IAIN Sunan Ampel Repository

Biyanto, .

 
 
Imajinasi Politik Islam 
Biyanto ; Dosen UIN Sunan Ampel, 
Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur 
Jawa Pos, 18 Maret 2014 
                                                                  
Saat melintas di depan Gedung Grahadi, kantor gubernur Jatim, saya menyaksikan sekumpulan 
anak muda berdemonstrasi bersamaan dengan hari pertama kampanye (16 Maret 2014). Selain 
berorasi, mereka membentangkan spanduk bertulisan penolakan terhadap demokrasi dan pemilu. 
Bagi mereka sistem demokrasi merupakan produk Barat sehingga harus ditolak. Solusi yang 
ditawarkan adalah kembali pada syariah dan khilafah. Dengan penuh keyakinan mereka 
menyatakan bahwa segala persoalan di negeri ini akan selesai dengan syariah dan khilafah. 
Demonstrasi dengan tema tersebut tentu sering kita jumpai. Karena itu, bagi sebagian orang 
demo tersebut mungkin tidak menarik. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh, kita dapat menyimpulkan 
bahwa gerakan sosial keislaman yang bercorak lintas batas (transnasional) terus menunjukkan 
perkembangan. Gerakan ini merata di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim 
maupun minoritas muslim. 
Meski gerakan tersebut sangat bervariasi, umumnya memiliki pandangan politik yang sama. 
Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (al-
Islam din wa daulah). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara 
universal bersifat kompatibel sehingga dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (shalihun 
likulli zaman wa makan). Bagi penganut Islam fundamental, pemisahan agama dan negara 
adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Karena itu, kelompok Islam fundamental berpandangan 
bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode Nabi Muhammad dan 
sahabat. 
Bagi kelompok Islam fundamental, sistem khilafah dianggap satu-satunya solusi untuk 
menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia Islam dipimpin seorang khalifah, 
berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada 
kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi 
keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk 
mewujudkan kebaikan bersama. Sementara, gerakan Islam politik membangun cita-cita berdasar 
kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa (nation state). 
Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam politik itulah, umat harus menunjukkan ajaran yang 
lebih substantif. Yang lebih penting adalah menjalankan pemerintahan dengan dasar moral 
keagamaan. Hal ini penting karena gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut 
sebagian pemikir juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. 
Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama juga tidak pernah memerintahkan 
umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah, sepeninggal 
beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Setiap 
khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda; pemilihan langsung (Abu Bakar), penunjukan 
khalifah (Umar bin Khaththab), tim formatur (Utsman bin Affan), serta diangkat kaum 
pemberontak (Ali bin Abu Thalib). 
Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya landasan 
moral yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya. Nilai-nilai moral keagamaan yang 
ditekankan Nabi adalah keadilan (al-’adalah), musyawarah (al-syura), kebebasan (al-hurriyah), 
persamaan (al-musawa), dan semangat menghargai pluralitas keberagamaan (al-ta’addud al-
diniyyah). Dengan demikian, tugas pemimpin negara adalah menjamin pelaksanaan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan politik kenegaraan. Karena itulah, perdebatan yang menguras energi 
mengenai bentuk negara harus diakhiri. Semua komponen bangsa harus berpandangan bahwa 
NKRI merupakan rumusan final sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa (the founding 
fathers). 
Hal itu berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar yang 
kuat, baik dalam tataran normatif maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian cita-cita 
mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan 
dunia modern. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang 
bercorak transnasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita gerakan Islam politik di banyak 
negara juga belum berhasil diwujudkan. 
Karena itulah, Oliver Roy (1994) menyebut bahwa cita-cita gerakan Islam politik sebagai 
Islamic political imagination (imajinasi politik Islam). Pernyataan ini relevan dengan realitas 
politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama. Elite partai 
berasas Islam yang tergabung dalam PKS, PPP, dan PBB juga belum menunjukkan diri sebagai 
figur yang berintegritas. Demikian juga elite partai berbasis ormas keislaman seperti PKB dan 
PAN. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian elite partai tersebut terjerat dalam kasus korupsi 
dan perempuan. 
Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman selalu gagal menjadi partai besar. 
Itu dapat dilihat dari hasil pemilu sejak era reformasi. Hasil survei beberapa lembaga juga 
memprediksi bahwa nasib partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman tidak akan membaik 
dalam Pemilu 2014. Justru partai berideologi nasionalis yang akan berjaya. 
Realitas politik tersebut jelas tidak sejalan dengan data statistika yang menunjukkan jumlah umat 
Islam yang mayoritas. Karena itu, harus diakui bahwa politik aliran di negeri ini benar-benar 
telah tamat. Pilihan politik umat kian mencair dan otonom, tidak lagi terkotak-kotak berdasar 
perbedaan budaya, etnik, dan agama. 
Seharusnya realitas politik tersebut menjadi pelajaran bagi elite muslim, baik yang berkiprah di 
jalur politik maupun kultural. Kini sudah tidak eranya lagi mewacanakan simbol-simbol 
keagamaan, seperti menegakkan syariat dan mewujudkan khilafah. Kini, umat semakin cerdas 
memilih siapa yang memiliki rekam jejak baik sehingga pantas dipilih. 
Sumber: Jawa Pos 
 


Imajinasi Politik Islam

Masdar, Hilmy

Ihwal Budaya Politik Kita
Masdar Hilmy ;   Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya 
KOMPAS,  27 Maret 2014 
                                       
                                                                                           
                                                        
DALAM  hitungan hari, bangsa ini akan menyelenggarakan hajat politik ”besar” 
lima tahunan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan memilih anggota legislatif 
secara serentak pada 9 April. Memperhatikan apa yang terpampang di baliho-
baliho dan spanduk yang tersebar di setiap sudut kota, tampaknya kita siap 
disuguhi repetisi lima tahunan: tidak akan terjadi apa pun dalam hal perbaikan 
kualitas demokrasi kita. 
 
Momen pemilu tampaknya tidak akan menerbitkan harapan dan optimisme baru, 
terutama bagi masyarakat kebanyakan.  Sebaliknya, ia hanya mengundang 
pesimisme yang sama dengan lima tahun lalu: ketika kader-kader parpol dengan 
lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi, tetapi justru berada di garda depan 
dalam episentrum korupsi. Oleh karena itu, agar tidak kecewa di kemudian hari, 
sebaiknya kita jangan terlalu bersemangat menaruh harapan berlebihan kepada 
calon-calon anggota legislatif untuk melakukan perubahan mendasar dalam 
struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
Metamorfosis 
 
Bagi para calon anggota legislatif yang hendak bertarung di gelanggang politik 
kekuasaan, menyadari konstelasi politik mutakhir menjadi sesuatu yang 
imperatif agar mereka bisa belajar dari para senior mereka. Tujuannya cuma 
satu: tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. 
 
Harus ada perubahan mendasar di tingkat paradigmatik agar masyarakat mau 
”membeli” apa yang mereka tawarkan. Jika mereka mengabaikan pengetahuan 
semacam ini, dapat dipastikan yang terjadi adalah repetisi dan replikasi belaka. 
 
Melalui karyanya yang sudah menjadi klasik, Benedict RO’G Anderson dalam 
Language and Power (2006: 47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut 
budaya politik patrimonial atau klientilisme (pola relasi patron-klien). Pola relasi 
antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi 
juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang 
digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau 
penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya, si klien berkewajiban menopang 
eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuh, maka 
yang lain juga ikut runtuh. 
 
Weber (Economy and Society, 1978: 227) mendefinisikan patrimonialisme 
sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin 
tradisional bukan karena otoritas legal-formal yang melekat pada sebuah posisi 
struktural, melainkan karena pribadinya. Budaya politik patrimonialistik dicirikan 
oleh empat hal: (1) kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya 
(resources exchange); (2) kebijakannya bersifat partikularistik, tidak 
universalistik; (3) penegakan hukum bersifat sekunder; dan (4) penguasa politik 
sering kali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 
 
Pola kekuasaan patrimonialistik di masa Orde Baru dapat dilihat dari masifnya 
kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak individu yang duduk dalam 
sistem birokrasi dan lembaga politik dengan cara memanfaatkan otoritas formal 
yang dipikulnya untuk kepentingan dirinya dan orang-orang terdekat. Modus 
kejahatan yang dilakukan dapat dilihat secara kasatmata dari rekam jejak 
individu dengan cara memanipulasi kekuasaan yang digenggamnya tanpa 
melibatkan struktur formal yang didudukinya. Seorang pemimpin daerah bisa 
memiliki kekayaan yang teramat fantastis akibat jabatan formal yang dimilikinya. 
 
Harus diakui, paradigma politik-kekuasaan di era reformasi ini belum mengalami 
perubahan signifikan ke arah lebih baik. Reformasi birokrasi melalui pengenalan 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih (good and clean governance) 
ternyata hanya menggeser paradigma politik-kekuasaan dari patrimonialisme ke 
neopatrimonialisme. Persis seperti pepatah ”menuangkan anggur lama ke dalam 
botol baru” (pouring the old wine into a new bottle). Jika patrimonialisme berjalan 
secara individual, maka neopatrimonialisme berjalan secara formal-struktural. 
Artinya, terdapat pencampuran antara dominasi patrimonial dan birokrasi legal-
rasional (Erdmann & Engel, 2006: 18). 
 
Dalam budaya politik neopatrimonialistik, modus kejahatan pun berjalan lebih 
sistemik, struktural, dan bertali-temali dengan lembaga lain. Jika korupsi pada 
masa Orde Baru bisa diurai melalui aktor-aktor individu, maka modus korupsi di 
era Reformasi melibatkan struktur politik birokrasi yang jauh lebih canggih, rumit, 
dan subtil. Korupsi dilakukan bukan secara individual dan dapat diendus secara 
individual pula, melainkan secara institusional-struktural. 
 
Aspek lain yang membedakan neopatrimonialisme dari patrimonialisme terletak 
pada pola loyalitas politik antara si klien kepada sang patron. Pada kekuasaan 
patrimonialistik, pola ketaatan klien kepada patron sering kali didasarkan pada 
nilai-nilai tradisional dan primordial. Sementara itu, pada kekuasaan 
neopatrimonial, pola ketaatan klien kepada patron murni didasari oleh motif-
motif ekonomi dan pragmatisme rasional. Dengan demikian, terdapat 
pertimbangan pilihan rasional di balik pola relasi patron-klien. 
 
Mengakhiri budaya politik (neo)patrimonialistik bukan perkara mudah. Sejauh ini 
negara (baca: pemerintah) bukan tidak melakukan upaya sama sekali untuk 
memperbaiki budaya politik kita. Reformasi birokrasi yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih sebenarnya telah gencar 
dilakukan di berbagai lini. 
 
Penambahan insentif juga telah diobral besar-besaran di lembaga-lembaga 
formal melalui program remunerasi. Akan tetapi, itu semua tidak mengubah 
budaya politik kita secara signifikan. 
 
Memecah konsentrasi 
 
Salah satu harapan perbaikan justru dimulai dari gedung KPK. Secara tidak 
disadari, KPK telah memperkenalkan budaya politik baru yang berpijak pada 
prinsip tata kelola yang baik dan bersih. 
 
Dalam konteks ini, cara yang dilakukan KPK adalah memecah konsentrasi 
individu-individu yang terlibat dalam budaya politik neopatrimonialistik untuk 
mempertanggungjawabkan korupsi politik yang telah dilakukannya. Tidak 
berlebihan jika KPK telah membalikkan sebuah kemustahilan menjadi sebuah 
kemungkinan dan harapan. Pengenalan budaya politik baru justru dimulai ketika 
KPK memecah konsentrasi dan memutus pola relasi patron-klien melalui 
paradigma impartial law enforcement. 
 
Pergeseran paradigma budaya politik semacam ini harus kita dukung bersama 
dan harus disadari oleh siapa pun yang hendak memasuki domain politik-
kekuasaan. Mudah-mudahan langkah KPK memecah konsentrasi 
neopatrimonialistik ini menandai datangnya era baru budaya politik adiluhung. 
 
Jika Anda ingin selamat dunia-akhirat, janganlah larut ke dalam sistem politik 
yang ada, tetapi ciptakanlah sistem politik baru yang akuntabel, bersih, 
bertanggung jawab, dan melayani. Konsekuensinya, jika nanti terpilih, Anda 
bukan lagi milik parpol dan mengabdi kepada parpol, tetapi milik masyarakat 
dan bangsa ini. 
 


Ihwal Budaya Politik Kita

Husnul, Muttaqin

MERANGKAI KEIMANAN DI DUNIA CYBER\ud
(Kajian Sosiologis Atas Konstruksi Model-model Pemahaman Keagamaan\ud
di Halaman Komunitas Jaringan Islam Liberal di Situs\ud
Jejaring Sosial Facebook)

Alfi , Choiron Azizi

Aisyah , Setyowati

Risky , Amalia Nur Anwar dkk

MENGURAI KETERGANTUNGAN PETANI BAWANG MERAH\ud
Aksi Partisipatori Menuju Swasembada Bibit Bawang Merah\ud
di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro \ud

Rusmadi, M.Si , .

TANTANGAN ISLAM;\ud
MENYISIR KEADILAN AIR DI TENGAH LIBERALISASI ALAM

Imam Kanafi, Susminingsih, .

MYSTICISM IN BATIK INDUSTRIAL RELATION\ud
(The Study of Trust Achievement  on The Survivability of Small-\ud
Medium Batik Industry  at Pekalongan City)

Hesi Eka Puteri, SE.M.Si, .

Propose Entrepreneurship’s Education Based Field Training\ud
in Islamic College (PTAI): Design Strategy To Create Competitive

Siti Nur Asiyah  Nailatin Fauziyah Siti Khorriyatul Khotimah Sof, .

DISKRIMINASI SOSIAL PADA MANTAN NARA PIDANA\ud
TERORIS DAN KELUARGANYA \ud
Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam \ud
Tenggulun Solokuro Lamongan

Lina Kushidayati , .

Judicial Review atas UU No. 1/1974 dan Implikasi Hukumnya

Sabtu, 14 Desember 2013
Hibriditas Islam Indonesia (Masdar Hilmy)
Oleh: Masdar Hilmy
TIDAK ada sesuatu pun di dunia ini—termasuk agama—yang terlahir dalam keadaan murni, tanpa
asimilasi atau anasir campuran.
Baik di tingkat inti maupun kulit luar, asimilasi atau campuran di antara dua entitas berbeda adalah hal
yang tak mungkin terelakkan alias lumrah belaka. Selanjutnya, asimilasi atau campuran akan
memunculkan sebuah genre, varietas, atau hibriditas baru sebagai manifestasi dari manunggalnya dua
entitas dimaksud.
Dalam konteks ini, Islam Indonesia bukanlah perkecualian. Islam hadir di tengah konfigurasi sosial
budaya yang sudah sedemikian established selama ratusan, bahkan ribuan tahun lamanya. Dari sinilah
Islam menemukan jalan aksiologisnya guna menerobos belantara adat-istiadat dan tradisi lokal yang
sudah mengakar.
Syahdan, Islam kini dapat tempat dalam konfigurasi sosial-budaya tersebut. Ia menjadi agama yang
meresap ke dalam relung dan denyut nadi kehidupan masyarakat luas. Bahkan ia menjadi agama
mayoritas bagi bangsa ini, melalui cara-cara yang subtil dan evolusioner.
Ruang kosong
Dalam perspektif dialektika sosial-budaya, ada sesuatu yang layak diapresiasi di sini. Bukan sebuah
kebetulan jika Islam berhasil memenangkan hati dan pikiran banyak orang. Adalah budaya, jalan paling
kontributif bagi kemenyatuan Islam dan pelbagai anasir keindonesiaan, melalui mana Islam menemukan
pijakan kukuh untuk menjangkarkan seluruh dimensi normatifnya. Dari situ, lahirlah sebuah varietas
Islam yang relatif distingtif, unik, dan berbeda dari Islam di belahan dunia lainnya; Ia adalah "Islam-
Indonesia".
Dalam perspektif hibriditas Islam, kemajuan di sektor budaya ini tidak dibarengi dengan hal yang sama
pada sektor politik. Pelbagai mazhab pemikiran tentang relasi agama dan politik sebagaimana
ditawarkan para pemikir Muslim—mulai dari mazhab teokrasinya M Natsir, nasionalismenya Soekarno,
dan sekularismenya Cak Nur—seakan belum menemukan signifikansinya dengan kebutuhan riil bangsa.
Artinya, perjumpaan antara normativitas Islam klasik dan modernitas kontemporer belum berhasil
menciptakan hibriditas baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Inilah ruang kosong yang masih tersisa dalam spektrum pemikiran Islam Indonesia. Realitas politik
demokrasi Indonesia belum banyak tersentuh oleh pembaruan pemikiran Islam. Memasuki era
demokrasi langsung, dinamika, dan arus pemikiran Islam semestinya menemukan momentumnya.
Namun, kenyataannya, sebagian besar umat Islam masih mendaur ulang pemikiran politik Islam klasik
yang signifikansi dan relevansinya perlu direfleksi kembali. Realitas ini menyebabkan terjadinya
kesenjangan antara formulasi teologis di tingkat pemikiran dan praksis politik di tingkat lapangan.
Kesenjangan itu terjadi, misalnya, pada betapa jauhnya perbedaan antara formulasi politik Islam di
tingkat pemikiran yang mengandaikan nilai-nilai politik adiluhung di satu sisi, dan praksis politik di sisi
lain. Di satu sisi doktrin agama menegaskan perilaku jujur, bersih, amanah, dan adil dalam berpolitik,
tetapi realitas politik masih tetap sama: korup, dekil, dan penuh intrik kotor. Kesenjangan inilah yang
menjadi pekerjaan terbesar bagi pemikiran Islam di Tanah Air.
Diharapkan, pemikiran Islam mampu menghasilkan sebuah hibriditas baru pada sektor politik-demokrasi
yang dapat berfungsi ganda; di satu sisi dapat menceraikan bangsa ini dari praktik dan tradisi negatif
politik korup, sekaligus merumuskan sebuah cetak-biru politik demokrasi yang relevan dengan
kebutuhan bangsa ini, di sisi lain.
Dalam konteks tingkat progresivitasnya, pemikiran politik Islam kontemporer bahkan belum mampu
melampaui pemikiran politik Islam masa lalu. Salah satu pemikiran masa lalu paling monumental adalah
kriteria adil sebagai persyaratan bagi seorang pemimpin sebagaimana dilontarkan Ibn Taymiyyah,
revivalis-puritan dari jazirah Saudi Arabia. Menurut dia, seorang pemimpin non-Muslim tetapi adil masih
lebih baik ketimbang pemimpin Muslim tetapi otoritarian-despotik. Pemikiran politik semacam ini tentu
saja jauh lebih progresif ketimbang produk pemikiran kontemporer yang masih berputar-putar pada isu-
isu pinggiran.
Terkait ruang kosong ini, Vali Nasr mengemukakan pandangan menarik. Menurut dia, tradisi demokrasi
Muslim tidak lahir dari rahim kaum intelektual, tetapi dari kalangan praktisi (politisi Muslim) yang
berusaha mencari keseimbangan elektoral di tingkat akar rumput. Dia menegaskan, "It has not been
intellectuals who have given shape to Muslim Democracy, but rather politicians such as Turkey's Recep
Tayyip Erdogan, Pakistan's Nawaz Sharif, and Malaysia's Anwar Ibrahim and Mahathir bin Mohamad"
(2005; 16). Ini tamparan keras bagi kalangan intelektual Muslim yang dianggap belum banyak
berkontribusi bagi terciptanya pemikiran dan praktik politik-demokrasi modern.
"Aggiornamento" Muslim
Mempertimbangkan kembali apa yang tengah menjadi kebutuhan bangsa ini, ada baiknya kita
menggarisbawahi optimisme prospektif Jose Casanova (2001; 1075) bahwa full-fledged democracy bisa
tumbuh secara autentik di bumi Indonesia. Syaratnya, umat Islam bisa merumuskan apa yang dia sebut
aggiornamento Muslim. Aggiornamento adalah reformulasi teologis oleh Gereja Katolik pada akhir 1960-
an tentang sikap resmi gereja terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini salah satu reformasi Gereja Katolik
paling progresif yang mengantarkan kepada gelombang ketiga demokratisasi di kalangan bangsa- bangsa
berpenduduk mayoritas Katolik. Jika Max Weber mengecualikan Katolik dari tradisi keagamaan yang
suportif terhadap nilai-nilai demokrasi, aggiornamento Gereja Katolik merupakan antitesis langsung
terhadap tesis tersebut.
Dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904),
Weber menyebut Protestantisme sebagai satu-satunya denominasi yang sesuai nilai-nilai politik-
demokrasi dan peradaban modern. Pada gelombang ketiga demokratisasi, dua pertiga dari 30 negara
(20 negara) yang mengalami proses demokratisasi adalah negara berpenduduk mayoritas Katolik
(Huntington, 1991). Dekade 2000-an, jumlah ini meningkat menjadi 61 negara! Bandingkan dengan
negara berpenduduk Protestan yang "hanya" berjumlah 35 negara! (Norris & Inglehart, 2004: 45).
Politik-demokrasi di negeri ini masih menyisakan ruang kosong bagi terumuskannya aggiornamento
Muslim tentang tradisi dan pengalaman politik demokrasi yang bersih, akuntabel, dan jauh dari korupsi
dan politik uang. Ini salah satu manifestasi hibriditas Islam-Indonesia yang belum terjabarkan dengan
baik dan kebutuhan mendesak bangsa ini, terutama menjelang "tahun politik" 2014. Inilah refleksi kecil
dari Annual International Conference on Islamic Studies Ke-13 di IAIN Mataram 18-21 November silam.


Hibriditas islam Indonesia

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Imajinasi Politik Islam

Ihwal Budaya Politik Kita

MERANGKAI KEIMANAN DI DUNIA CYBER\ud (Kajian Sosiologis Atas Konstruksi Model-model Pemahaman Keagamaan\ud di Halaman Komunitas Jaringan Islam Liberal di Situs\ud Jejaring Sosial Facebook)

MENGURAI KETERGANTUNGAN PETANI BAWANG MERAH\ud Aksi Partisipatori Menuju Swasembada Bibit Bawang Merah\ud di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro \ud

TANTANGAN ISLAM;\ud MENYISIR KEADILAN AIR DI TENGAH LIBERALISASI ALAM

MYSTICISM IN BATIK INDUSTRIAL RELATION\ud (The Study of Trust Achievement on The Survivability of Small-\ud Medium Batik Industry at Pekalongan City)

Propose Entrepreneurship’s Education Based Field Training\ud in Islamic College (PTAI): Design Strategy To Create Competitive

DISKRIMINASI SOSIAL PADA MANTAN NARA PIDANA\ud TERORIS DAN KELUARGANYA \ud Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam \ud Tenggulun Solokuro Lamongan

Judicial Review atas UU No. 1/1974 dan Implikasi Hukumnya

Hibriditas islam Indonesia

284

351