Model Outsourcing Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Dan Hak Tenaga Kerja ( Studi Kasus CV. Komunika Putera Sentosa Surakarta)

Problematika mengenai pekerja outsource memang cukup bervariasi. Di satu sisi perusahaan sangat diuntungkan dengan penggunaan pekerja outsource. Namun di sisi lain pekerja outsource sangat dirugikan atas hak-haknya, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur outsourcing. Penelitian ini berupaya untuk mencari persoalan-persoalan hukum terkait dengan outsourcing yang antara lain sebagai berikut. (1) Bagaimana perusahaan melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang perusahaan (non core bussiness) yang merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing? (2) Bagaimana pelaksanaan pekerjaan outsourcing dalam industri di Indonesia? (3) Bagaimanakah model pelaksanaan karyawan outsourcing dalam perspektif kesejahteraan buruh? Penelitian ini menemukan bahwa meskipun aturan menuntut pekerjaan penunjang sebagai prasyarat outsourcing, namun penentuan kedua jenis pekerjaan itu diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan. Faktanya, masih banyak perusahaan mempekerjakan pekerja outsource pada proses produksi (core business). Sementara antara jenis pekerjaan yang dikerjakannya berbanding terbalik dengan penghasilan yang diperoleh para pekerja outsource. Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa aturan yang tegas terhadap outsourcing mutlak dibutuhkan untuk melindungi hak-hak para pekerja

Desa Dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)

The existing village governance structure in village governance is a very important element, especially in realizing the original autonomous village. Where the original village autonomy is marked by the independence of villages in managing and organanizing their own households without any interference from the government or outsiders. While the purpose of this research is how the application of structure of village apparatus that exist in Indonesia through UU No.6 / 2014 and rules about village before existence of UU No.6 / 2014, and to create a concept of village infrastructure structure in the context of the creation of an original autonomous village. The results of research is the implementation of the existing village device structure Indonesia in general and Tanjungsari Village, Banyudono District, Boyolali Regency in particular has not been able to realize the original auotonomous village. This is because there is still the intervention of the district government towards the village apparatus both in terms of terms, process and full of recruitment, functions, duties and authority and the number of personnel. This study used historical approach and comparison of regulation with qualitative doctrinal method with literature review (dokumentary), observation and direct interview on several sources

Model Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Kepala Desa Sebagai Tokoh Panutan Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)

Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap Desa mesti mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di Desa mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka Desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Dengan semakin Kepemimpinan pemerintah Desa punya satu peran sebagai agen yang bertanggung-jawab untuk pembangunan apakah phisik dan bukan phisik. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel responden Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kinerja dan tanggungjawab seorang Kepala Desa di kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil Analisis dengan menggunakan metode analisis antropologi dapat disimpulkan bahwa dari : 1 menyatakan bahwa intelektual mempunyai pengaruh positif terhadap identitas kepemimpinan 2. menyatakan bahwa pelayanan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat bagi seorang Kepala Desa. 3 menyatakan bahwa bantuan sosial mempunyai pengaruh positif masyarakat dalam pembangunan. 4 menyatakan bahwa estetika mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemimpin bahwa secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap tingkah laku, berbicara. Dari hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian pada model kepemimpinan pemerintahan Desa dalam perspektif Kepala Desa sebagai tokoh panutan masyarakat di Kecamatan Baki Sukoharjo, terdapat indikasi bahwa pelayanan sosial, bantuan sosial, etika, baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja seorang Kepala Desa. Dari keempat variabel Intelektual, Pelayanan Sosial, Bantuan Sosial, Etika, ternyata motivasi moral mempunyai pengaruh positif paling dominan dan signifikan, terhadap Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo