PERBARENGAN PERBUATAN YANG MENGGUNAKAN DAKWAAN KUMULATIF ATAU DAKWAAN SENDIRI-SENDIRI MENURUT PASAL 65, PASAL 66 DAN PASAL 71 KUHP (KAJIAN PUTUSAN PN CIREBON 301/PID.B/2020/PN.CBN)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65, 66, dan 71 KUHP? dan bagaimana penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dismpulkan: 1. Pengaturan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam; Pasal 66 KUHP mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak. 2. Penerapan aturan perbarengan perbuatan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 301/Pid.B/2020/PN Cbn 66, merupakan penerapan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan dan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, di mana surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.   Kata kunci : dakwaan kumulatif; kajiah; putusan

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN BENDA CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Tujuan dilakukannya penenlitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana cagar budaya yang tidak diketahui pemilikan dan penguasaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya dimana  setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Dalam hal Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatur mengenai cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar budaya.  Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Cagar budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.   Kata kunci: pemilikan; penguasaan; benda cagar buday

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakanmetode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, di antaranya melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan  data dan informasi tidak  benar  dalam pengisian setiap dokumen dan menempatkan pekerja migran Indonesia. 2. Pelaku tindak pidana dipidana dengan dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Apabila tindak pidana  dilakukan oleh atau atas  nama suatu korporasi,  tuntutan  dan penjatuhan  pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusny

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam katagori penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji fakta empirik berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Aturan HAM yang berlaku bagi Tindakan penyidik terhadap tindak pidana. Aturan-aturan HAM ini, diatur, baik melalui aturan-aturan hukum HAM internasional, melalui berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional, maupun diatur dalam hukum nasional Indonesia, baik melalui berbagai aturan perundang-undangan, maupun melalui keputusan-keputusan Kapolri. Implementasi penyidikan atas tindak pidana pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dilakukan, baik dengan mengadopsi berbagai aturan teknis dibidang penyidikan, maupun praktek, yang diterapkan terhadap kasus-kasus penyidikan atas tindak pidana, termasuk ketiadaan atau kealpaan penyidikan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HA

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (Juridical Analysis Law Enforcement Against Foreign Workers Who Violate The Residence)

Absract: The existence of foreign workers in Indonesia is one of the efforts to bring skills in the context of the transfer of knowledge to Indonesian workers. The need for professional experts and the need for technology that can support a work process, makes private companies use foreign workers. The increasing traffic flow of people entering and leaving the territory of Indonesia such as foreign workers, has resulted in an increase in immigration administrative violations such as residence permit violations. With normative juridical research, it is carried out to analyze how the laws or regulations related to foreign workers, especially immigration Law No. 6 of 2011 and how the mechanism of law enforcement for foreign workers who violate the residence permit and its supervision and control in the territory of the State Republic of Indonesia. From the results of the research conducted, it was found that the legal rules regarding immigration Law Number 6 of 2011 have clearly regulated the prosecution of foreign workers who violated their residence permits and regulates the supervision and control of foreigners in the territory of Indonesia. In the field, there are still foreign workers, both legal and illegal, who violate their residence permits in the territory of Indonesia. As a suggestion, it is necessary to socialize more about Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for synergistic coordination in the supervision of foreign workers by relevant agencies.Keywords: law enforcement, foreign workers, immigration permits.ABSTRAK: Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia  merupakan salah satu upaya membawa skill dalam rangka transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia. Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Meningkatnya arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia seperti tenaga kerja asing, berakibat semakin meningkat pula pelanggaran administratif  keimigrasian seperti pelanggaran izin tinggal. Dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana peraturan atau regulasi perundang-undangan terkait tenaga kerja asing khususnya keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan bagaimana mekanisme penegakan hukum bagi tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal serta pengawasan dan pengendaliannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa aturan hukum tentang keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur dengan jelas penindakan terhadap tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal dan mengatur pengawasan dan pengedalian orang asing di wilayah Indonesia. Di lapangan masih saja ditemukan tenga kerja asing baik yang legal maupun illegal yang melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia.Sebagais aran, perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlunya sinergitas koordinasi pengawasan tenaga kerja asing oleh instansi terkait.Kata Kunci : penegakan hukum, tenaga kerja asing, izin tinggal keimigrasia

KAJIAN HUKUM TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA TANAH

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya jaminan kepastian hukum dan  lambannya  proses  pendaftaran  tanah  juga  seringkali   memicu   terjadinya   sengketa   dan   perseteruan   atas   lahan   di   berbagai   wilayah   di  Indonesia. Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan dan kerjasama atau koodinasi antar instasi telah dibangun serta berbagai kemudahan/terobosan telah dibuat, namun dalam tataran implementasi, masih terdapat hambatan-habatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, dan masalah pengumuman data fisik dan data yuridis dan penerapan asas kontradiktur delimitasi, dari hambatan-hambatan ini dideskripsikan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan PTSLKata kunci : Kajian hukum; ptsl; mafia tana

TINJAUAN HUKUM BANDING ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tentang hukum acara pada upaya administrasi dalam pada lingkup aparatur sipil negara serta untuk mengetahui dan memahami terkait penyelesaian sengketa pada lingkup aparatur sipil negara lewat proses banding administrasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara optimal diberikan. Ini dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengatur mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN yang kesemuanya itu telah diperbarui oleh PP No 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 2. Prosedur pengajuan banding administratif oleh Aparatur Sipil Negara diajukan kepada badan pertimbangan kepegawaian, waktu pengajuan hanya 14 (empat belas) hari setelah surat diterima banding administratif dapat diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan dan bukti sanggahan. Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Kata kunci: banding administrasi; ASN; sengket

IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan prinsip rule of law di Indonesia dan bagaimana implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkembangan prinsip rule of law di Indonesia dapat dilihat dari masih terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen.  2. Implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di indonesia dapat dilihat dari hadirnya konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional yang membentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM dimana pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan HAM oleh negara. Hal ini sebagai bentuk perwujudan penjaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kata kunci: rule of law; pemerintahan; perlindungan hak asasi  manusia

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setalah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkanya perlakuan semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui suatu prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : pengangkatan; pemberhentian; perangkat desa

State Liability to Fulfillment of Water Rights In Improving Public Health Degrees

This research identifies the principles of State Liability for the fulfillment of the Water Rights in improving the public health degree and analyzes the State Liability under the principles of water rights, under human rights law and the concept of public health. The results of research indicate that as an independent right, the right to water is expressly recognized in international law and implied by the 1945 Constitution of The Republic Of Indonesia, so that this right is a real and concrete legal right. States liability for the fulfillment of the right to water and specifically for the fulfillment of the minimum water level of the right to water is a non derogable right so that the state is liability. The right to water is ambiguous, has links to the right to health and the right to life. By the nature of the ambiguity, this right has a strong legal position. Indonesia has ratified the International Convenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) and accepted the United Nations (UN) Declaration on the right to water and sanitation, thus assuming responsibility for implementing the principles of water rights. Countries may be sued by courts for human rights violations of water because by law materially the right to water has been accepted as an international customary law. Violations of international law are not limited to the most serious human rights violations, but also include human rights violations in all sectors of life of the international community. Keywords: State Liability; Water Rights; Public Health Degree