PROSES MIGRASI DAN KEHIDUPAN BUDAYA ETNIS DAYAK DI KOTA PONTIANAK

Migrasi yang dilakukan oleh etnis Dayak memilili tujuan yang bervariasi, namun sebagian besar karena alasan ekonomi dan pendidikan. Kota Pontianak merupakan salah satu tujuan utama  etnis Dayak dalam melakukan migrasi, dari proses ini  selanjutnya terjadi proses interaksi sosial mereka dengan penduduk Kota Pontianak. Interaksi terhadap lingkungan baru membuahkan adaptasi lingkungan dan kehidupan, hal ini adalah yang tidak dapat dihindari apa bila mendiami satu tempat yang baru. Keberhasilan dari adaptasi budaya adalah akulturasi budaya. Kebanyakan etnis Dayak yang ada di kota Pontianak melakukan banyak pembauran budaya, tak heran orang Dayak di kota Pontianak berlogat Melayu dan ada juga yang bisa berbahasa Tionghua tergantung di mana lokasi tempat tinggal mereka. Walaupun demikian etnis Dayak di kota Pontianak juga masih mempertahankan nilai-nilai dari daerah mereka masing-masing. Semuanya itu dapat dilihat dari banyaknya perkumpulan sub etnis Dayak di kota Pontianak. Adaptasi sosial itu berlanjut dengan akulturasi yaitu menciptakan budaya yang baru dan sebagai sarana penerimaan antara etnis satu dengan etnis yang lainnya. Permasalahan etnis yang kerap terjadi bisa diminimalisir melalui akulturasi budaya. Penerimaan budaya yang satu dengan budaya yang lain menciptakan satu kebiasaan unik yang diharapkan dapat menjadi perekat sehingga konflik menjadi lenyap dan terciptalah sebuah kedamaian antar etnis yang toleran. Pendidikan memainkan peranan besar dalam menciptakan satu keharmonisan, karena lewat pendidikan budaya etnis Dayak dapat diterima. Nilai-nilai adat dan budaya yang ada dalam salah satu etnis dapat di ketahui oleh etnis yang lain sehingga menghilangkan rasa kecurigaan

PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH

Partisipasi pembuatan Dokumen Kependudukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan yang berupa KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak selaku lembaga pemerintah yang mengurusi tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab dalam pembuatan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak serta solusinya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, staff pegawai pembuat dokumen kependudukan serta masyarakat selaku pihak yang akan membuat dokumen kependudukan khususnya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pelaksanaan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada bidang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pembuatan Dokumen kependudukan masih terdapat pemasalahan baik itu yang dilakukan oleh staf/operator pembuat dokumen kependudukan maupun masyarakat selaku pihak yang akan membuat Dokumen Kependudukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan meminimalisirkan dari kesalahan yang terjadi serta mengavaluasi kinerja dan pelayanan yang diberikan

PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA (Studi Kasus Konflik Perubahan Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan)

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pengelolaan konflik politik di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,dimana konflik yang terjadi akibat adanya kelompok yang pro dan kontra atas perubahan status Desa  Arang Limbung untuk menjadi kecamatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasikan dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait konflik politik yang terjadi di Desa Arang Limbung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah masih ditemukan permasalahan berupa konflik politik di Desa Arang Limbung dari berbagai kepentingan sekelompok orang yang pro dan kontra untuk perubahan status Desa Arang Limbung menjadi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik termasuk juga permasalahan konflik politik yang ada di Desa Arang Limbung  melalui solusi yang terbaik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan tentram di Desa Arang Limbung

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018 DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui data sekunder dan wawancara secara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal dan dokumen dari istansi terkait, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu, Camat Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, Komisi Pemilihan Umum, rigur perempuan yang terlibat didalam pemilihan Walikota pada tahun 2013, politisi partai, pihak akademisi. Pendekatan penelitian menggunakan penggolongan partisipasi politik klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi politik yang didasarkan pada 9 dasar kategori yaitu 1) berdasarkan derajat  kesukarelaan; 2) cara keterlibatan; 3) tahap dalam proses pembangunan terencana; 4) tingkatan organisasi; 5) intensitas dan frekuensi kegiatan; 6) lingkup liputan kegiatan; 7) efektifitas; 8) pelaku-pelaku yang terlibat; 9) perbedaan tujuan dan gaya partisipasi sebagaigamana menurut Dusseldorp (dalam Slamet, 2003:10-21). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2013  dipengaruhi oleh beberapa pendekatan yaitu: 1) Lingkup Liputan Kegiatan. Pendekatan ini yang paling mempengaruhi pada model perilaku pemilih perempuan yang memilih dari sisi lingkungan sekitar; 2) Derajat Kesukarelaan. Dari sisi kesukarelaan, pemilih perempuan tidak melihat lagi  melalui partai mana yang menjadi kendaraan kandidat menuju kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya; 3) Efektifitas. Pendekatan ini paling sering disoroti  peneliti. Adanya rasa kecewa terhadap masing-masing kandidat yang mengakibatkan pemilih untuk memilih karena untung rugi

EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf. Penelitian ini juga mendeskripsikan peningkatan kinerja yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upaya untuk mengatasinya. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu kriteria efektivitas, perataan dan responsivitas. Desain penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Landak yaitu pada dua instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Landak.  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi belum optimal dan tanggapan dari sasaran penerima kebijakan sangat baik dan positif meskipun  jika dilihat dari kriteria  efektivitas dan perataan kebijakan  pemberian tambahan penghasilan belum dianggap efektif dan manfaat yang diterima belum merata

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK SAAT DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian  Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah manggambarkan dan menganalisis proses pengorganisasian, interpertasi dan aplikasi dalam implementasi Kebijakan Pendistribusian  Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff  Bidang kedaruratan logistik, Team Reaksi Cepat (TRC), dan Penjaga Gudang dan pengurus Gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan pendistribusian  bantuan logistik saat darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat  dilihat dari tahap pengorganisasian atau kelembagaan menunjukkan bahwa sudah jelas, artinya pelaksanaannya secara umum sudah mengikuti  aturan yang ada dalam pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis).  Tahap interpretasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih rendah, dimana tahapan penjabaran kebijakan masih bersifat abstrak atau lebih bersifat teknis operasional. Tahap aplikasi belum sepenuhnya diterapkan, kerena kebijakan yang dilaksanakan masih belum mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana, terlambatnya penyaluran bantuan logistik terhadap penanggulangan darurat bencana dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian bantuan logistik

KINERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) DALAM PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PERAWAT DI KOTA PONTIANAK

Penelitian ini berjudul: Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat di Kota Pontianak.  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi dan Organisasi PPNI dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat di Kota Pontianak. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Ketua  MTKP, Organisasi PPNI/pengurus PPNI, Sekretaris MTKP, Staf MTKP, Perawat yang ada di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja majelis tenaga kesehatan provinsi dalam pembuatan STR Kota Pontianak baik dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi, kebijakan pengelolaan maupun sarana dan prasarana belum terlaksana secara maksimal. Bentuk struktur organisasi suatu kantor belum dapat menggambarkan sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi yang dapat menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab di setiap bidang dan orang yang terlibat didalamnya. Kebijakan Pengelolan yaitu belum dapat sepenuhnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien jadi regulasi yang baru terkait penerbitan STR, menunggu Konsil Keperawatan terbentuk. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan pembuatan STR. Karena berdasarkan penilaian kinerja staf, adanya keterbatasan jumlah staf MTKP, sehingga rendahnya rasa tanggung jawab, perawat, dokter, ataupun farmasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun kepariwisataan daerah disekitar ODTW karena dengan menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunan berarti pula bertujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengembangan  dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang. Penelitian mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program yang mendapat tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik atau dapat terrialisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yaitu : a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang b) Kegiatan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. c) Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembangunan pariwisata. d) Kegiatan pelayanan publik kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. e) Kegiatan pelaksanaan Pameran Budaya di Jakarta. f) Kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya meliputi lomba tari daerah Dayak dan Melayu, Gelar Seni Budaya MABM serta kunjungan Melayu Serumpun  g) Kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata meliputi pengadaan buku panduan wisata, CD interaktif pariwisata, pembuatan media cetak, pembuatan kalender wisata dan pembuatan profil wisata. h) Kegiatan pelaksanaan pengembangan penataan kawasan pariwisata meliputi penataan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. i) Kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penggerak pariwisata meliputi pelatihan pelayanan prima, standarisasi klasifikasi hotel dan restoran, seminar budaya serta kampanye sadar wisata dan sapta pesona. faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ketapang antara lain : a. Belum adanya juklak pengelolaan obyek wisata serta Peraturan Daerah tentang retribusi masuk lokasi obyek wisata b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. c. Kurang optimalnya pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pelaksana dalam usaha pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Ketapang belum memaksimalkan hasil kinerjanya. d. Kurangnya pihak swasta yang dilibatkan sebagai pengelola obyek-obyek wisata yang sangat potensial di Kabupaten Ketapan

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program e-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program E-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991), dengan tiga aktivitas yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Implementasi program E-kinerja masih menemui hambatan-hambatan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki, serta pelaksanaan E-kinerja pada biro- biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prosedur. Belum optimalnya Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dipengaruhi oleh tiga aktivitas atau kegiatan : a) Organisasi, dimana jumlah tenaga untuk melaksanakan program E-kinerja pada sebagian besar biro hanya terdiri dari satu orang, keterampilan aparatur kurang mendukung hal ini dilihat dari sebagian besar belum pernah mengikuti bimbingan teknis program E-kinerja serta ketiadaan sanksi saat tidak melaksanakan program E-kinerja. b) Interpretasi, pemahaman akan petunjuk teknis E-kinerja masih sangat lemah dalam proses implementasi program E-kinerja. c) Aplikasi, implementasi program E-kinerja belum mengikuti standar operasional prosedur yang ada, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program E-kinerja pada setiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Saran diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait implementasi program E-kinerja, aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan mempelajari petunjuk teknis E-kinerja, serta Standar Operasional Prosedur E-kinerja yang telah ada dapat diterapkan sesuai dengan mekanismenya serta diperlukan juga dukungan anggaran pada setiap biro untuk mendukung program E-kinerja

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEMPAWAH

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan terhadap kinerja di Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah sebanyak 92 pegawai. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel kesempurnaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, seinergi, pelayanan, dan kesempurnaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin baik faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan maka kinerja pegawai pada Kantor  KPP Pratama Mempawah semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai di  Kantor  KPP Pratama Mempawah sebesar 83,7% dan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan di dalam penelitian