistem pendidikannya yang berbasis masyarakat. Politik pendidikan saat itu tidak memberi tempat bagi dayah untuk masuk dalam system pendidikan nasional. Pasca MoU Helsinky keberadaan dayah di Aceh Mulai diperhitungkan oleh pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan-kebijakan positif. Untuk menaungi pendidikan dayah pemerintah memberi wewenang kepada kemenag. Selanjutnya didirikan suatu badan khusus yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) selanjutnya dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 pemerintah Aceh membentuk satu dinas yang dikenal dengan Dinas Pendidikan Dayah

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH

Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada manajemen kelembagaannya, dalam istilah lain manajemen lembaga pendidikan mutlak diperlukan, adapun ruang lingkup manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Tahap pertama adalah perencanaan yang meliputi perencanaan tenaga kependidikan, tenaga pendidikan, peserta didik, kurikulum dan sarana prasarana. Tahap kedua adalah pengorganisasian semua elemen lembaga serta pembagian tugasnya masing-masing. Tahap ketiga adalah tahap pengarahan semua elemen untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing-masing. Tahap keempat setelah pengarahan adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan semua perencanaan terlaksana dengan baik. Melihat pentingnya manajemen dalam sebuah lembaga, maka institusi pendidikan khususnya pendidikan dayah telah melakukan berbagai usaha manajerial kelembagaan. Setelah MoU Helsinky tahun 2005 kedudukan lembaga pendidikan dayah hampir sama dengan lembaga pendidikan resmi lainnya di Aceh. Dengan meningkatnya status dan kedudukan dayah, maka lembaga pendidikan dayah pun telah berupaya melakukan manajemen ke arah yang lebih baik sebagaimana halnya lembaga pendidikan resmi lainnya dan sekarang lembaga pendidikan dayah telah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan sekarang pengelolaan dayah di Aceh menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh

Urban planning for sustainable urbanization

This paper perceives sustainable urbanization as an ideal to be achieved by the urbanization process and urban growth in Malaysia. Sustainable urbanization should become the common shared value for every citizen and urbanite. Yet the concept is still far from being clear to guide city governance and planners. Cities keep on expanding in size in the country. The urbanization of capital at the global level in the thirty years has made it possible for Malaysia to adopt industrialism as a means to bring itself out of the third world to first in the 2020. In the process industrial estates have been developed in strategically planned areas either close to or within existing major cities’ contiguous areas. The impacts of the industrialization process are physically and socially clear, ranging from those changes that contribute to the betterment of livelihood in the city to negativities that threaten the urban ecosystem health and the urban environment as a whole. Can urban planning guide the urbanization process to achieve sustainable city? It is argued here that the state of the art in urban planning does pay tribute to sustainable city ideals but there seems to be a gap between planning for sustainable city, that is sectoral, and planning sustainable city that is holistic. Parts of the problems lie in the concept of sustainable development from which sustainable city concept is derived. Apart from being culturally biased to the developed western countries, we need to find commonalities embedded in the concept that is meaningful to us. Urban planning in Malaysia has paid much attention to physical planning, with emphases on meeting standards. Overall, urban planning does not consider the total urban ecosystem dynamics, albeit in recent years the guide lines for structure and local plans do pay due attention to the environmen

KURIKULUM DAN SISTEM BELAJAR DI PONDOK PESANTREN

Salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren, di Aceh istilah pesantren dikenal dengan Dayah dan di Sumatera Barat diistilahkan dengan Surau. walaupun beda istilah pada intinya sistem pendidikan lembaga tersebut adalah sama dan tujuannya adalah untuk mencetak santri yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam ilmu agama (tafaqquh fi al din), baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, bahasa, tauhid, akhlak, tarikh (sejarah), dalam keilmuan islam lainnya. Pesantren adalah lembaga pendidikan terua di Indonesia, berdiri pesantren bersamaan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. pesantren adalah salah satu sarana islamisasi di nusantara, artinya dipesantrenlah tempat mendidik masyarakat tentang ajaran Islam dan setelah mereka menguasai ajaran Islam mereka dijadikan sebagai dai untuk menyebarkan Islam ke masyarakat. sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. sistem pembelajaran dipesantren memiliki kurikulum tersendiri, yang terdiri dari pendidik, peserta didik, metode, materi, media dan evaluasi. dalam pembahasan ini akan dibahas secara rinci mengenai sistem pendidikan pondok pesantren yang meliputi kurikulum, materi, dan metode pendidikan di pondok pesantren

KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

Tindakan korupsi selalu menjadi topik yang panas diperbincangkan, baik di media massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi. Maka harus kita ketahui jenis-jenis dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat setiap warga negara di Indonesia yang melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan orang lain bahkan sampai merugikan negara. Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. untuk meminimalisis terjadinya korupsi lembaga pendidikan sudah seharusnya menjadikan pendidikan anti korupsi ini sebagai materi kuliah khusus diperguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini juga harus barengi dengan nilai-nilai religius sehingga dimensi lahiriah dan bathiniah mahasiswa menjadi kokoh dalam melawan tindakan korupsi yang semakin menggurita

The soul of the city: a reflection

This article presents a small scale research on the definition of the soul of a city as an indicator of liveable city that has undergone rapid and drastic changes in the process of urbanization. When humans begin to inquire various questions in their minds with regards to the characteristics of the surrounding town, the knowledge of city’s soul emerges. Humans observe the conditions of a city as they reflect upon themselves. Such reflection is parallel to the development of human mind which result in patterns of the soul of the city as both object and subject of observations: a metaphor and something that is intriguing yet complex. Patterns of the soul of the city contain life’s motives, values and norms, sustainability, complexity and harmony. The city’s soul physical and social development as well as enhancement is a natural driving force among the people, principles and patterns of places of the city itself. With this driving force, liveability is formed whereby any changes either in form or space was to take place, they (the changes) would not be able to influence existing form and soul. However, the biggest challenge in interpreting the essence of the soul of the city is to decode its abstract nature into its physical form which can be touched, seen while remaining its coherence and sustainability

Kemudahterancaman (vulnerability) penduduk terhadap perubahan guna tanah di Selangor

The changes in land use and land cover indicate the development changes that occur at a certain place. Selangor has an area of 796,084 hectares and consists of nine districts. The state government of Selangor plans to achieve the most developed state status by the year 2005. Consequently, land use patterns have changed tremendously, especially within the past five years. The change in land use, especially from forest to non-forest, results in environmental degradation that will eventually threaten human life in that particular area. Whether we realize it or not, the change in land use may increase people’s vulnerability in a society that tries to achieve development in line with the framework of sustainable development. This article will examine the changes in land use and land cover which has occurred within the last four decades (1966-2001) using Geographical Information Systems (GIS) and its relationship with vulnerability to human life in the surrounding area. In this context, the driving forces to the changes will be looked at in a holistic and integrated manner. Among the driving forces of change that will be discussed are state development policies, foreign direct investment, population change, urbanization and infrastructure developmen