ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN EKSPOR IMPOR BARANG PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

Indonesia one of the countries do export, import activities. In exporting / importing goods activity required controling. Institution that possesses of this is KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. The kind of research is descriptive qualitative approach. The result of this research shows implementation of controls export import of goods on KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda are compliance with laws and customs regulations. Factors inhibiting the implementation of export controls of imported goods is an imbalance in the workload to be borne by the officer carrying out surveillance in the field, Factors inhibiting the implementation of controls export import of goods coming from service users (exporters,importers, PPJK) is if there are exporters or PPJK are still new and do not understand about customs procedures and is the uncertainty regarding the specifications listed in the customs documents. Factors supporting the implementation of export controls of imported goods originating from KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda is conducive working environment, adequate infrastructure, and this agreement by KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda while factors supporting the implementation of export import goods control from community is the lack of information related to indications of violations of customs of society. Keywords : Controling, Export , Import ABSTRAK Indonesia salah satu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor barang. Dalam setiap kegiatan ekspor impor barang diperlukan pengawasan. Institusi yang memiliki tugas tersebut salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan implementasi pengawasan ekspor impor Ubarang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sesuai dengan peraturan perundang- undangan kepabeanan. Faktor penghambat yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa adalah adanya eksportir baru yang belum memahami peraturan tentang ekspor dan ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean. Faktor pendukung yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama yang dijalin sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan, Ekspor , Impo

Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)

Taxes for the state help to support the activities of the management of the country, where taxes are used to support the financing of key sectors for the country. For the people of tax can be interpreted as a contribution to the financing process throughout the country all the programs that have been set. Taxes are the main source of income of the state, public or taxpayer compliance and tax administration system that there had been a major supporter in affecting a large number of taxes received by the state.   The research objective to be achieved in this research is to determine the amount of influence that the variables in this case that the tax administration system, modernization of tax administration and the tax administration and the modernization of tax administration to compliance of individual taxpayers so that it can be determined variables that have an influence most of the efforts to improve the compliance of taxpayers. Based on the results of data analysis can be seen throughout the study variables significantly influence taxpayer compliance. Keywords: Knowledge Taxpayers About Tax Administration System is applied, the Tax Administration System Modernization and Compliance Mandatory Personal Tax.

EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NILAI TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU)

Field verification is performed to determine whather data submitted by the taxpayers is in conformity with the actual circumstances. This research is done there are many taxpayers the Regional Revenue Office of Batu City reported their value of the transaction is lower than the market value and taxable value of land and building tax. Implementation field verification already well underway and this field ought to be continued implementation, however response of taxpayers do not support the implementation of the field verification because do not want to pay too much tax. Obstacles encountered in the form of taxpayers do not want in the field verification, remote location of the object of taxation and compassion many taxpayers who filed an objection. Steps to be taken is to approach personalization, scheduling and distribution of field verification officer, and go to the location to tax several times. The alternative is created a regulation for implementation of field verification, cooperation with employee appraiser of property, as well as raising the taxable value of land and building tax annually so its value is not different from the market price. Key words : Field Verification, Tax on Acquisition of Land and Building, Revenue Department, Batu City ABSTRAK Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melaporkan nilai transaksinya lebih rendah dari nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak. Pelaksanaan verifikasi lapangan sudah berjalan dengan baik dan patut untuk diteruskan pelaksanaannya, namun respon dari wajib pajak kurang mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan dikarenakan tidak mau membayar pajak terlalu besar. Hambatan yang ditemui berupa wajib pajak tidak mau di verifikasi lapangan, terpencilnya lokasi objek pajak dan masih banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan pendekatan personalisasi, membuat jadwal dan pembagian petugas verifikasi lapangan, dan mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali. Alternaltifnya adalah membuat regulasi pelaksanaan verifikasi lapangan, bekerjasama dengan petugas penilai properti, serta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya supaya nilainya tidak jauh dengan harga pasar. Kata Kunci : Verifikasi Lapangan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Bat

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)

The implementation of self assessment tax system has not been able to change the taxpayer to perform activities independently and fair taxation. Tax planning is the first step in tax management. At this step to collect and research of tax laws in order to be selected types of tax saving do to the behavior of tax avoidance and tax evasion in the society is appearing. Tax avoidance belongs to every taxpayer’s right, however Taxpayers do not mean that tax evasion could escape from tax sanction. Sanctions burdensome and unfair to taxpayers who are trying to find a gap or even violate the law are expected to be obedient. This study uses explanatory research with quantitative approach. The population used is Taxpayer registered at the Tax Office Primary Tegal and the sample used 100 respondents with accidental sampling technique. The result of this study partially variable is not significant effect of tax avoidance and tax sanction variable is significant effect. Variable of tax avoidance and tax sanction simultaneously have a significant influence on the Taxpayer Compliance. The most dominant variable influencing variables Taxpayer Compliance is variable taxation sanctions. Keywords : Tax avoidance, tax sanction, and tax compliance ABSTRAK Penerapan sistem perpajakan secara self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan  teknik accidental sampling. Secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan adalah variabel Sanksi perpajakan. Kata kunci: Penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib paja

PENGARUH PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPUASAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA BLITAR)

Tax is a national income with very important role in supporting national economic, precisely helping to develop national financing by the goal toward people welfare. The nation is demanded to provide the best service and to ensure that the community will participative actively taxation activity. The objective of research is to understand the direct influence of fiscus service is on taxpayer obedience and how far the indirect influence of both variables is through intervening variable of taxpayer satisfaction. Method of research is explanatory research. Questionnaire is used as data collecting tool which is distributed to 100 taxpayers in Blitar City. Data analysis technique includes descriptive analysis and path analysis. Result of path analysis Fiscus Service (X1) has influenced Taxpayer Obedience (Y2) with Taxpayer Satisfaction (Y1) as the intervening variable. It is also known that Fiscus Service (X1) influences Taxpayer Satisfaction (Y1), Fiscus Service (X1) influences Taxpayer Obedience (Y2), and Taxpayer Satisfaction (Y­1) influences Taxpayer Obedience (Y­2). Keywords: Taxpayer, Fiscus Service, Taxpayer Obedience, Taxpayer Satisfaction ABSTRAK Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tidak langsung dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research,  menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data yang disebarkan kepada 100 orang Wajib Pajak di Kota Blitar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil analisis jalur Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) dengan variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y1) sebagai varibel intervening. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y1), Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2), dan Kepuasan Wajib Pajak (Y1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2). Kata Kunci:  Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan wajib pajak, Kepuasan wajib paja

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)

Value Added Tax (VAT)based on consumption goods, services in the customs area. VAT contribution  substantial considered for  country revenue because it is type of the tax that has second biggest contribution. VAT directly related people behavior to consume goods and services has connectivity to the macro-economic condition, therefore in this research is using macro-economic variable consist of inflation and exchange rate. Moreover, internal role aim to maximize VAT income is need to be considered such as amount of taxable entrepreneurs that have several duties to collect, submit and report the VAT payable. Data type used consist of inflation, exchange rate and amount of taxable entrepreneurs are secondary data began the period 2010-2014. Type of research used in this research is explanatory research in quantitative approach. Based on independent variable consist of inflation, exchange rate and amount of taxable entrepreneurs whereas the dependent variable VAT revenue, therefore data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on hypotesis t and F test, independent variable have partial and simultaneous effect towards dependent variable. Based on Adjusted R Square value shown that dependent variable is explained by the independent variable 51,3%. Keywords : Inflation, Exchange Rate, Amount Of Taxable Entrepreneurs, VAT Abstrak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua. PPN bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan variabel makro-ekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Selain itu, pran internal guna pemaksimalan penerimaan PPN juga perlu diperhatikan seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang. Data inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP yang dignakan merupakan jenis data sekunder dari tahun 2010-2014. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Bedasarkan variabel independen berupa data inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP sedangkan untuk variabel dependen menggunakan penerimaan PPN, maka teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Bedasarkan uji hipotesis t dan F, variabel independen mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap variabel dependennya. Bedasarkan nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 51,3% oleh variabel independennya. Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, PP

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

Tax collection system applied in Indonesia is self assessment system. This system opens up a gap for the taxpayer to be dishonest in filling SPT. Tax directorate general obligation to supervise and guidance on tax compliance through administrative controls and through tax audits. Destination of this study is measure the level of tax audit effectiveness  based SP2 settlement  and based on actual receipts tax audit.This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The analytical method used data analysis model of Miles and Huberman. This Research location is in KPP Pratama South Malang. The results showed that the effective implementation of the settlement of tax audits based on realization of revenue from the tax examination in KPP Pratama South Malang in 2012 including ineffective criteria, 2013 including very effective criteria, 2014 including very effective criteria, and in 2015 including in the very effective criteria. Factors affecting tax audits on KPP pratama south malang are the coorporative taxpayer,  tax inspectors, limited times, different physiology of taxpayers,  office facilities are available, good communication, leadership are supporting, and have  good cooperation between divisions. Keywords : Effectiveness, Tax Audit, Tax Revenue, Factors AffectingTax Audits. ABSTRAK Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system. Sistem ini membuka celah bagi Wajib Pajak untuk tidak jujur dalam pengisian SPT. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dan berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif, 2014 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap Wajib Pajak, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan yang singkat, psikologi Wajib Pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian. Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Faktor-Faktor Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

GAP ANALYSIS (TAX GAP) OF LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL SECTOR (PBB P2) REVENUES IN KEDIRI CITY

This study will reveal what makes the gap on the Land and Building Tax of Urban and Rural Sector (PBB P2) revenues in Kediri. PBB P2 is one kind of local taxes which was regulated in Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution. Kediri is one of cities that had been collecting PBB P2 through Regional Financial Management Body of Kediri (Dispenda Kediri) since the beginning of 2013. This research used descriptive research with qualitative approach. Study’s result shows that tax gap phenomenon is happening in PBB P2 revenues at Kediri. Tax gap itself consists of three variables, they are non-filling gap, underreporting gap, and underpayment gap. All these variables are detected in the PBB P2 revenues in Kediri with different percentage of its variables. Research’s result also shows how Dispenda Kediri didn’t use the tax gap theory to analyze the element of PBB P2 revenues. By knowing the variables contained in tax gap, Dispenda Kediri will be easier to set proper strategies to reduce the amount of tax gap in  PBB P2 revenues. Keywords: Tax Gap, PBB P2, Non-filling Gap, Underreporting Gap, Underpayment Ga

PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

The aim of this study is to describe the implementation of parking tax collection, the role of parking tax collection and contribution to the improvement of PAD Malang. This study used a qualitative descriptive approach. Local Revenue (PAD) is one of the authorized capital Regional Government in obtaining funds from the potential of the region it self. These results indicate that the rate of contribution to the Parking Tax Local Revenue Malang years 2009-2013 tends to fluctuate. The highest contribution occurred in 2010 in the amount of 1.17% and the lowest contribution occurred in 2011 in the amount of 0.66%. Because there are several objects Parking Tax Levy turned into objects parking, so no polling on the delegation of authority to the Department of Transportation of the object Malang who has a duty as a collector, parking levies, therefore object parking tax collected by the Revenue Office Malang Parking is reduced causing tax revenue from parking sector is also reduced. Overall contribution rate in 2009-2013 is very less because the percentage of contribution obtained less than 10%. Keyword : Collection, Parking tax and Local Revenue (PAD). Abstrak Maksud penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, peran pemungutan Pajak Parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Malang, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakna pendekatan deskriptif kualitatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang. Keseluruhan angka kontribusi pada tahun 2009-2013 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi yang didapat kurang dari 10%.   Kata Kunci : Pemungutan, Pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ANALISIS PELIMPAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN)

Local income consist of three sources, there are Local Genuine Income (PAD), Proportion Fund and Other Local Income that according to the laws. PAD comprise with Local Tax, Local Retribution, Local Properties Management Product which separated and Other Legal PAD (Sumarsono, 2010:118). The purpose of this research is to know: (1) Local Government of Bangkalan Regency’s effort in face of a flood of BPHTB became local tax. (2) implementation of collection BPHTB by Official Local Income of Bangkalan Regency. (3) Locall revenue realitation sector BPHTB in PAD after shift to Local Government of Bangkalan Regency (year of 2011 until 2014). The kind of this research is descriptive research with qualitative approach.The result of this research is Local Government of Bangkalan Regency had  not been ready to receive BPHTB as local tax. Preparation efforts that be done is establish local regulation and regency regulation, adjusment the organitation structure and training for employee. Collection BPHTB implemented by local regulation and regency regulation is influence by endorser factors and inhibitor factors. The precentage of BPHTB revenue in PAD at year of 2011 until 2014, there are 2,150%, 2,048%, 0,855% dan 1,886%. Keywords: BPHTB, PAD, Local Government, Official Local Income and Bangkalan Regency. ABSTRAK Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Penerimaaan Daerah Lainnya yang Sah berdasarkan Undang-Undang. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah (Sumarsono, 2010:118). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. (3) Realisasi penerimaan daerah sektor BPHTB dalam PAD setelah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Tahun 2011 hingga 2014). Jenis penelitian pada penelitian ini  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya siap menerima BPHTB sebagai pajak daerah. Upaya persiapannya yang dilakukan adalah membuat Perda dan Perbup, penyesuaian struktur organisasi dan  pelatihan bagi pegawai. Pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Presentase penerimaan BPHTB dalam PAD tahun 2011 hingga 2014 yaitu 2,150 %, 2,048 %, 0,855 % dan 1,886%. Kata Kunci: BPHTB, PAD, Pemda, Dispenda dan Kabupaten Bangkalan