ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014)

This research aims to determine how the Implementation of Value Added Tax planning precisely at CV Guyub Rukun Putra Sakti and how far that tax planning implementation could minimize the tax burden or Value Added Tax  payable at CV Guyub Rukun Putra Sakti. This research uses descriptive research with qualitative approach. Results of this research indicate that tax planning which is delaying of Input Tax credit could leveling the Value Added Tax  payable so there wasn’t overpayment Value Added Tax , while applying of Taxable Goods  purchase with using Value Added Tax  could minimize Value Added Tax  payable by 15 %. Based on these research, the authors suggest to CV Guyub Rukun Putra Sakti to make a purchase of Taxable Goods   with only using Value Added Tax  or purchase towards Taxable Employers. The authors also suggests to manager of accounting to continously update the tax plan along with tax regulations which is continuously updated by the Directorate General of Taxation. Keywords: Value Added Tax ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang tepat pada CV Guyub Rukun Putra dan sejauh mana perencanaan pajak tersebut dapat meminimalkan beban pajak atau Pajak Pertambahan Nilai terutang milik CV Guyub Rukun Putra Sakti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan Pajak Masukan mampu meratakan Pajak Pertambahan Nilai  terutang sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai  yang lebih bayar sedangkan saat menerapkan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai  mampu meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai  terutang sebesar 15%. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada CV Guyub Rukun Putra Sakti untuk melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai saja atau pembelian dari Pengusaha Kena Pajak. Penulis juga menyarankan kepada manajer accounting agar terus memperbaharui perencanaan pajak seiring dengan peraturan pajak yang terus diperbaharui oleh Direktorat Jendral Pajak. Kata kunci :        Pajak Pertambahan Nila

PENGARUH PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA FEK INDONESIA PERIODE 2012-2014)

This research aiming is to identified the affect given by gross profit ratio, operating profit ratio, and operational cost to corporate income tax partially and simultaneously, also to describe the variable affect dominantly on corporate income tax. Population using 130 manufacturing companies listed on period 2012-2014 in Indonesia’s Stock Exchange, and 19 companies  taken as samples by purposive sampling technique. The selected data was analized by multiple linier regression including t test and F test. This result of this research are; 1) gross profit ratio, operating profit ratio, and operational cost are simultaneously and significantly affect corporate income tax, 2) gross profit ratio, operating profit ratio, and operating cost are partially and significantly affect corporate income tax, and 3) Operational cost have a dominant influence on corporate income tax with the highest beta’s value 0,806. A high gross profit ratio of manufacturing company if followed by operational cost efficiencies can improve their operating profit. Operating profit is one objects of income tax, so the size of operating profit will determined the corporate income tax payable.Keywords: gross profit ratio, operating profit ratio, operational cost, corporate income tax ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentisikasi pengaruh dari rasio gross profit, rasio operating profit, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan secara parsial dan simultan, serta untuk menjelaskan variabel yang berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan. Populasi yang digunakan adalah 130 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 201202014, dan 19 perusahaan terpilih sebagai sampel dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, termasuk uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; 1) rasio gross profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, 2) ) rasio gross profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dan 3) Biaya operasional berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan dengan nilai beta tertinggi 0,806.  Besarnya rasio gross profit dari perusahaan manufaktur apabila diikuti dengan efisiensi pada biaya operasional dapat meningkatkan laba usaha perusahaan. Laba usaha merupakan salah satu objek pajak, sehingga besarnya laba usaha akan mempengaruhi pajak penghasilan badan yang terutang.Kata kunci : rasio gross profit, rasio operating profit, biaya operasional, pajak penghasilan bada

KONTRIBUSI PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)

The research is conducted on the basis extra effort is made KPP Pratama Kepanjen to be able create additional tax revenue. The effort one of which is realized through extensification activities in order to increase the number of taxpayers. Then an increase in the number of taxpayers who happen also affects to personal income tax revenue. Hence the need to determine the contribution of new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue. Research conducted is manifold qualitative research, and the research findings indicate that increasing number of registered personal taxpayers annually in Tax Service Office Pratama Kepanjen Tax Service Office Pratama Kepanjen. Through the new personal income tax revenue then its contribution can be measured. Contributions indicated of the new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue in the period of last four years (2012-2015) is is still relatively very less, with an average contribution of 7.50%. Keywords: New Personal Taxpayers, Extensification Activity, Personal Income Tax Revenue ABSTRAK Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen untuk dapat menciptakan tambahan penerimaan pajak. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah wajib pajak. Maka peningkatan jumlah wajib pajak yang terjadi juga akan mempengaruhi penerimaan PPh OP. Oleh karena itu perlunya mengetahui kontribusi dari penerimaan PPh OP Baru terhadap keseluruhan penerimaan PPh OP. Penelitian yang dilakukan yaitu berjenis kualitatif, dengan temuan penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah WP OP terdaftar setiap tahunnya di KPP Pratama Kepanjen. Melalui sumbangan yang diberikan oleh penerimaan dari WP OP Baru maka kontribusinya dapat diukur. Kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh OP Baru pada total penerimaan PPh OP dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015) masih tergolong sangat kurang, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,50%. Kata kunci: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Kegiatan Ekstensifikasi, Penerimaan  PPh OP

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (StudiPada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)

Local governments are required to manage and maximize the potential of existing economic resources for the survival and progress of their respective regions through regional revenue. One effort that can be done to maximize revenue from the sector area of local taxes. Probolinggo city which is a city of commerce and industry as well as its strategic location has great potential in local tax revenues in particular advertisement tax. This research include to kind of descriptive researchis using a quantitative approach. The purpose of this study is to determine the rate of growth and contribution of advertisement tax and local tax, as well as the barriers and efforts which done to increase advertisement tax and local  tax revenue. Results of this research shows that the average growth rate of advertisement tax revenue for 2009-2014 reaches 2.57% and the growth rate of local tax revenue reaches 29,44%. The average contribution advertisement tax revenues toward local taxes income in 2009-2014 reaches 6,20% with low criteria.The efforts and strategies which is done by DPPKA Probolinggo City to increase  tax revenue by optimizing advertisement tax through intensification and extensification. Key Word: Advertisement tax, Local Tax, Rate of Growth, Contribution. ABSTRAK Pemerintah daerah diminta untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang ada untuk kelangsungan hidup dan kemajuan daerah masing-masing melalui pendapatan daerah.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari daerah sektor pajak daerah. Kota Probolinggo yang merupakan kotaperdagangan dan industri serta lokasinya yang strategis memiliki potensi besar dalam pendapatan pajak daerah pajak reklame. Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame dan pajak daerah, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk 2009-2014 mencapai 2,57% dan tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 29,44%. Pendapatan pajak reklame rata-rata kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah di 2009-2014 mencapai 6,20% dengan kriteria rendah. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh DPPKA Kota Probolinggo untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kata Kunci: Pajak Reklame, Pajak Daerah, Laju Pertumbuhan, Kontribus

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)

This research based on the increase of business competitive power that corporate has to compete and reach their main purpose, included annual corporate profit. Tax is an enforceable contribution for the government’s support and also decrease corporate profit at once, so that they being suspected tax avoidance doer. Good Corporate Governance is applied for minimize tax avoidance efforts by management and responsibility efforts for stakeholder and shareholder as well. This research aims to examine the influence of board of independent commissioner percentage, audit committee, and audit quality to tax avoidance partially and simultaneously. The test result shows that variable board of independent commissioner, audit commitee, and audit quality take effect simultaneously againts tax avoidance. From the result of the analysis of partially explains that variable board of independent commissioner percentage and audit committee has significant effect on tax avoidance, while audit quality do not effect significantly to tax avoidance. Keywords: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Controling ABSTRAK Penelitian ini dilakukan atas dasar peningkatan daya saing bisnis yang mengharuskan perusahaan berkompetisi dan meningkatkan capaian perusahaan, termasuk didalamnya adalah laba perusahaan. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan sekaligus mengurangi perolehan laba, sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan keleluasaan sistem pemungutan pajak self assesment. Salah satu upaya dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh pihak pengelola perusahaan adalah dengan Good Corporate Governance (GCG) yang mana juga merupakan wujud tanggung jawab kepada pemegang saham maupun pihak lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diketahui secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.   Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Good Corporate Governance,  Pengawasa

ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya.   Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak Hotel ABSTRACT Local Regulations Sumenep Regency Number 1 Year 2012 on Regional Taxes piece of legislation which makes it easy for Taxpayer hotel, with tariff of 10% expected revenues can be increased and balanced. The purpose of this study was to determine how the tax collection procedure in Sumenep (Department of Revenue Finance and Asset Management) what resistance factors that cause tax hotel does not walk with good. This type of this research is descriptive. The focus of this research is the procedure of tax collection hotel in Sumenep regency. With the technique of data collection through interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of the procedure for tax collection hotel is still weak, and monitoring is still weak in terms of hotel tax collection. The practice of tax collection procedures did not go well one of the factors inhibiting the lack of awareness of the taxpayer, because that employees often perfome actions official assessment against the required taxs. (Department of Revenue Finance and Asset Management) needs to improve the supervision and discipline of the taxpayers who pay their taxes low. Taxpayers who often perform tax payment arrears employee should act decisively to revoke its operating license. Keyword: Procedure, tax collection, hotel taxe

ANALISIS DASAR PENGENAAN, PERHITUNGAN, DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA DAN JASA NON-AERONAUTIKA (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. “X”)

The branch office of PT. "X" is a company works  in the business world with its main products, namely aeronautical services and non-aeronautical services. Research conducted at the branch office of PT. "X" is done in order to determine the suitability of bases, calculation and deduction of Income Tax Article 23 for services of aeronautical and non-aeronautical services are adjusted on the basis of Law No. 36 Year 2008 on Income Tax. This research is descriptive research. Based on the research that has been done has been found that this class of services aeronautics not included in the object of Article 23 Income Tax on the supporting services in the field of aviation and airports, and there is one treatment taxing both bases, calculation, and tax cuts for the provision of care of electricity, water and telephone provided by branches of PT. "X". Keywords: Aeronautical Services, Non-Aeronautical Services, Income Tax Article 23 ABSTRAK Kantor cabang PT. “X” adalah perusahaan yang berkicimpung di dunia bisnis dengan produk utamanya, yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika. Penelitian yang dilakukan di kantor cabang PT. “X” ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika yang disesuaikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan bahwa golongan jasa aeronautika tidak dimasukkan kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas  jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan terdapat salah perlakuan pemajakan baik dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan pajak untuk jasa penyediaan perawatan listrik, air, dan telepon yang diberikan oleh kantor cabang PT. “X”. Kata Kunci: Jasa Aeronautika, Jasa Non-Aeronautika, Pajak Penghasilan Pasal 2

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)

This study is conducted to imvestigate the implementation of tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of tax audit, conducted by the tax office of pratama Blitar. Data sources in this are interviewing the inspection division as primary data, and data documentation as secondary data. The result of this study indicate that the implementation of tax audit conducted by the tax office of paratama Blitar is in accordance with the existing regulations. Supporting factors are in the information of the taxpayer, the quality of human resources, facilities and infrastructure, confirmation with a third party. Inhibitor factors are the limited number of the inspection team, the taxpayer still has lack knowledge of the taxation legislation, there is limited data and evidence, lack awareness and lack cooperative taxpayer. Keywords: Implementation, Audit , Tax Revenue Target Achievement Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang Wajib Pajak, kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasana, melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung. Terbatasnya jumlah tim pemeriksa, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif Wajib Pajak merupakan faktor-faktor penghambat. Keywords: Pelaksanaan, Pemeriksaan, Pencapaian Target Penerimaan Paja

PENGARUH TINGKAT INFLASI, ECONOMIC GROWTH, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASIA (Studi pada World Bank Periode 2005-2014)

This study is to show the influence of inflation rate, economic growth, and tax rate to the tax revenue of Asian countries. This research is quantitative study with secondary data of inflation rate, economic growth, tax rate, and tax revenue that sourced from World Bank website. This study uses five countries which include of the biggest fifth according of GDP in Asian countries from the time period 2005 to 2014 is about 50 samples with saturated sampling method. This study uses linier regression analysis by helping SPSS tools.The final result shows that inflation, economic growth, and tax rate have significant effect on the tax revenue in Asian countries. The amount of determination coefficient in this research is 0,361. The meaning of the result, 36,1% the tax revenue of Asian countries is influenced by three independent variables that is mentioned in this study and the other sides are influenced by other variables. So, we can concluded if there are many other variables that can influences the tax revenue in asian countries beside of independent variables in this study. Keywords : Inflation Rate, Economic Growth, Tax Rate, Tax Revenue   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan pengaruh dari tingkat inflasi, economic growth, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak dari negara-negara Asia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari tingkat inflasi, economic growth, tarif pajak dan penerimaan pajak dari website resmi World Bank. Penelitian ini menggunakan negara-negara yang masuk 5 negara terbesar menurut GDP negara di Asia periode 2005-2014 dengan jumlah 50 sampel dengan memilih teknik sampel jenuh. Analisis regresi linier sebagai teknik analisis pada penelitian ini dibantu dengan SPSS. Hasil akhir menunjukan jika tingkat inflasi, economic growth, dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Koefiien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,361 yang berarti 36,1% penerimaan pajak negara-negara Asia dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat banyak variabel lain diluar variabel pada penelitian ini yang dapat menjelaskan penerimaan pajak di negara-negara Asia.   Kata Kunci : Tingkat Inflasi, Economic Growth, Tarif Pajak, Penerimaan Paja

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Kota Surabaya)

This research aims to find out the implementation of “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah” in Surabaya. A qualitative method is used to analyze the problem, involving observation, interview, and literature analysis. The main problem is to find the compatibility of the tax regulation with the tax-collecting principles. The result of this study acknowledges the compatibility in some principles, which are certainty, efficiency, and convenience of payment, but not in the equity principle. Therefore, instead of using revenue as an indicator measuring tax, this research suggests taking a net income as a basis of calculation. Keywords: Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013, Final Tax Income, Tax-Collecting Principles.   ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya. Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah kualitatif melibatkan teknik observasi, wawancaram dan studi pustaka. Problem utama yang ditekankan adalah kesesuaian antara implementasi regulasi tersebut dengan asas pengumpulan pajak. Temuan dalam riset ini menunjukkan, sejumlah asas terpenuhi, tetapi satu asas tampak tidak sesuai dengan implementasi beleid itu. Asas yang terpenuhi diantaranya, asas kepastian, efisiensi, dan ketepatan waktu. Namun, asas keadilan tidak kompatibel dengan pelaksanaan aturan tersebut. Dengan begitu, riset ini menyarankan agar penggunaan basis perhitungan pajak yang baru digunakan, daripada menggunakan omzet sebagai acuan, regulasi ini dapat mempertimbangkan penghasilan netto wajib pajak sebagai landasan perhitungan.   Kata Kunci: PP No.46/2013, Pajak Penghasilan Final, Asas Pungutan Pajak.