IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah khusunya yang membidangi masalah kebakaran. Pembentukan peraturan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab kepada pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah dipahami oleh pelaksana namun terdapat kendala terhadap peraturan lain yang memperbolehkan melakukan pembakaran hutan sebanyak 2 hektar yang tertuang dalam pasal 69 ayat 2 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumberdaya kebijakan yang dimiliki masih terdapat kekurangan baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya peralatan yang belum terpenuhi.Komunikasi terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya tersampaikan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Raya yang bermata pencaharian sektor pertanian. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pembenahan terhadap pengawasan yang perlu diperketat, penambahan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan), pembenahan terhadap komunikasi para pelaksana terkait, dan mengembangkan inovasi baru berupa pembuatan sumur bor di daerah hutan dan lahan gambut yang berguna untuk memadamkan api akibat dari kurangnya pasokan air pada musim kemarau tiba

KEPEMIMPINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERIODE 2013-2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Latar belakang Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah multi kultural yang dihuni oleh beragam suku dan budaya, namun sosok Cornelis mampu memimpin Kalbar selama dua periode. Hasil analisis peneliti melalui beberapa pendekatan menggambarkan gaya kepemimpinan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat yang cendrung mengarah pada tipe 1. Tipe militeristis, selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mempunyai sikap disiplin keras, sehingga setiap anggota patuh mutlak,selain itu Cornelis menggemari upacara-upacara ritual berupa serangkaian adat istiadat dalam beberapa kegiatan adat yang muncul sebagai simbol kecintaan terhadap adat dan budaya khususnya adat Dayak2. Tipe rasional/birokratis, seperti adanya aturan yang baku dalam pelaksanaan tugas pada anggota selama masa jabatan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat 3. Tipe paternalistis/maternalistis(tradisional), adanya indikasi ikatan primordial yang dibangun oleh Cornelis selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat 4. Tipe karismatik,salah satu ciri tipe tersebut, yaitu Cornelismempunyai daya tarik yang sangat besar serta pembawaan luar biasa untuk mempengaruhi orang lain5. Tipe panutan,Cornelismempunyai sikap yang jujur, hidup sederhana, saling menghormati, tolong menolong, disiplin dan bekerja keras sehingga dapat dijadikan sebagai panutan

EVALUASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANGK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONIANAK

Penulisan tesis ini bertujuan menganalisis evaluasi kebijakan kredit usaha rakyat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Kota Pontianak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel compliance seperti pada aspek memahami dan menjalankan isi dan tujuan kebijakan, kepatuhan dalam menjalankan kebijakan program dana KUR, kepatuhan antara bawahan dan atasan, maupun ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang memadai KCU Bank Kalbar sudah baik walaupun untuk masih dianggap kurang personil dan anggaran operasional karyawan yang masih kurang. Pada variabel what’s happening seperti pada aspek sosialisasi program KUR  yang kurang gencar, hambatan komunikasi  antar lini dalam tim tidak ada yang berarti, banyaknya persyaratan/prosedur yang harus dipenuhi dari program KUR oleh UMKM, situasi faktor politik maupun faktor sosial dan ekonomi sempat mempengaruhi kelancaran pembayaran akan program KUR, sikap pelaksana dari program KUR selama ini masih kurang responsif atau kurang cepat, adanya manfaat yang dirasakan dari program bagi sasaran UMKM yang meminjam dana kredit KUR di KCU Bank Kalbar karena usaha para UMKM sebagian besar mengalami perkembangan. Rekomendasi pada variabel compliance,  evaluasi kebijakan yang diambil yakni perlunya Bank Kalbar menekan berbagai biaya yang dikeluar debitur pada saat pencairan pinjaman, agar tidak menimbulkan stigma negatif, menambah jumlah staf marketing,  meninjau kembali dana operasional kerja bagi karyawan marketing dilapangan agar memiliki semangat dan motivasi kerja yang lebih baik. Pada variabel what’s happening  evaluasi kebijakan yang diambil yakni sebaiknya media-media promosi yang memperkenalkan program KUR di KCU Bank Kalbar harus ditambah/lebih gencar lagi frekwensi promosinya dalam memasarkan program ini. Perlunya pihak bank meningkatkan lagi service excellent dalam pelayanan seperti responsif yang lebih tinggi lag

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMP NEGERI 2 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses impementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas, hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah dan proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontinum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas

EVALUASI PROGRAM BANTUAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ADAPTIF DAN TERBARUKAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih detail dan terukur tentang keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994:74) yaitu comparative before-after dan teori efisiensi menurut William N Dunn yaitu dengan mengukur net benefit dan  benefit cost ratio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix methods. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai efektivitas capaian program “meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap” sebesar 1,03 kg/hari meskipun capaian nilai efektivitas program masih rendah, namun tetap terdapat kenaikan dan perubahan kearah positif. Rendahnya nilai efektivitas dikarenakan indikator outcome yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat. Sedangkan untuk nilai efisiensi sebesar  BCR >1,44 maka Program Bantuan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan  Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah tersebut ”feasible”, artinya dapat terus dilaksanakan ataupun di lanjutkan. Prediksi program bantuan ini di masa mendatang dengan melihat hasil yang diperoleh dari analisa efektivitas dan  rasio biaya manfaat yang telah dilakukan oleh penulis, maka program ini layak untuk diimplementasikan ataupun dilanjutkan pada tahun mendatang untuk menjadi salah satu program prioritas dan program rutin pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi lintas sektor dengan meningkatkan kerjasama antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Stakeholder terkait untuk mendukung keberadaan program pengembangan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan sebagai suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kalimantan Barat

EFEKTIFITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang efektifnya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sudah cukup baik namun belum berjalan efektif. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pelaksanaan pelayanan IMB, Hal ini telah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan pelayanan IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa pelayanan IMB masih dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda sehingga belum menerapkan prinsip PTSP. Indikator kedua Integrasi/sosialiasasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa bentuk integrasi/sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas hanya pada pelayanan IMB Pemutihan. Indikator ketiga adalah Adaptasi Pemberi dan Penerima Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa masih kurangnya jumlah pelaksana teknis yang memberikan pelayanan IM

RELASI MODAL SOSIAL DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT DAYAK SINTANG DI DESA ENSAID PANJANG, KECAMATAN KELAM PERMAI, KABUPATEN SINTANG

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk kondisi relasi modal sosial dalam pelestarian Tenun Ikat Dayak Sintang di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan data dari informan penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah 29 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa, Tenun Ikat Dayak Sintang saat menghadapi beberapa tantangan didalam proses pelestariannya, diantaranya: kepemilikannya secara komunal berpotensi di klaim pihak lain apabila tidak dikelola dengan baik, daya saing yang rendah, proses regenerasi penenun kurang diperhatikan, dan kondisi bahan baku pewarna alami yang terbatas. Menyadari hal itu, diperlukan sokongan modal sosial yang diyakini mampu menjamin lestarinya tenun ikat tersebut. Melalui analisis kualitatif penelitian ini juga menunjukkan adanya bentuk-bentuk relasi modal sosial dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni: network (jaringan), norms, dan trust. Modal sosial jaringan mencakup jaringan sosial antar sesama pengrajin, pengrajin dengan masyarakat dan tokoh adat, pengrajin dengan pemerintah, pengrajin dengan NGO dan tokoh agama, pengrajin dengan koperasi, serta jaringan sosial pengrajin dengan konsumen. Norms sendiri mencakup norms yang berkaitan dengan aturan adat dalam memproduksi tenun ikat, norms yang berkenaan dengan upaya menjaga kualitas produk tenun ikat dan norms yang berlaku dalam relasi antara pengrajin dengan JMM. Sementara itu terjadinya turst atau rasa saling percaya dalam relasi antara aktor-aktor bersifat alamiah dan dikondisikan. Selanjutnya, kaitannya dengan peran modal sosial dalam pelestarian tenun Ikat Dayak Sintang dapat dimaknai telah berperan dalam mendorong aktor-aktor bertindak secara kolektif guna mencapai tujuan bersama yakni melestarikan tenun ikat Dayak Sintang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KEPADAPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang menengah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dipilih karena peneliti melihat adanya fenomena permasalahan dalam pemindahan kewenangan tersebut terutama dalam tahap implementasi kebijakan. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori yang dikembangkan oleh Charles O. Jones terkait implementasi kebijakan yang mencakup 3 (tiga) dasar pilar aktifitas yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagai pisau analisis. Kesimpulan hasil penelitian secara garis besar bahwa, masih terdapat permasalahan jika dikaji menggunakan konsep oleh Charles O. Jones. Permasalahannya antara lain dari aspek organisasi masih kurangnya SDM pelaksana sehingga tidak ideal dan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama; dari aspek interpretasi luasnya jangkauan wilayah dan rentang kendali mengakibatkan komunikasi yang dinilai kurang efektif; serta aspek aplikasi yaitu kurangnya SDM pelaksana dan terbatasnya dukungan anggaran sehingga dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Berdasarkan deskripsi yang ada maka diperlukan langkah alternatif agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir untuk menciptakan implementasi kebijakan yang tepat sasaran

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisi implementasi layanan sosialisasi Peraturan pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pendaftaran kependudukan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pada pembuatan Akta Kelahiran. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengorganisasian hakekatnya sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan akta, kelahiran dalam proses kebijakan administrsi kependudukan di Kabupaten Sanggau sangat membantu dalam merealisasikan program Pendaftaran Kependudukan khususnya Pembuatan Akta Kelahiran oleh aparatur di Kabupaten Sanggau. Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan sebagai salah satu bagian dari aspek administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan aparat pelaksana dapat mensosialisasikan pesan-pesan yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan registrasi penduduk melalui berbagai saluran yang tersedia. Interpretasi dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sanggau pada dasarnya telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk. Salah satu kegiatan yang paling kerap dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum dimana masalah pendaftaran penduduk menjadi salah satu materi di dalamnya. Aplikasi mekanisme/prosedur pembuatan Akta Kelahiran ditegaskan oleh Lurah bahwa, sebenarnya untuk melakukan pelaporan dari penduduk tidak ada hambatan atau kesulitan. Namur demikian masih terdapat penduduk yang belum melaporkan hal-hal yang terkait dengan perubahan status kependudukannya disamping masih lemahnya sanksi hukum bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran

EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MUNGGUK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Desa Mungguk merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang menerima Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya pemanfaataan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan tipologi/status desa, kemudian kerangka waktu pada siklus pengelolaan anggaran Dana Desa yang sulit dipatuhi desa serta pembayaran upah tenaga kerja Padat Karya Tunai tidak dibayar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa di desa Mungguk.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis proses implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menilai dan menganalisa proses implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik evaluasi proses implementasi dari konsep teori Ripley sebagaimana dikutip oleh Solahuddin, yaitu dengan menggunakan analisis perspektif compliance (kepatuhan) dan analisis perspektif what’s happening. Sedangkan untuk menilai manfaat kebijakan Dana Desa, peneliti menggunakan penilaian policy output dari konsep teori Ripley yang dipedomani oleh Purwanto dan Sulistyatuti. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun tingkat kepatuhan implementor terhadap peraturan maupun perintah atasan sudah cukup tinggi namun proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penyediaan kelengkapan program yang cenderung tidak tepat waktu, banyaknya aturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga membuat bingung Pemerintah Desa, kurang tegasnya garis komando antara antara dinas/instansi pelaksana selaku implementor superior (pemberi perintah) dengan Pemerintah Desa selaku implementor sub ordinat (pelaksana) serta adanya faktor diluar kendali implementor yaitu faktor manusia dan faktor finansial. Manfaat Dana Desa yang dirasakan oleh target groups adalah meningkatnya pelayanan publik di desa. Mengingat pencapaian tujuan Dana Desa masih belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa secara signifikan di Desa Mungguk, Pemerintah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pelatihan secara intensif dan berkelanjutan bagi Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), pengurus BUMDes dan Tim Evaluasi Kecamatan Ngabang, serta melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait percepatan penyediaan regulasi Dana Desa dan penerapan sanksi yang tegas dan bersifat mengikat kepada Desa