Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Barru

Abstrak : Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan, akan tetapi pelayanan publik ternyata seringkali mengecewakan dibandingkan memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru. Metode penelitiannya adalah survai dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang diberikan pada masyarakat berada pada kategori berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor untuk keseluruhan sub variabel yaitu 3,86 yang apabila didasarkan pada kriteria dan rentang skala yang ada termasuk dalam kategori berkualitas. Variabel penelitian digambarkan dengan menggunakan 10 sub variabel yaitu ketepatan pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan, serta atribut pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 indikator tersebut terdapat 1 indikator berada dalam kategori kurang berkualitas yakni ketepatan waktu.Kata kunci : Kualitas pelayanan, Perizinan, Penanaman modal. Abstract : Quality services are the services provided to the customer in accordance with the standards of services, but public service is often disappointing rather than satisfying. Therefore, this study aims to identify and to define the quality of services in Licensing and Investment Services Office of Barru Regency. The research method was a descriptive design survey. The technique of collecting data was using questionnaires. Data was analyzed descriptively interpretative. The results shows that the quality of services in the Licensing and Investment Services Office to the community is categorized ‘good quality’. This can be seen from the average score of the entire sub-variables at 3.86 that based on the criterion and existing scale ranges can be categorized ‘good quality’. The research variables described by using 10 sub-variables that are services target, accuracy service, courtesy and hospitality, responsibility, completeness, access to services, the variation model of service, personal care, comfort and support attributes. The research findings show that of the 10 indicators, there is one indicator that has been categorized as ‘less quality’, that is punctuality.Keywords : Service quality, Licensing, Investment

Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak  kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang  berjumlah 1.470.526 unit kendaraan, Sedangkan sampel dalam penelitian ini di tentukan melalui metode simple random sampling, di mana masing-masing dari kabupaten/kota  di Sulawesi Selatan di tarik 10 responden, sehingga jumlah responden keseluruhannya adalah 240 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik di tinjau dari  dimensi tangible (nyata, berwujud), reliability (kepercayaan, kehandalan), responsiveness (ketanggapan, kepekaan), assurance (kepastian, jaminan keamanan)  dan  emphaty (kepedulian, perhatian). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penelitian ini merekomendasikan 3 hal, yaitu: 1) Penambahan unit-unit pelayanan khusus di seluruh  kabupaten/ kota; 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di beberapa UPTD  Samsat terutama di Kabupaten Luwu Utara yang saat ini  kantornya berada di gedung cagar budaya, yang terbuat dari papan dan tidak dapat di renovasi  karena masuk dalam kategori di lindungi Negara; 3) Perlunya sosialisasi tentang tata cara perhitungan pokok wajib pajak yang harus dibayarkan, sehingga transparansi pelayanan dapat terbangun.Kata Kunci : Kualitas pelayanan, Pajak, Bea, Kendaraan bermotor. Abstract : This study aims to assess the quality of services of motor vehicle tax and motor vehicles transfer tax in the Province of South Sulawesi. The method used in this research is descriptive-quantitative research methods. The population in this study are all compulsory motor vehicle tax and vehicle title transfer fee in South Sulawesi Province, amounting to 1,470,526 units of the vehicle, while the sample in this study determined through simple random sampling method, in which 10 respondents is determined for each of the districts/cities in South Sulawesi, so the overall number of respondents was 240 respondents. The results showed that the quality of service the motor vehicle tax and motor vehicles transfer tax in the Province of South Sulawesi is quite good in the dimensions of tangible (real, tangible), reliability (trust, reliability), responsiveness (responsiveness, sensitivity), assurance (certainty, security) and empathy (caring, attention). To improve the quality of service, this study recommends three things: 1) The addition of special care units in all districts/cities; 2) Improving the quality of infrastructure in some UPTD SAMSAT, particularly in North Luwu District Office that the office is currently located in the building of cultural heritage, which is made from the board and should not been renovated in regards to its status as protected by the State; 3) The need of socialization for taxpayer about the basic calculation procedure to be paid in order to build a transparent services.Keywords : Quality of service, Taxes, Duties, Motor vehicle

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Abstrak : Penilaian efektivitas organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur keberhasilan pencapaian misi organisasi tersebut. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kepemimpinan, disiplin dan motivasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi pada  BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-asosiatif. Motivasi pegawai, kepemimpinan, dan disiplin pegawai memiliki hubungan positif dengan efektivitas organisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel motivasi sebesar 3,96%, pengaruh variabel kepemimpinan sebesar 3,61% dan pengaruh variabel disiplin pegawai sebesar 3,24%.Kata kunci : Motivasi pegawai, Kepemimpinan, dan  Disiplin pegawai. Abstract : Assessment of the organizational effectiveness is an important activity because it can be used as an instrument to measure success  in achieving the organization’s mission. This study raised the questions of leadership, discipline and motivation faced by the Regional Employment Board (BKD) of South Sulawesi Province. Therefore, the objective of the  study  was  to understand factors (motivation, leadership, and employee’s discipline) affecting the effectiveness of BKD of South Sulawesi Province. This research using quantitative-associative methods. The result of the study showed that motivation, leadership, and employee’s discipline positively correlated  with  organizational effectiveness, in which motivation has the most influence of 3,96%, leadership of 3,61%, and employee’s discipline of 3,24%.Keywords : Employee’s motivation, Leadership, and Discipline

Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Abstrak : Etos kerja menjadi salah satu tolok ukur terhadap keberhasilan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan menjelaskan mengenai etos kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Galesong Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan data penelitian secara interpretatif berlandaskan teori dengan menggunakan tabel frekuensi skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja pegawai negeri sipil ditinjau dari aspek ide individualisme / independensi termasuk kategori baik. Namun demikian, indikator manajemen waktu ternyata termasuk dalam kategori buruk disebabkan masih banyak pegawai yang belum dapat mengelola waktunya dengan baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu, etos kerja pegawai negeri sipil ditinjau dari aspek pengaruh positif bekerja terhadap individu termasuk dalam kategori sangat baik, yang ditunjukkan dari bagaimana pegawai pada kantor tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena setiap pegawai selalu beranggapan bahwa pekerjaan yang ia kerjakan akan menghasilkan sebuah pengaruh yang positif bagi meraka. Oleh karena itu, manajemen waktu yang baik sangat diperlukan demi terwujudnya efektivitas dan efisensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Galesong Selatan.Kata kunci : Etos kerja, Pegawai negeri sipil, Kantor kecamatan. Abstract : Work ethic became one of the benchmarks for the success of the Civil Service in carrying out his job as a public servant. This study aims to obtain information and explain about the work ethic of the Civil Service in South Galesong District. The method used is descriptive-quantitative method that intended to describe the data in interpretive research based theory using frequency table scores. The result of this study showed that the work ethic of civil servants, in terms of individualism/independency aspects, is categorized ‘good’. However, in terms of time management indicator is categorized ‘bad’ because still there are many employees have not been able to manage their time properly in doing their job. In addition, the work ethic of civil servants in terms of positive influence aspects to individuals is categorized ‘excellent’ that showed in how well the employees carrying out their duties and responsibilities. This was based on the view of every employee that often assumes the work he is doing will produce a positive influence on himself. Therefore, adequate time management is necessary in order to achieve effectiveness and efficiency in governance at South Galesong Subdistrict.Keywords : Work ethics, Civil service, Office of subdistrict

Implementasi Kebijakan Transportasi Kota dilihat Dari Aspek Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Kota Makassar)

Abstrak : Masalah transportasi di Kota Makassar sudah berada pada kondisi yang sudah memprihatinkan dimana para pengguna jalan tidak lagi merasa nyaman, aman dan tenang berkendaraan disebabkan karena kemacetan,  kecelakaan, dan pelanggaran lainnya,  para pengguna jalan tidak lagi peduli pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah dikeluarkan pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (implementor) pada Dishub Kota Makassar belum memadai baik kuantitasnya maupun kulaitasnya, sehingga berdampak pada sistem transportasi di Kota Makassar belum efektif dan efisien.Untuk itu Dishub Kota Makassar seyogianya memfokuskan pada pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan transportasi dalam Kota Makassar yang efektif dan efisien (tertib, nyaman, aman dan murah).Kata kunci : Pemerintah Kota, Implementasi Kebijakan, Ketersediaan Sumber Daya Manusia. Abstract : Transportation problems in Makassar has already been in quiet poor conditions that road users have no longer feel comfortable, safe and quiet driving due to congestion, accidents, and other violations. Road users have no longer care about traffic rules and road transportation laws which was issued by the government, such as Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation. The result of this research showed that the availability of human resources (implementor) in Makassar City Transportation Service Unit is inadequate both in its quantity and quality. Thus, the impact on the transportation system in the city of Makassar was still ineffective and inefficient. In relation to that Makassar City Transportation Service Unit should focussed on recruitment and human resource development, in order to create effective and efficient transportation in the city of Makassar (orderly, comfortable, safe and cheap).Keywords : City Government, Policy Implementation, Human Resource Availability