TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MANADO (STUDI KASUS PUTUSAN PN.MANADO NO: 136/PID.SUS/2021/PN.Mnd)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pengaturan mengenai kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung tanggung jawab pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lali lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam hal kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP (sebagai ketentuan umum) serta Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana setiap pengendara yang lalai akan tetap diadili sesuai aturan tersebut. 2. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pelaku yang lalai mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesaui aturan yang berlaku yaitu UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diadili dengan sanksi yang setimpal dan harus mempertanggugjawabkan perbuatan tersebut baik lewat kurungan bedan, denda, maupun sanksi moral dan sosial   Kata Kunci : kecelakaan lalu lintas, kelalaian,kota manad

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual  terhadap anak berdasarkan Peraturan Kepolisian dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang tegas bagi oknum polisi  pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Oknum Polisi terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 mengatur tentang kode etik profesi kepolisian, yang mencakup larangan tegas terhadap tindak pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap anak di bawah umur. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mengacu pada ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Juga Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Kata Kunci : pelecehan seksual, anak dibawah umur, polis

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP/ASAS-ASAS NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaturan hukum tentang masa jabatan ketua umum partai politik dan untuk menganalisa bagaimana pengaturan ideal masa jabatan ketua umum partai politik kedepan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : UU menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik perihal masa jabatan ketua umum partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”. Akibat dari tidak diatur secara spesifik mengenai masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Partai Politik, dalam praktiknya kebanyakan dari ketua umum partai politik menduduki jabatan tersebut lebih dari 10 tahun atau dengan kata lain, lebih dari 2 periode. Partai politik memiliki peran (kekuasaan) yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. hal ini dapat dilihat dari fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, yang dimana partai politik menjadi gerbang utama untuk menempati jabatan politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Karena kekuasaan yang sangat besar tersebut seringkali pengelolaan partai tidak sepenuhnya didasarkan atas aturan dan prosedur yang ada, melainkan ditentukan oleh kebijakan yang dibuat sangat subjektif berdasarkan kepentingan personal dari ketua umum partai partai politik. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan ketua umum partai politik menjadi sangat penting untuk diatur sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. pembatasan kekuasaan tersebut antara lain yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Hal ini sejalan dengan jabatan-jabatan publik pada umumnya yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan tersebut, yakni dengan membatasi masa jabatan tersebut selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabata

Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifur

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM APARATUR PEMERINTAH ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum aparatur pemerintah dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran baik yang disebabkan oleh kesalahan prosedural, ketidakpahaman terhadap regulasi, maupun penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait serta mengidentifikasi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam pengadaan barang/jasa, kesalahan administratif dan penyalahgunaan anggaran sering terjadi. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan pengetahuan tentang pengaturan hukum dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa, serta manfaat praktis bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam memahami prosedur dan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah dapat dilakukan melalui perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif berupa sanksi yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Pertanggungjawaban Hukum, Minahasa Selatan, Perlindungan Huku

Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut UndangUdang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Era globalisasi saat ini telah mempercepat perkembangan bisnis, industri, dan teknologi, yang berdampak pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks ini, merek memegang peranan penting sebagai identitas dan simbol reputasi produk, serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan janji produsen terhadap konsumen tentang kualitas produk. Oleh karena itu, merek termasuk dalam ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Namun, meskipun pendaftaran merek memberikan hak eksklusif, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran atau pemalsuan merek yang dapat merugikan pemiliknya serta merusak reputasi merek di mata konsumen. Peraturan mengenai perlindungan merek tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dalam implementasinya, tindakan pidana pelanggaran merek sering kali menjadi delik aduan, yang mengharuskan adanya laporan dari pihak yang dirugikan sebelum penegakan hukum dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pembatalan terhadap pelanggaran merek serta penanggulangan pelanggaran merek dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait tindak pidana pemalsuan merek. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap merek dan sanksi pidana yang diterapkan pada pelanggaran merek.   Kata kunci: Merek, Pelanggaran Merek, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Sanksi Pidana

KAJIAN HUKUM PELAYANAN WISATA MEDIS DI RUMAH SAKIT INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail kebijakan hukum yang diterapkan dalam sektor pelayanan kesehatan medis di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2015 dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ruang lingkup serta ketentuan-ketentuan utama yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.  Pengaturan pelayanan wisata medis di Indonesia diatur oleh peraturan Kementerian Kesehatan, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan pra rumah sakit hingga pasca rumah sakit. Rumah sakit yang menyediakan layanan wisata medis harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki lisensi, memenuhi standar akreditasi, dan menjalani verifikasi oleh tim khusus. 2. Pelaksanaan pelayanan wisata medis di rumah sakit Indonesia memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap berbagai prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap rumah sakit yang menyelenggarakan layanan wisata medis harus mengikuti pedoman yang mencakup standar operasional prosedur (SOP), kode etik tenaga kesehatan, serta pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi tenaga medis, terutama dokter, dalam ranah perdata dan pidana.   Kata Kunci : pelayanan wisata medi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI PENGANGKUTAN LAUT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dan perusahaan ekspedisi pengangkutan laut dan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi pengangkutan laut. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dan perusahaan ekspedisi laut menggunakan perjanjian dalam bentuk  perjanjian baku (klausula baku). Salah satu contoh perjanjian baku pada perusahaan pengiriman barang adalah Syarat Standar Pengiriman (SSP). SSP merupakan perjanjian pengiriman yang dibuat antara para pihak dan akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda antara konsumen dan perusahaan jasa pengiriman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna perusahaan ekspedisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum penyelesaian masalah yang terlebih dahulu diusahakan oleh konsumen dan perusahaan ekspedisi adalah penyelesaian secara damai. Jika tidak puas dengan penyelesaian tersebut, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengaduhkan permasalahannya kepada BPSK.   Kata Kunci : pengiriman barang, perusahaan ekspedisi pengangkutan lau

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kepastian hukum mengenai penyangkalan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan pada kasus yang ada. Kesimpulan kepastian hukum mengenai penyangkalan keabsahan anak ini terdapat pada putusan pengadilan yang menjadi penyebab adanya kepastian terhadap status atau sah nya anak ini yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum perdata juga dibuktikan melalui bukti DNA. Mahkamah Agung bertanggung jawab mengambil keputusan melalui bukti-bukti dan kesaksian yang ada. Melalui bukti DNA menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam kasus ini. Penggunaan alat bukti DNA ini menjadi salah satu instrument dalam membuktikan jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata sudah melewati batas ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini penelitian ini menyoroti dampak hukum terhadap status anak serta hak-hak perdata yang melekat padanya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam penyangkalan keabsahan anak serta pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Penyempurnaan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga profesional yang terlatih dalam memanfaatkan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan alat bukti DNA. Kata kunci: Penyangkalan Keabsahan Anak, Kepastian Hukum, Bukti DNA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCURIAN DATA ELEKTRONIK (PHISING)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana dalam melakukan pemberantasan tindak pidana phising dan untuk menganalisa hukum pidana serta peraturan terkait penegakan hukum serta peran hukum pidana dalam memberantas tindak pidana phising. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penegakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan pencurian data elektronik (phishing) menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi hak masyarakat dalam era digital. Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, yang bekerja sama untuk mengidentifikasi, menangkap, dan memberikan sanksi kepada pelaku phishing. Namun, keberhasilan pemberantasan kejahatan phishing juga memerlukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengenali modus-modus phishing. 2. Peraturan hukum pidana yang mengatur kejahatan phising di Indonesia terdapat dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, meskipun regulasi ini telah mengkriminalisasi tindakan phising, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan identifikasi pelaku yang sering beroperasi lintas negara. Kata Kunci : kejahatan pencurian data elektroni