Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Masdar, Hilmy

IAIN Sunan Ampel Repository

Fajar Keadaban Baru 
Masdar Hilmy  ;   Pemikir Sosial Kemasyarakatan; 
Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel 
  
”Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we 
deserve” (George Bernard Shaw, sebagaimana dikutip Xavier de Souza Briggs, 
2008: 27). 
  
Untuk ketiga kalinya, rahim demokrasi kita telah berhasil melahirkan pasangan 
capres-cawapres yang dipilih secara langsung oleh rakyat, setelah Pemilu 2004 
dan 2009. 
  
Sekalipun sama-sama diselenggarakan secara langsung, aman, dan damai, 
pilpres kali ini terasa lebih spesial di tengah keraguan sebagian kalangan atas 
kemampuan sipil memimpin bangsa yang sangat besar ini. Sebagaimana 
diketahui, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 
adalah pasangan sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dua pemilu 
sebelumnya, figur presiden belum bisa dilepaskan dari bayang-bayang militer. 
  
Tidak seperti di tingkat akar rumput, polarisasi dan fragmentasi justru sangat 
terasa di tingkat elite. Oleh karena itu, ada baiknya para elite menahan diri untuk 
tak memperkeruh suasana. Biarlah segala sesuatu terkait sengketa pilpres 
diselesaikan secara elegan melalui jalur hukum. Pranata demokrasi yang telah 
berjasa mengantarkan bangsa ini menuju fajar ke(ber)adaban baru terlalu agung 
untuk dikotori oleh tangan-tangan jahil. Mari kita menghimpun energi untuk 
menyongsong hari esok yang penuh harapan. 
  
Kotak pandora 
  
Tak dapat disangkal, bangsa ini mengidap komplikasi persoalan yang begitu 
rumit, akut, dan bertali-temali. Ibarat kotak pandora, berbagai persoalan tersebut 
menuntut presiden terpilih untuk mampu membukanya (baca: 
menyelesaikannya). Dengan demikian, kunci kesuksesan bangsa ini mengatasi 
berbagai persoalan tersebut persis terletak di sini: sejauh mana Jokowi-JK 
mampu menghimpun segenap energi bangsa untuk selanjutnya 
mengorkestrasikannya sebagai sebuah modalitas menyelesaikan berbagai 
persoalan tersebut. 
  
Dalam konteks itu, peran kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama 
dua periode tak bisa dinafikan. Apresiasi dan kredit layak diberikan kepada SBY 
untuk melakukan kerja-kerja ground breaking dalam rangka memuluskan jalan 
menuju tradisi ke(ber)adaban baru. Kekurangan dan kelemahan pasti ada. 
Betapapun, SBY berhasil membawa bangsa ini pada satu fase transisi yang 
cukup krusial. Tinggal bagaimana Jokowi-JK meneruskan dan 
mengembangkannya untuk memastikan perjalanan bangsa ini on the right track 
di jalan ke(ber)adaban. 
  
Terhadap berbagai persoalan tersebut, saya yakin SBY bukan tidak tahu sama 
sekali; dia menyadari jika pembukaan kotak pandora tersebut membutuhkan 
banyak pengorbanan, integritas, dan totalitas komitmen segenap anak bangsa. 
Berbagai persoalan yang membelit bangsa ini telah sedemikian endemik, dari 
hulu hingga hilir. 
  
Di tingkat hulu, bangsa ini mengidap penyakit mental block yang menghalangi 
bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jalan revolusi mental 
sebagaimana ditawarkan Jokowi menemukan relevansinya di sini. 
  
Di tingkat hilir, berbagai persoalan yang tak kalah kompleksnya telah 
menghadang, mulai dari misterisunya pengelolaan sumber daya alam, tidak 
transparannya perjanjian kontrak karya multinasional, makin melebarnya rasio 
gini akibat distribusi ekonomi yang tidak merata, produktivitas ekonomi yang 
belum mengangkat harkat dan martabat bangsa, rendahnya kemauan 
mengapresiasi kompetensi anak-anak bangsa yang menyebabkan fenomena 
brain drain, hingga akutnya persoalan korupsi yang menggerogoti marwah 
bangsa. 
  
Dalam konteks ini, penyusunan komposisi kabinet yang mempertimbangkan 
prinsip meritokrasi merupakan salah satu langkah membuka kotak pandora 
tersebut. Sudah seharusnya semboyan the right man in the right place menjadi 
konsideran utama dalam penyusunan kabinet. Paradigma ”siapa mendapatkan 
apa” sama sekali tidak relevan dalam penyusunan kabinet. Parpol harus 
menyadari bahwa zaman sudah berubah. Justru inilah saatnya mereka 
menginisiasi budaya politik baru yang mengedepankan semangat good and 
clean governance. 
  
Perjalanan sejumlah menteri yang tersandung persoalan hukum akibat korupsi 
harus jadi pelajaran berharga bagi perubahan paradigmatik di tingkat elite. Ini 
menjadi bukti paling absah bahwa pendasaran koalisi parpol pada prinsip bagi-
bagi kekuasaan sudah ketinggalan zaman. Buat apa parpol memaksakan diri 
bagi-bagi kekuasaan jika mereka tidak memiliki kesiapan dan kesanggupan 
mengelola lembaga secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. 
  
”Problem solving” 
Dalam konteks urgensi membuka kotak pandora di atas, tiada pilihan lain bagi 
presiden terpilih untuk menempatkan seluruh proses politik-demokrasi sebagai 
alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagaimana dikutip di 
awal tulisan ini, demokrasi tiada lain adalah alat untuk menjamin bahwa rakyat 
diperlakukan secara layak. Satu paket dalam ungkapan ini, juga kelayakan 
demokrasi menyelesaikan berbagai soal yang ada. 
  
Menurut de Souza Briggs (Democracy as Problem Solving, 2008), ada tiga tahap 
pemahaman atas demokrasi: medan perebutan kuasa, proses deliberasi, dan 
demokrasi sebagai problem solving. Ketiga tahapan itu memang tak mesti 
dipahami terpisah, fragmentatif, atau sepotong-sepotong. Pemahaman yang utuh 
atas demokrasi jelas mensyaratkan ketiganya sebagai sebuah interrelasi 
tunggal. Artinya, jangan sampai bangsa ini memahami perhelatan politik-
demokrasi hanya sebatas perebutan kuasa atau proses deliberasi publik. Lebih 
dari itu, politik-demokrasi adalah juga kemauan dan kemampuan menyelesaikan 
seluruh persoalan bangsa ini. 
  
Jika—dan hanya jika—bangsa ini mampu menempatkan demokrasi sebagai 
interrelasi yang utuh antara ketiga tahap di atas, jurang pemisah antara hiruk 
pikuk politik keseharian di satu sisi, dan berbagai persoalan bangsa di sisi lain, 
dapat teratasi dengan baik. Inilah fase ketika bangsa ini telah sampai pada 
tahap civility, jalan ke(ber)adaban baru. 
  
Meski demikian, siapa pun tak bisa menampik kenyataan bahwa demokrasi di 
negeri ini baru sebatas perebutan kuasa dan proses deliberasi publik, belum 
sepenuhnya penyelesaian masalah. Dalam konteks inilah, di pundak presiden-
wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, terpikul harapan segenap warga bangsa untuk 
memerankan diri mereka sebagai kunci pembuka kotak pandora. Mampukah? 
Kita tunggu! ● 
  


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Fajar Keadaban Baru

262

322