Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Singkawang

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana suatu Peraturan Daerah dapat mengakomodir upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana fokus kajiannya dilakukan di Kota Singkawang melalui terbentuknya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diperoleh fakta bahwa masyarakat belum berperan secara optimal dalam pengelolaan sampah. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal sesuai amanah Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 dimaksud, maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dibutuhkan juga peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah serta penyiapan sarana dan prasarana industri pengolahan daur ulang sampah oleh Pemerintah Daerah

Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus

Salah satu hal yang melekat bagi manusia sejak manusia itu diciptakan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi salah satu isu penting internasional yang bahas pasca perang dunia ke dua. Masyarakat internasional menuntut agar adanya jaminan atas perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Indonesia sebagai suatu negara juga harus menjamin demikian. Telah banyak terjadi dinamika terhadap penegakan HAM di Indonesia. Khususnya pasca masa Orde Baru (ORBA), telah banyak perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan terhadap UUD 1945 demi mewujudkan perlindungan HAM yang tegas bagi rakyat Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM yang terjadi di masa lampau di Indonesia. Keadaan demikian mendorong dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya demikian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang pernah terjadi pada masa ORBA. Pembentukan pengadilan HAM tersebut juga sejalan dengan 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni eksistensi pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana keberadaan pengadilan HAM di Indonesia

European governments on the future of development cooperation

Der Bericht umfasst drei Vortraege bzw. Stellungnahmen von VertreterInnen der Regierungen Grossbritanniens, Frankreichs und Schwedens zur zukuenftigen Entwicklungszusammenarbeit. Die britische Staatssekretaerin im Kabinettsrang fuer Internationale Entwicklung aeussert sich zur Entwicklungszusammenarbeit (ihres Landes) im Kontext einer sich globalisierenden Welt. Der beigeordnete Minister fuer Entwicklungszusammenarbeit und Frankophonie aus Frankreich setzt sich mit der Frage auseinander, wie eine europaeische Politik fuer Entwicklungszusammenarbeit aussehen sollte. Der schwedische Minister fuer Internationale Entwicklungszusammenarbeit geht in seinen Ausfuehrungen der Frage nach, wie man der Herausforderung der Globalisierung begegnet. (ICG2)German title: Europaeische Regierungen zur Zukunft der EntwicklungszusammenarbeitSIGLEAvailable from Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Bonn (DE) / FIZ - Fachinformationszzentrum Karlsruhe / TIB - Technische InformationsbibliothekDEGerman