DELIK PENCEMARAN DAN PENCEMARAN TERTULIS TERHADAP ORANG YANG SUDAH MATI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP dan bagaimana persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normartif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang merupakan ketentuan umum, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus yang memiliki semua unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) ditambah suatu unsur yang lain, yaitu unsur “terhadap seseorang yang sudah mati”.  Unsur “terhadap seseorang yang sudah mati” menyebabkan Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhaap ketentuan umum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, di mana unsur ini menjadi alasan peringan pidana, yaitu jika ancaman pidana maksimum Pasal 310 ayat (1) penjara 9 bulan atau denda Rp4.500,- dan Pasal 310 ayat (2) penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500,-, maka pidana maksimum Pasal 320 ayat (1) yaitu penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp4.500,-. 2. Persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu menurut Pasal 320 ayat (2) KUHP penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan dari salah seorang: a. orang tua (garis lurus ke atas derajat kesatu) dan kakek nenek (garis lurus ke atas derajat kedua) dari yang mati; b. anak (garis lurus ke bawah derajat kesatu) dan cucu (garis lurus ke bawah derajat kedua) dari yang mati; c. kakak atau adik (keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua) dari yang mati; d. mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kesatu) dan orang tua dari mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kedua) dari yang mati; e. kakak dan adik dari suami/isteri (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua) dari yang mati; g. suami/isteri dari yang mati.Kata kunci: pencemaran; orang yang sudah mati

Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerindah Daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda, Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui Propemperda diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah

Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011

This study aims to determine the mechanism of review of financial statements the Government Financial Reportby InspektoratKab. Minahasa Tenggara at every stage of planning, execution and reporting. Based on these results, the implementation of Review LKPD by Inspektorat for Year 2010 and 2011 has not been a significant impact on increasing accountability LKPD. The Goverment Minahasa Tenggara should prepare measures improvement review of mechanisms at each stage planning, execution and reporting standards by following the guideline of Review (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008), the education and training Inspektorat personnel in coordination with BPK, fulfillment quantity, human resources and quality standards as well as the identification of any problems Inspektorat which has led disclaimer opinions LKPD year 2010 and 2011 as a priority determining corrective actions in coordination with the DPPKAD and BPK RI

Hubungan Karakteristik Petani dan Tingkat Adopsi Teknologi pada USAhatani Bawang Merah di Desa Tonsewer, Kecamatan Tompaso

This study aims to analyze the relationship between the characteristics of farmers with the level of adoption and application of technological innovation in onion farming in Tonsewer Village, Tompaso Subdistrict, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This research was conducted from February to March 2017. This research used primary and secondary data. Primary data were collected by interviewing onion farmers using questionnaires. Sampling of 48 people. Analysis method using Descriptive Analysis. The study found that the technological adoption rate in Tonsewer village is very high and has adopted the technology. Factors influencing the adoption rate are land area, farming, income, formal education, non-formal education, age, and cosmopolitan level. Spearman\u27s correlation value of land area, income, formal education, non-formal education and cosmopolitan level shows the direction of positive correlation, while age shows the direction of negative correlation to the adoption rate of onion technology

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Locus of Control Terhadap Kinerja Internal Auditor (Penelitian Pada PT. Bank Sulut Dan PT. Bni, Tbk)

In facing the environment change, a company should level up the effectiveness of management control to achieve the final goal between the individual and the organization. That is why a leader should be able to motivate the subordinates so the goal can be achieved. Besides leadership style, locus of control also affects the internal auditor performance. Internal Auditor performance is one of the important indicators to reach the banking company success that is the reason why the researcher is interested with the title of this final task.This research is aimed to know the influence of leadership style and locus of control on the internal auditor performance. This research was done at 2 ( two) banking companies, those are PT. Bank SULUT and PT. BNI, Tbk. In this research the independent variable ( X ) are the leadership style ( X1 ) and locus of control ( X ) ; meanwhile the dependent variable ( Y ) is performance ( Y ) . The data collection method used is through survey and questioner with a list of questions. It would be answered by the respondents and those are the internal auditors. The technique used in data analysis to test the hypothesis was done by using the double linear regression analysis and processed through SPSS program Version 19.0. The result shows that the leadership style partially does not have an effect on the performance of internal auditor but the locus of control has an effect on the internal auditor performance. But simultaneously, the leadership style and locus of control influence the performance of internal auditor.

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)

Desa merupakan enitas penting dalam Negara kesatuan Indonesia, salah satu instrumen penting dalam desa yaitu pembangunan infrasrtuktur untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarkat sehari-hari, penelitian ini berutujan untuk mengetahui implementasi pembangunan serta faktor yang menghambat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa tempok sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami namun itu bisa berjalan dengan baik, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun di tahun 2016 namun yang difokuskan adalah perbaikan jalan kebun untuk aktivitas perekonomian masyarakat di perkebunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan kesejateraan hidup, namun dalam pembanguan masih terdapat kendala yang menghambat dalam pembangunan, tapi semua pembangunan infrastruktur bisa terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Infrasturuktur, Aktivitas Perekonomian

Ipteks Target dan Realisasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

This study aims to determine the achievement of regional tax revenues and the percentage of realization of local tax revenues in the Regional Revenue Service of North Sulawesi Province in 2017-2018, which consists of Motor Vehicle Taxes, Motor Vehicle Name Transfer Fees, Surface Water Taxes, Vehicle Fuel Taxes Motorized, Cigarette Tax, Public Service Retribution, Service Service Retribution, and Specific License Licensing The results of this study indicate that the target of regional tax revenue in the North Sulawesi Provincial Revenue Service decreased in 2018 and the realization percentage of each type of regional tax revenue increased in January 2017 and November 2017. From that total it can be concluded that the increase in realization of local tax revenues in the Regional Revenue Service is able to pursue the tax deposit target in 2017

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

This study aims to (1) identify the leading sectors in the economic structure of East Bolaang Mongondow Regency as information and consideration in (2) formulating regional development strategies. This study uses time series data from Gross Regional Domestic Product (PDRB) of East Bolaang Mongondow Regency and North Sulawesi Province in 2010 - 2016. The analysis tool used in this research is Klassen Tipology, Location Quotient (LQ), and Shift Share analysis to determine the leading sectors and SWOT analysis. The result of per sector analysis based on these three analytical tools shows that which is the leading sector in East Bolaang Mongondow Regency with criteria of advanced and fast growing sector, basic and competitive sector, there are 2 sectors: (a) agriculture, forestry and fishery sector, (b) mining and quarrying sectors. To formulate regional development strategy used SWOT analysis tool. Based on the SWOT analysis, the strategy of regional development at East Bolaang Mongondow Regency with the superior sector is in quadrant III so that the appropriate strategy is turn around strategy. The Weakness Opportunity Strategy in Quadrant III, means minimizing weaknesses by taking advantage of opportunities

EFEKTIVITAS METODE KAMPANYE DEBAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Bernard dalam Prawirosentono. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv ?. Hasil analisis menunjukan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.Kata Kunci : Efektivitas, Metode Kampanye Debat, Pemilihan Umum Kepala Daerah

Daya Saing Komoditi Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan

This study aims to determine the competitiveness of kopra in the South Minahasa based competitive advantage and comparative advantage. The benefits of this research are as reference material to South Minahasa regency government in formulating policies related to commodities kopra. Data used include primary data and secondary data. The primary data collection conducted by interviewing farmers, especially farmers kopra. While secondary data taken from the agencies involved in this study as the Central Bureau of Statistics, department of agriculture and plantations, and the service industry and trade. Determining the location of this research was done by using purposive sampling, where the number of samples is set at 10 samples in the village Pakuure 2 with the consideration that the village is a producer of kopra in the South Minahasa District of Tenga. The analysis used in this research that the Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that the coefficient of the ratio of the cost of domestic resource (DRCR) is smaller than one that is 0.660 which means it can compete to be the leading export commodities in the International trade market, while the value of the coefficient ratio of private costs (PCR) commodities kopra smaller than one that is 0,249 which means it can compete in terms of quality and price