MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH DI DESA BABAKSARI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang meliputi bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, dan pendidikan olah raga. Tujuan penelitian untuk mengetahui masalah-masalah apa yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa Babaksari. Diharapkan dengan diketahuinya masalah-masalah tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG ATAS BANGUNAN PERUMAHAN KPR-BTN DI JAWA TIMUR

Untuk mendapatkan kejelasan bagaimanakah prosedrperjanjian kredit pemilikan rumah dengan fasilitas KPR dari BTN

PEMBAJAKAN MEREK MERUSAK PEREKONOMIAN NASIONAL

Perlindungan hukum hak atas merek diperlukan agar hak atas merek tidak dibajak oleh orang lain. Pembajakan merek merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa seijin pemiliknya. Hak atas merek diberikan oleh negara dengan melalui mekanisme pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut sifatnya wajib. Jika tidak didaftarkan hak atas merek tidak akan dilindungi. Setelah didaftarkan, hak merek diberikan perlindungan hukum selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga tidak terbatas, dengan syarat mereknya masih dipakai pada barang atau jasa sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat merek. Sertifikat merek tersebut berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum hak atas merek dari pembajakan. Pembajakan merek sangat merugikan perekonomian nasioanl. Akibat yang ditimbulkannya sangat berpengaruh buruk pada aspek ekonomi negara. Banyak pihak yang dirugikan karena adanya pembajakan merek. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa dampak pembajakan merek terhadap aspek perekonomian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empirik yang berasal dari berbagai sumber infomasi yang relevan. Sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek dan beberapa pendapat dari para sarjana (ahli) hukum yang terdapat dalam berbagai karya ilmiah. Sedangkan data empirik berasal dari berbagai sumber yang relevan, yang berasal dari statemen/ pendapat para ahli yang ada di media massa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik bola salju, dengan menelusuri sumber-sumber peraturan perundangan di bidang merek. Setelah terkumpul, kemudian dianalisis secara deduktif dengan dikaitkan dengan pendapat para sarjana (ahli ) yang relevan dengan pemasalahan. Dari metode tersebut di atas, dalam pembajakan merek tidak saja merugikan pemilik merek, tetapi juga negara dan masyarakat sebagai konsumen Pemilik dirugikan karena barang hasil produksinya kalah bersaing dengan merek bajakan yang harganya relatif lebih murah, sehingga sangat berpengaruh dari omzet produksi dan penjualannya. Pemilik merek akan kehilangan pendapatan dari keuntungan yang akan diterima. Sementara negara menderita kerugian, karena barang bajakan dijual tanpa dikenai pajak penjualan. Pada hal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Akibat pembajakan merek juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri (capital flight), yang berimbas pada banyaknya pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara masyarakat sebagai konsumen dirugikan karena umumnya barang bajakan tidak memiliki kualitas yang bagus dengan merek aslinya. Untuk mengatasi perbuatan pembajakan merek perlu adanya komitmen dari aparat penegak hukum, dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memberikan hukuman yang berat dan setimpal bagi pelakunya. Agar pembajakan merek tidak makin marak, maka perlu adanya kemudahan prosedur pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan hukum merek. Hal itu perlu juga ditunjang dari aparat birokrasi sebagai pelaksana pendaftaran yang profesional

FAKTOR - FAKTOR YANG MENGHAMBAT DAN MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO ( STUDI PADA PETANI BERAS DAN JAGUNG )

Masalah Penelitian 1. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya tanaman padi dan jagung pada masyarakat petani di kecamatan Gedeg Kab. Mojokerto telah dilak senakan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 ? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan menunjang pelaksanaan undang-undang bagi hasil padi masyarakat petani di Kecamatan Gedeg

DAMPAK YURIDIS PENARIKAN CEK MUNDUR DALAM MASYARAKAT

Surat cek bertanggal mundur disebut pula dengan Post Dated Cheque adalah surat cek yang diberi tanggal lebih kemud1an dari saat penerbitannya. Meskipun warkat cek mundur tersebut tidak diatur dalam I:itab Undang-undang HukuDl Perdata (KUHD)namun para pengusaha atau pedagang tetap menerbitkan, menerimanya, dan mempergunakan dalam Lalu Lintas Giral berdasarltan kesepakatan, kepercayaan, dan kebiasaan diantara para pihalt untuk memperlancar transaksi perniagaan

UPAYA KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnyaganti kerugran daLam pembebasan hak atas tana

Pemilikan satuan rumah susun melalui KPR-BTN

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Secara administratif, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Perum Perumnas sebelum satuan rumah susunnya diJual kepada masyarakat ? b. Bagaimanakah prosedur pemilikan satuan rumah SU8un melalui fasilitas KPR-BTN

UPAYA KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnyaganti kerugran daLam pembebasan hak atas tana

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)

LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

Ternyata perjanjian dalam sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dpalam Satu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah uang tertentu.Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang-Undang. Da1am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaan masyarakat