Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peningkatan intensitas kejahatan siber, khususnya terkait pencurian data pribadi di era digital telah memunculkan suatu urgensi perlindungan hukum yang komprehensif, yang direspons melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi unsur tindak pidana pencurian data pribadi dalam UU PDP; (2) pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku; dan (3) relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep fiqh jinayat. Model penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini membandingkan ketentuan UU PDP dengan prinsip fiqh jinayat. Hasil studi menunjukan bahwa pasal 65-67 UU PDP memberlakukan sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda Rp5.000.000.000,00. Dalam analisis Hukum Islam, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai jarimah ta’zir karena tidak  memenuhi unsur hudud, namun tetap sejalan dengan prinsip hifz al-‘ird. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam UU PDP telah mengakomodasi nilai-nilai dasar syariat. Implikasi praktis dari penelitian ini mencangkup perlunya penguatan penegakan hukum, edukasi literasi digital, serta integrasi pendekatan preventif dan restoratif untuk menjamin efektivitas perlindungan data di Indonesi

Equitable Maritime Law Policy: A Study of the Blue Constitution and Environmental Fiqh Regarding Land Use Rights in Tangerang, Banten

Environmental issues in Indonesia reveal signs of an ecological crisis that directly impacts humanity as the stewards of the earth. This situation is evident in the state’s failure to uphold ecological justice, as seen in extractivist practices such as the construction of a sea wall in Tangerang–Banten. The case of Building Use Rights (HGB) permits in this marine area indicates a disregard for the state’s constitutional obligation to protect environmental sustainability and potentially deviates from state and religious norms. This study aims to examine the political character of environmental law in the HGB permitting policy for the bamboo seawall in Tangerang–Banten using the “blue constitution” and environmental fiqh as analytical tools. The approach used is socio-normative through content analysis of legislation, Constitutional Court rulings, and environmental fiqh literature. The results of the study indicate that the granting of HGB to private parties in the marine area constitutes a deviation from constitutional norms, as it has the potential to privatize marine space—a practice explicitly rejected in Constitutional Court Ruling No. 3/PUU-VIII/2010. From an environmental fiqh perspective, such actions contradict the prohibition against destruction (ifsād) as stated in QS. al-A‘rāf: 56 and the principles of hifz al-bi’ah. Environmental fiqh in this study does not rely on maslahah mursalah, but rather on maslahah mu‘tabarah, which is reinforced by sharia evidences regarding the obligation to preserve ecosystem sustainability. The integration of the blue constitution concept and environmental fiqh provides an analytical framework for evaluating policies in a more eco-centric manner, viewing the sea not merely as an economic space, but as an ecological entity that possesses the right to protection. The implications of this study underscore the need for a licensing policy design that is more socially and ecologically just and consistent with the constitutional mandate and the principle of hifz al-bi’ah in Islamic law. Persoalan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan gejala krisis ekologis yang berdampak langsung pada kemanusiaan sebagai penjaga bumi. Kondisi tersebut tampak pada absennya negara dalam menjalankan peran menjaga keadilan ekologis, sebagaimana terlihat dalam praktik ekstraktivisme melalui pembangunan pagar laut di Tangerang–Banten. Kasus perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) pada wilayah laut tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta berpotensi menyimpang dari norma negara dan agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakter politik hukum lingkungan dalam kebijakan perizinan HGB pagar bambu di Tangerang-Banten dengan menggunakan blue constitution dan fikih lingkungan sebagai alat analisis. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-normatif melalui analisis konten terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur fikih lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB kepada pihak swasta di wilayah laut merupakan bentuk penyimpangan norma konstitusi, karena berpotensi memprivatisasi ruang laut yang secara tegas ditolak dalam Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010. Dari perspektif fikih lingkungan, tindakan tersebut bertentangan dengan larangan perusakan (ifsād) sebagaimana termaktub dalam QS. al-A‘rāf: 56 dan prinsip-prinsip hifz al-bi’ah. Fikih lingkungan dalam penelitian ini tidak bertumpu pada maslahah mursalah, melainkan pada maslahah mu‘tabarah yang diperkuat oleh dalil-dalil syar‘i mengenai kewajiban menjaga kelestarian ekosistem. Integrasi konsep blue constitution dan fikih lingkungan menyediakan kerangka analitis untuk menilai kebijakan secara lebih ekosentris, memandang laut bukan semata ruang ekonomi, tetapi entitas ekologis yang memiliki hak untuk dilindungi. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya desain kebijakan perizinan yang lebih adil secara sosial-ekologis serta konsisten dengan mandat konstitusi dan prinsip hifz al-bi’ah dalam hukum Islam

Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework

This article examines inconsistencies in legal policies granting mining concessions to religious organizations in Indonesia. The legal issue is the inconsistency between Article 75, paragraph 3, of Law Number 3 of 2020 and Article 83A, paragraph 1, of Government Regulation Number 25 of 2024. The IUPK has been granted to a number of religious organizations that meet the qualifications, such as NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI, and Walubi. This normative legal research uses legal and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal material through the study of documents and literature. The results of the study show that norm inconsistency arises from hyperregulation, the lack of harmonization of regulatory hierarchies, and sectoral egos in the legislative process. The legal implications include legal uncertainty, potential judicial review, loss of public trust, and confusion in the mining industry licensing process. This study contributes to understanding the normative inconsistencies between hierarchical legal regulations and their juridical implications, and provides recommendations for regulatory reform through strengthened harmonization and adherence to the principles of legislative hierarchy. The study\u27s findings highlight the urgent need for regulatory alignment to ensure legal certainty and protect the public interest in the management of natural resources. Artikel ini mengkaji inkonsistensi kebijakan hukum yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan di Indonesia. Permasalahan hukum yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara Pasal 75 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 83A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Pemberian IUPK telah diberikan kepada sejumlah organisasi keagamaan yang telah memenuhi kualifikasi seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI dan Walubi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, menganalisis materi hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi norma terjadi karena hiperregulasi, kurangnya harmonisasi hierarki regulasi, dan ego sektoral dalam proses legislasi. Implikasi hukum termasuk ketidakpastian hukum, potensi judicial review, hilangnya kepercayaan publik, dan kebingungan dalam proses perizinan industri pertambangan. Studi ini berkontribusi untuk memahami inkonsistensi normatif antara peraturan hukum hierarkis dan implikasi yuridisnya, memberikan rekomendasi untuk reformasi regulasi melalui proses harmonisasi yang diperkuat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hierarki legislatif. Temuan studi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk penyelarasan peraturan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya alam

Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Praktik Implementasinya Di Indonesia: Suatu Studi Literatur

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan legitimasi kebijakan publik. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, praktik legislasi yang berlangsung menunjukkan berbagai persoalan struktural dan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu hukum dengan praktik implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, legislasi ideal menuntut perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, partisipasi publik yang bermakna, serta harmonisasi norma yang sistematis. Namun dalam praktik, pembentukan peraturan masih diwarnai oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya harmonisasi, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya efektivitas penerapan hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi antara kerangka teoretis dan praktik legislasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia

Rekonstruksi Perlindungan Hak Milik Perempuan: Telaah Kontradiksi Kawin Mokondo dan Tradisi Jawa Bedah Kutha Boyong Putri

Contemporary millennial society experiences significant shifts in cultural values that affect the institution of marriage. In Javanese tradition, the concept of bedah kutha boyong putri embodies noble values regarding male dignity and responsibility in marriage, emphasizing moral, social, and economic readiness through the criteria of lineage, character, and social standing (bibit, bobot, and bebet). However, the emergence of the “Mokondo” marriage phenomenon in the modern era reflects marital practices that contradict these cultural values and potentially generate social problems and legal vulnerabilities, particularly for women. This article aims to analyze the nature of the contradiction between “Mokondo” marriage practices and the Javanese concept of bedah kutha boyong putri, as well as to examine the legal measures available to women to protect their property rights when marrying a “Mokondo” husband. Employing a socio-legal approach, this study utilizes role theory and contract theory as analytical frameworks. The findings reveal, first, that bedah kutha boyong putri positions men as dignified and responsible actors within marital relationships, whereas “Mokondo” marriages undermine and degrade male roles in the marital structure. Second, prenuptial agreements constitute a strategic legal instrument grounded in the principle of freedom of contract to safeguard women’s property rights prior to marriage. This study underscores the importance of integrating local cultural values with modern legal mechanisms in addressing contemporary challenges to marital justice and gender protection.   Realitas kehidupan masyarakat di era milenial menunjukkan terjadinya pergeseran nilai budaya yang berdampak pada institusi perkawinan. Dalam tradisi Jawa, konsep bedah kutha boyong putri merepresentasikan nilai luhur tentang martabat laki-laki dalam membangun rumah tangga, yang menekankan kesiapan moral, sosial, dan ekonomi melalui kriteria bibit, bobot, dan bebet. Namun, munculnya fenomena kawin “Mokondo” di era kontemporer memperlihatkan praktik perkawinan yang bertentangan dengan nilai budaya tersebut dan berpotensi menimbulkan problematika sosial serta kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk kontradiksi antara kawin “Mokondo” dan konsep Jawa bedah kutha boyong putri, serta mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh perempuan untuk melindungi hak miliknya dalam perkawinan dengan suami “Mokondo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan pisau analisis teori peran dan teori kontrak. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, konsep bedah kutha boyong putri menempatkan laki-laki sebagai subjek yang bermartabat dan bertanggung jawab, sedangkan praktik kawin “Mokondo” justru mendegradasi peran dan posisi laki-laki dalam relasi perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan merupakan instrumen hukum strategis yang selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak untuk menjamin perlindungan hak milik perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dan mekanisme hukum modern dalam merespons tantangan perkawinan di era milenial

The Evolution of the Islamic Calendar and The Role of Department of Islamic Development Malaysia: Insight and Implementation in Malaysia

This research explains the idea of an Islamic calendar system that grew in Malaysia as one of the Muslim countries that contributed to the falac science development in Southeast Asia. This article is a literature research with a historical approach to describe how the process of developing and adapting the Islamic calendar in Malaysia. The results shows that the system has changed five times, and the first period (before 1969-1986) used the Istilahi calendar. Meanwhile, the second (1986-1991) and third (19922-1994) periods used Ijtimak Hakiki and Ijtimak Wujudul Hilal. From 1995 to 2021, the fourth period used Imkanur Rukyat or Takwim Rukyat. In practice, the Imkanur Rukyat is similar to Imkanur Rukyat MABIMS (2,3,8). Since 1 Muharam 1443 H/2021, the fifth period employs a new criterion to determine the beginning of the lunar month, namely the MABIMS Hilal Neo-Visibility (3,6.4). Main efforts to unify the Islamic calendar in Malaysia are made by publishing the Hijri Almanac based on the MABIMS hilal visibility theory, which is used as an administrative and worship reference. The hilal observations are still carried out, and can change the dates in the almanac, as happened in the determination of beginning of Shawwal 1443 H/2022. Penelitian ini menguraikan gagasan sistem kalender Islam yang berkembang di Malaysia sebagai salah satu negara Muslim yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu falak di Asia Tenggara. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan historis untuk menggambarkan proses pengembangan dan adaptasi kalender Islam di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut telah mengalami lima kali perubahan, dan periode pertama (sebelum 1969–1986) menggunakan kalender Istilahi. Sementara itu, periode kedua (1986–1991) dan ketiga (1992–1994) menggunakan Ijtimak Hakiki dan Ijtimak Wujudul Hilal. Dari tahun 1995 hingga 2021, periode keempat menggunakan Imkanur Rukyat atau Takwim Rukyat. Dalam praktiknya, Imkanur Rukyat mirip dengan Imkanur Rukyat MABIMS (2,3,8). Sejak 1 Muharam 1443 H/2021, periode kelima menerapkan kriteria baru untuk menentukan awal bulan lunar, yaitu MABIMS Hilal Neo-Visibility (3,6.4). Upaya utama untuk menyatukan kalender Islam di Malaysia dilakukan dengan menerbitkan Almanak Hijriyah berdasarkan teori visibilitas hilal MABIMS, yang digunakan sebagai acuan administratif dan ibadah. Pengamatan hilal masih dilakukan, hasilnya dapat mengubah tanggal dalam almanak, sebagaimana kasus yang terjadi dalam penentuan awal Syawal 1443 H/2022 M

Excecutive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia

Pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah merupakan bagian fundamental dari sistem negara hukum Indonesia yang bertujuan menjaga keselarasan antara regulasi di tingkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktik otonomi daerah, peraturan daerah kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang tindih norma, serta konflik kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah pasca pengundangan telah menggeser pola pengawasan represif ke arah pengawasan preventif melalui mekanisme executive preview. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah serta menegaskan urgensi executive preview sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa executive preview memiliki peran strategis dalam mencegah lahirnya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, mekanisme ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas materi muatan dan teknik perancangan peraturan daerah sekaligus meminimalisir potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas pengharmonisasian masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif dan kelembagaan executive preview menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta sistem hukum nasional

Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstract: The rapid advancement of information technology has encouraged the emergence of various forms of digital-based transactions, including the practice of online rotating savings and credit associations (arisan online). However, this development has also given rise to new patterns of crime in the form of digital fraud, which cause significant financial and social harm to the public. Online arisan fraud is commonly carried out through the dissemination of misleading information and the offering of irrational returns by exploiting electronic media as the primary means. This study aims to examine the regulation of online arisan fraud under Article 28 of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, as well as to analyze the relevance of its legal elements and sanctions from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, conducted through an examination of statutory regulations, legal literature, scholarly works, and relevant sources of Islamic law. The findings indicate that fraudulent practices in online arisan fulfill the elements of disseminating false or misleading information that results in consumer losses in electronic transactions, thereby subjecting offenders to criminal liability as stipulated in Article 28 of the ITE Law. From the perspective of Islamic criminal law, such conduct is categorized as jarimah taʿzir, as it is based on malicious intent (qasd al-sayyi’ah) and causes harm to the property of others (dharar), which contradicts the principles of justice and asset protection (hifz al-māl). Therefore, this study emphasizes that law enforcement against online arisan fraud requires an integrated approach between positive law and Islamic criminal law to achieve substantive justice, legal certainty, and effective public protection in the digital era.   Abstrak Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi berbasis digital, termasuk praktik arisan online. Namun, fenomena tersebut juga memunculkan pola kejahatan baru berupa penipuan digital yang menimbulkan dampak kerugian, baik secara finansial maupun sosial, bagi masyarakat. Modus penipuan arisan online umumnya dilakukan melalui penyampaian informasi yang menyesatkan serta penawaran imbal hasil yang tidak rasional dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana penipuan arisan daring berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus menganalisis kesesuaian unsur delik dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam arisan daring memenuhi unsur penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 28 UU ITE. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah taʿzir karena didasarkan pada kehendak jahat (qasd al-sayyi’ah) dan menimbulkan kerugian terhadap harta pihak lain (dharar), yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan harta (hifz al-māl). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap penipuan arisan online memerlukan integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di tengah perkembangan era digital.

Rigiditas vs Realitas: Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Melihat Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik berkepanjangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang dipicu oleh ketegangan antara norma agama dan realitas sosial pluralistik, yang kemudian direspon Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas SEMA tersebut dalam menertibkan praktik hukum di pengadilan serta menganalisis implikasi yuridis sikap rigid Mahkamah Agung terhadap perlindungan hak sipil pasangan beda agama dan kepastian hukum anak. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung pendekatan empiris, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini membedah bagaimana kebijakan tersebut beroperasi di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun SEMA ini efektif secara struktur dalam menyeragamkan penolakan hakim, secara sosiologis ia justru memicu fenomena "penyelundupan hukum" transnasional dan menciptakan diskriminasi ekonomi-yuridis. Sikap rigid ini berimplikasi pada degradasi hak sipil pasangan serta menyebabkan anak yang dilahirkan kehilangan kepastian status hukum dan hak-hak keperdataannya. Penelitian menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan solusi prosedural yang reduktif karena hanya mengobati gejala tanpa menyelesaikan akar masalah ketidaksiapan regulasi dalam merespons perkembangan masyarakat yang plural. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung

Switching Behavior of Islamic Banking Customers: Factors Influencing Customer Retention, Switching Intention, and Legal-Governance Mechanisms

The aim of this study is to examine the influence of Customer Value on Switching Costs and Customer Retention, investigate the mediating role of Switching Costs in the relationship between Customer Value and Customer Retention, and analyze the effect of Sharia Compliance on Switching Costs and Switching Intention.The research adopts a quantitative approach with statistical data collected using a questionnaire instrument, hence referred to as primary data, employing purposive sampling technique in data collection, and distributing the questionnaire instrument online via Google Form. A total of 282 valid data were suitable for analysis. The data analysis technique utilizes the partial least square structural equation modeling approach (SEM-PLS) using the SmartPLS application. The research findings highlight the significant influence of Customer Value on both Switching Costs and Customer Retention in the banking sector. Switching Costs play a crucial role in shaping customers\u27 intentions to switch banks. Furthermore, while Switching Costs do not directly affect Customer Retention, they mediate the positive relationship between Customer Value and Customer Retention. Moreover, the research identifies a positive relationship between Shariah Compliance and Switching Costs, indicating Islamic banking customers\u27 adherence to Shariah principles. However, Shariah Compliance does not directly influence Switching Intention