Penerapan Case Based Reasoning dan Algortima Nearest Neighbor untuk Penentuan Lokasi Waralaba

Penentuan lokasi waralaba merupakan langkah penting dalam memulai sebuah bisnis. Penentuan lokasi yang baik sudah hampir setengah jalan menuju sukses bisnis tersebut. Penentuan lokasi ini menggunakan metode dari konsultan Mandiri Bisnis Mandiri (MBC), yang terdiri dari 22 attribut sebagai penentuan prospek suatu lokasi. Prospek lokasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sangat prospek, prospek, dan kurang prospek. Penentuan lokasi oleh MBC masih dilakukan secara manual sehingga tergantung pada konsultan serta membutuhkan waktu yang lama dan hasil kurang akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer dengan pendekatan Case-based Reasoning(CBR) dan algoritma Nearest Neighbor. Hasil komputasi dengan implementasi CBR dan algoritma nearest neighbor menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan analisis hasil penelitian yang sebelumnya rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 17,95 menit setiap kasus sedangkan dengan menggunakan sistem rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,15 menit dan keakuratan hasil rata-rata sebelum menggunakan sistem adalah 70% sedangkan dengan setelah menggunakan sistem meningkat tingkat keakuratannya mencapai 95%

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE

Praktik Jual beli diatur dalam Islam, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli atas dasar saling merelakan. Supaya usaha jual-beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara online, termasuk profesi baru berupa ojek online.Saat ini, praktik jual-beli akun ojek online juga sedang berlangsung di tengah masyarakat yakni penjual akun ojek online menjual akun yang tidak sesuai dengan diskripsi identitas dengan yang menjalankan langsung aplikasi ojek online tersebut. Penelitian ini ingin mengungkap apakah praktik jual beli akun ojek online diperbolehkan dalam hukum Islam. Studi menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya melalui informasi media dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun ojek online fiktif tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual adalah data identitas akun yang dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek online menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Dalam hukum Islam, jual beli hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PT. GOLD COIN SPECIALITIES KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG

The company that implements corporate social responsibility (CSR) is one of them, PT. Gold Coin Specialities in Kec. Tanjung Bintang, South Lampung, where each company has activities to produce goods and services. In carrying out its activities, the company must have a sense of responsibility for the preservation of the environment and society. Besides getting benefits for the company itself, it can also provide welfare for the environment/community, this is related to Corporate Social Responsibility (CSR). The purpose of this study was to determine the analysis of Islamic law on the implementation of CSR for the welfare of the community around the company PT. Natural Fragrance. This study uses the method of field research or field research, the data in this study was carried out using primary data and secondary data. Data collection techniques used by interview, observation, and documentation. Based on the results of research on Corporate Social Responsibility in the perspective of Islamic Law at PT. Gold Coin Specialities Tanjung Bintang, South Lampung, is not in accordance with Islamic law because the company is not responsible for implementing CSR in addition to not being implemented optimally, there is also a lack of transparency or openness between the company and the surrounding community. This company does not carry out the obligations that Islamic law calls obligatory because the company only provides sacks and drums waste, where the waste will be sold and the proceeds from the sale of the waste will be managed by youth organizations for the benefit of the community around the company, blood donors are routinely carried out by employees. , repairing roads around the company, and cleaning up the environment around the company

Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Fraksi Etil Asetat Benalu Batu (Begonia SP.) Asal Kabupaten Morowali Utara

Benalu Batu Plant (Begonia sp.) in family Begoniaceae is a plant used by the people of North Morowali to treat tumors and cancers. It generally contains saponins, tannins, flavonoids and polyphenols. This research aimed to identify flavonoid compounds contained in ethyl acetate fraction of Begonia sp. The simplicia was extracted using maceration method and partitioned using n-hexane, ethyl acetate and water. The Ethyl acetate extract was then fractionated by nine eluent combinations using separation method of Vacuum Liquid Chromatography (VLC) and Preparative Thin Layer Chromatography (Prep TLC). One fraction was obtained and was suspected to contain flavonoid compounds after Shinode and Pew color reagent test. In the result of Ultraviolet-Visible Spectroscopy with methanol at wavelength range of 200-550 nm, the isolates showed absorption peaks at 275 nm (peak 1) and 225 nm (peak 2). Based on the wavelength of flavonoid compounds contained in the fraction, Begonia sp. showed similarities to the absorption peak of flavan-3-ol or flavanol

Toksisitas Ekstrak Etanol Dan Ekstrak Air Dari Daun Jotang Kuda (Synedrella Nodiflora (L.) Gaertn.), Daun Gandarusa (Justicia Gendarussa Burm.F.), Dan Daun Pulutan (Urena Lobata L.) Dengan Brine Shrimp Lethality Test: Toxicity of Ethanol Extract and Water Extract of Synedrella Nodiflora(L.) Gaertn. Leaves, Justicia Gendarussa Burm.f. Leaves, and Urena Lobata L. Leaves with Brine Shrimp Lethality Test

Jotang kuda (Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.), gandarusa (Justicia gendarussa Burm.f.) and pulutan (Urena lobata L.) leaves are used by several tribes in Central Sulawesi for the treatment of cancer. This study aims to determine the value of LC50 (Lethal Concentration 50) of ethanol and water extracts from the S. nodiflora, J. gendarussa and U. lobata leaves and identify the class of chemical compounds contained in extracts with the highest toxicity. The ethanol extract was obtained by the maceration method using ethanol 96% and the water extract was obtained by the infusionmethod. The extract toxicity test was carried out byBrine Shrimp Lethality Test (BSLT) and dentification test was carried out by Thin Layer Chromatography (TLC). The toxicity test results (LC50) of 96% ethanol extract and water extract of S. nodiflora leaves were 395.60 μg/ml and 109.25 μg/ml; J. gendarussa leaves 713.34 μg/ml and 18.02 μg/ml; and U.lobata leaves 188.38 μg/ml and 85.37 μg/ml, respectively. The results of identification showed that the water extract of the J. gendarussa leaves containing alkaloids, flavonoids, phenolics, saponins, and steroids-terpenoids. The results of this study indicated that the extracts of S. nodiflora leaves, J. gendarussa leaves, and U. lobata leaves are potential to be developed as anticancer

Isolasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Biji Pinang Merah (Areca Vestiaria Giseke) Dan Uji Sitotoksiknya Melalui Uji Brine Shirimp Lethality Test (BSLT): Isolation of Flavonoid Compounds of Red Pinang\u27s Seed Extract (Areca Vestiaria Giseke) and Cytotoxic Test by Brine Shirimp Lethality Test (BSLT)

Cytotoxic test is one method to predict the development of compounds that are toxic to the cell that is an absolute requirement for anticancer drugs. The aim of this study is to isolate flavonoids and determine LC50 value of the activity of the Red Pinang seed extract (Areca vestiaria Giseke). Extracts prepared by maceration method using ethanol 96%. Isolation is done through a range of methods includes partitioning using n-hexane, a preliminary test using the color reagent and KLT, isolation by preparative thin layer chromatography, thin layer chromatography multi eluent, UV-Vis spectrophotometer analysis and cytotoxic test isolates. The results showed that isolates flavonoid seed extract of Red Pinang (Areca vestiaria Giseke) has the medium potential of being a cytotoxic agent with LC50 values of 583.445 ppm

PENGARUH KEJAHATAN TEKNOLOGI PEER-TO PEER (P2P) TERHADAP PENERAPAN HUKUM ATAS HAK CIPTA (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)

Abstrak:  Peer-to-peer (P2P) adalah sebuah teknologi  pertukaran  informasi  elektronik  secara        timbal             balik antar pengguna internet dengan cara menghubungkan secara langsung dua komputer  dalam jaringan internetse hingga para pengguna internet dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain tanpa harus melalui server central. Teknologi ini akan menjadi persoalan ketika berkas yang dipertukarkan memuat content-content yang merupakan hasil karya orang dan memiliki hak cipta. Permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan saja dipicu oleh perdebatan berkas-berkas karya cipta dalam jaringan peer-to-peer( P2P) yang dianggap sebagai “salinan pribadi“, tetapi juga dibakar oleh perdebatan siapa dan sejauh mana tanggungjawabnya atas pelanggaran hak cipta dalam jaringanpeer-to-peer (P2P).

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGAKERJA ASING (STUDI TERHADAP PASAL 9 PERPRES NO 20 TAHUN 2018 (PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

Presidential Regulations can be interpreted as laws and regulations made by the President. Then, the content of the Presidential Regulation is material ordered by law or material to implement government regulations. Meanwhile, foreign workers in terms of law are workers who are foreign citizens holding visas with the intention of working in the territory of Indonesia. in the use of foreign workers contained in Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the use of foreign workers, this study of article 9 defines the Ratification of the Plan for the Use of Foreign Workers or RPTKA as a permit to employ foreign workers or IMTA. The formulation of the problem in this study is how the construction of the provisions of Article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree no. 20 of 2018. and how is the construction of the provisions of article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree No. 20 of 2018 in the perspective of Islamic law. while the purpose of this study is to find out how the construction of provisions on article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree no. 20 of 2018. and to find out how the construction of provisions on article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree No. 20 of 2018 in the perspective of Islamic law. This study uses library research, namely research with data obtained from the literature of primary and secondary books

TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BTM BiMU WAY DADI SUKARAME BANDAR LAMPUNG

To ensure that there are no deviations from the operational activities of Sharia Cooperatives, Sharia Cooperatives must have an independent internal institution to carry out supervision, called DPS.DPS in carrying out its duties must be optimally and properly in accordance with the regulations that bind it. Because there are still many Sharia cooperative practices that deviate from the regulations regarding the fulfillment of sharia principles themselves. This is because DPS is not optimal in carrying out its duties. The problem in this research is what is the perspective of Islamic law on the implementation of DPS duties?, how is the implementation of the DPS duties in practice in the field and its compliance with the regulations that have been set in Sharia Cooperatives?.The purpose of this study was to determine the perspective of Islamic law on the implementation of DPS duties and to determine the implementation of the implementation of DPS duties in Sharia Cooperatives in practice in the field and their compliance with the regulations that have been set.This research uses the Field Research method or field research. With the research site at KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. The analysis was carried out using qualitative methods and a deductive approach.Based on the results of the study, it can be seen that there are 3 regulations that become the reference for DPS at KSPPS BTM BiMU in carrying out their duties, namely; In DSN Decree No. 03 of 2000 concerning Implementation Guidelines for Stipulating Members of the Sharia Supervisory Board, Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 concerning Implementation of Sharia Savings and Loans and Financing Business Activities, and the Articles of Association of Sharia Cooperatives KSPPS BTM BiMU. In practice, sharia supervision in KSPPS BTM BiMU has not been carried out properly, and is still not optimal.Implementation of the implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board in practice in the field and in accordance with the regulations that have been set, some are appropriate and some are not in accordance with the regulations that have been set