E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
18266 research outputs found
Sort by
ARSITEKTUR MASJID ABIDIN DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN
This qualitative research emphasizes notes with detailed, complete, in-depth sentence descriptions that describe the actual situation to support the presentation of data. This research also uses historical methods. The data collection technique used direct observation of the field, interviews, and at the same time documentation. The main source for finding data is the BKM management of the Abidin mosque in Medan Maimun District, Medan City. Based on the research results conducted at the Abidin mosque in Medan Maimun District, Medan City, it can be concluded that, The Abidin Mosque is a mosque that was founded for the people of KM 3 Kampung Baru and its surroundings because of the need worship to the creator (Allah SWT). the beginning of the mosque was in the form of a surau named Batu Tiga, established in 1922. But over time this mosque has made many expansions and changes to accommodate more worshipers. This mosque stands majestically and luxuriously with unique architecture in its design. The mosque was expanded and completed in 2017 and named the Abidin mosque. (2). The Abidin Mosque has a diverse cultural acculturation in its buildings that complement each other and blend in each architecture by paying attention to every detail of the ornaments on the elements. The acculturation of the cultural touches found in this mosque is Malay, European, and Middle Eastern cultures that appear in the design of the Abidin mosque, starting from the interior and exterior walls of the mosque. As in the exterior design of the mosque in the mihrab, pulpit, pillars, and Langham.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan sekaligus dokumentasi. Narasumber utama untuk menemukan data-data ialah pengurus BKM dari masjid Abidin di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masjid Abidin di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dapat disimpulkan bahwa Masjid Abidin merupakan masjid yang didirikan untuk masyarakat KM 3 Kampung Baru dan sekitarnya karena kebutuhan akan peribadatan kepada Sang Pencipta (Allah swt.) awal berdiri masjid berupa sebuah surau yang diberi nama Batu Tiga, berdiri tahun 1922. Namun seiring berjalan waktu masjid ini banyak dilakukan perluasan dan perubahan guna untuk menampung jumlah jamaah lebih banyak. Masjid ini berdiri dengan megah dan mewah dengan arsitektur yang unik pada desainnya. Masjid yang setelah dilakukan perluasan dan rampung pada tahun 2017 dan diberi nama masjid Abidin. Masjid Abidin memiliki akulturasi budaya yang beragam di bangunannya yang saling melengkapi dan menyatu di setiap arsitekturnya dengan memperhatikan setiap detail ornamen pada elemen-elemennya. Akulturasi sentuhan budaya yang terdapat di masjid ini budaya Melayu, Eropa, dan Timur tengah yang tampak pada desain masjid Abidin, mulai dari dinding interior dan eksterior masjid. Seperti pada desain eksterior masjid pada bagian kubah, menara, serambi dan jendela. Pada desain interior masjid pada bagian mihrab, mimbar, tiang penyangga dan langgam.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan sekaligus dokumentasi. Narasumber utama untuk menemukan data-data ialah pengurus BKM dari masjid Abidin di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masjid Abidin di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dapat disimpulkan bahwa Masjid Abidin merupakan masjid yang didirikan untuk masyarakat KM 3 Kampung Baru dan sekitarnya karena kebutuhan akan peribadatan kepada Sang Pencipta (Allah SWT). awal berdiri masjid berupa sebuah surau yang diberi nama Batu Tiga, berdiri tahun 1922. Namun seiring berjalan waktu masjid ini banyak dilakukan perluasan dan perubahan guna untuk menampung jumlah jamaah lebih banyak. Masjid ini berdiri dengan megah dan mewah dengan arsitektur yang unik pada desainnya. Masjid yang setelah dilakukan perluasan dan rampung pada tahun 2017 dan diberi nama masjid Abidin. (2). Masjid Abidin memiliki akulturasi budaya yang beragam di bangunannya yang saling melengkapi dan menyatu di setiap arsitekturnya dengan memerhatikan setiap detail ornamen pada elemen-elemennya. Akulturasi sentuhan budaya yang terdapat di masjid ini budaya Melayu, Eropa, dan Timur tengah yang tampak pada desain masjid Abidin, mulai dari dinding interior dan eksterior masjid. Seperti pada desain eksterior masjid pada bagian kubah, menara, serambi dan jendela. Pada desain interior masjid pada bagian mihrab, mimbar, tiang penyangga dan langgam
KEBERLANJUTAN PEDAGOGI BAHASA ARAB KLASIK: METODE MUHADATSHAH DAN APLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM MODERN
This study examines Kalam learning through the Muhadatsah method at Ma'had Al-Jamiah, identifying supporting and inhibiting factors. A phenomenological approach with an interpretive paradigm and descriptive qualitative methods was used. Findings include: 1) The method aims to accustom students to Arabic communication. 2) Muhadatsah is significant due to its relaxed, practical nature, conversation habituation, repetitive practice, engaging elements, memorization facilitation, and fluency development. 3) Progress is assessed by students' fluency and ease in pronunciation. 4) Implementation involves vocabulary assignments, partner selection, topic determination, and location choice for Muhadatsah. 5) Evaluation is through direct supervision by the instructor. 6) The teaching approach is relaxed and flexible. 7) No media are used as learning resources. 8) Challenges include limited time, an unsupportive language environment, students' lack of basic Arabic knowledge, and shyness. 9) Success is seen in improved Kalam skills, accurate pronunciation, and increased vocabulary.Penelitian ini bertujuan meneliti pembelajaran Kalam melalui metode Muhadatsah di Ma'had Al-Jamiah, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, pendukung dan tingkat keberhasilannya. Menggunakan Pendekatan fenomenologis dengan paradigma interpretatif serta metode kualitatif. Hasil penelitian meliputi: 1) Metode ini bertujuan untuk membiasakan siswa berkomunikasi dalam bahasa Arab. 2) Muhadatsah memiliki signifikansi karena sifatnya yang santai dan praktis, membiasakan percakapan, praktik berulang, elemen yang menarik, memfasilitasi hafalan, dan pengembangan kelancaran. 3) Kemajuan diukur berdasarkan kelancaran dan kemudahan pengucapan siswa. 4) Implementasi melibatkan penugasan kosakata, pemilihan pasangan, penentuan topik, dan pemilihan lokasi untuk Muhadatsah. 5) Evaluasi dilakukan melalui pengawasan langsung oleh instruktur. 6) Pendekatan pengajaran bersifat santai dan fleksibel. 7) Tidak ada media yang digunakan sebagai sumber pembelajaran. 8) Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, lingkungan bahasa yang kurang mendukung, kurangnya pengetahuan dasar bahasa Arab pada siswa, dan rasa malu. 9) Keberhasilan terlihat pada peningkatan keterampilan Kalam, pengucapan yang tepat, dan peningkatan kosakata
P Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Menurut Maqoshid Syari’ah
This study examines the arguments of both proponents and opponents of the Constitutional Court's Number 46/PUUVIII/2010 decision regarding the legal status and rights of children born out of wedlock, using the maqashid syari’ah framework. Employing a qualitative method with a normative-descriptive approach, the research evaluates how each perspective aligns with the Islamic objective of preserving lineage (hifdz an-nasl). The findings reveal that while proponents base their stance on hajjiyah (complementary) needs, they tend to overlook the more fundamental dharuriyyah (essential) aspects. In contrast, opponents prioritize hifdz an-nasl at the dharuriyyah level, reflecting a stronger alignment with core Islamic legal principles. Therefore, the opposing arguments are considered more beneficial (maslahah) from a maqashid syari’ah standpoint. This research contributes to the theoretical development of maqashid-based legal reasoning in assessing state legal decisions affecting family and social structures.Penelitian ini mengkaji alasan dari para pihak yang pro maupun yang kontra atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan dan hak anak luar nikah dengan menggunakan maqoshid syari’ah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Pendekatan tersebut digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan kemashlahatan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan dan hak anak luar nikah dengan menggunakan maqoshid syari’ah. Penelitain ini menghasilkan suatu jawaban bahwa tujuan antara yang pro maupun yang kontra sama-sama mengarah pada tujuan memelihara keturunan (hifdz an-nasl). Namun berbeda pada tingkatannya, dimana yang pro berada pada tujuan hifdz an-nasl pada tingkat hajjiyah, namun berbarengan dengan itu mengabaikan tujuan hifdz nasl pada tingkatan dhoruriyyah. Sementara pihak yang kontra berada pada tujuan hifdz an-nasl pada tingkatan dhoruriyyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan dari pihak yang kontra lebih mashlahat daripada alasan dari pihak yang pro terhadap putusan MK
Analisis Tingkat Kebisingan Kampus Mesen Universitas Sebelas Maret Terhadap Kepadatan Jalan Jendral Urip Sumoharjo
The university, one of the primary channels for the transfer of information, is heavily influenced by several outside forces. It is well-recognized that noise can interfere with learning and teaching, upsetting and distracting pupils in the process. This investigation aimed to gauge the noise intensity and plot its dispersion across Sebelas Maret University's Mesen Campus. This study was carried out at the Mesen Campus of Sebelas Maret University. Using a sound level meter and the GPS Essentials application to create waypoints for the research locations, the data collection and measurement method is carried out directly in the field with a quantitative approach for 10 minutes at each place. The measurement time is conducted during the course of the 9-hour activity at regular intervals between 08.30 and 17.30, with a measuring distance every three hours in the morning, afternoon, and evening. Descriptive data analysis was done on the collected information by comparing the value Leq, and the noise quality criterion. Noise mapping using the Surfer software. The findings revealed that the noise level at the FSRD's entrance was 90.37 dB(A), that it was 81.45 dB(A) in front of the FSRD class, 78.35 dB(A) in the middle of the field, and that it was 55.57 dB(A) in front of the vocational school. The noise level surpasses the quality standard established by the government in KEP-48/MENLH/11/1996 regarding the Noise Level Standard for School Activities or the Like, which is 55 dB(A), according to all of the data. Due to the increased amount of highway activity, the four points' noise levels are at their maximum between 16:30–17:30 in the afternoon.Perguruan tinggi sebagai salah satu sarana utama transfer ilmu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Kebisingan dikenal mampu menjadi penghambat proses belajar mengajar yang menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan fokus mahasiswa-mahasiswi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat kebisingan suara dan melakukan pemetaan persebaran kebisingan suara di kawasan Kampus Mesen Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini dilakukan di Kampus Mesen Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Metode pengumpulan dan pengukuran data dilakukan secara langsung lapangan dengan pendekatan kuantitatif selama 10 menit di setiap titik menggunakan sound level meter dan aplikasi GPS Essentials untuk menandai waypoint lokasi penelitian. Waktu pengukuran dilakukan selama aktivitas 9 jam pada selang waktu 08.30–17.30 dengan jarak pengukuran setiap 3 jam untuk jam pagi, siang, dan sore. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan nilai Leq dan baku mutu kebisingan. Pemetaan kebisingan menggunakan aplikasi Surfer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebisingan gerbang depan FSRD sebesar 90,37 dB(A), depan kelas FSRD sebesar 81,45 dB(A), tengah lapangan sebesar 78,35 dB(A), dan depan sekolah vokasi sebesar 55,57 dB(A). Seluruh titik menunjukkan tingkat kebisingan melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan lingkungan kegiatan sekolah atau sejenisnya yaitu 55 dB(A). Tingkat kebisingan tertinggi dari keempat titik yakni pada saat sore hari pukul 16.30 - 17.30 disebabkan oleh tingkat aktivitas jalan raya yang meningkat.
 
Resistensi Perempuan atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi di Kota Cilegon
Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri di Kota Cilegon menimbulkan sebuah konflik antara masyarakat, korporasi dan pemerintah. Kurang responsifnya penanganan pencemaran lingkungan oleh pemerintah dan korporasi menimbulkan keresahan dan kekecewaan para perempuan sehingga mendorong terjadinya resistensi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji resistensi perempuan atas terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh korporasi di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dari Creswell dan landasan teoritis pada penelitian ini yaitu teori resistensi dari James C. Scott dengan dukungan perspektif Ali Syari’ati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan mengalami ketidakadilan atas hak-hak lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya pencemaran lingkungan dan menyebabkan persoalan-persoalan buruk tersebut, mendorong para perempuan melakukan segala bentuk Upaya resistensi, baik public transcript maupun hidden transcript. Resistensi public transcript berupa para Perempuan melakukan aksi demonstrasi kepada para pihak terkait khususnya pihak korporasi di Cilegon. Sedangkan resistensi hidden transcript berupa penggunaan masker medis, penolakan sembako sebagai kompensasi dan interaksi sosial antar individu dengan individu lainnya dalam membahas ketidakadilan yang mereka alami atas terjadinya pencemaran lingkungan.Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri di Kota Cilegon menimbulkan sebuah konflik antara masyarakat, korporasi dan pemerintah. Kurang responsifnya penanganan pencemaran lingkungan oleh pemerintah dan korporasi menimbulkan keresahan dan kekecewaan para perempuan sehingga mendorong terjadinya resistensi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji resistensi perempuan atas terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh korporasi di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dari Creswell dan landasan teoritis pada penelitian ini yaitu Teori Resistensi dari James C. Scott dan Ali Syari’ati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan mengalami ketidakadilan atas hak-hak lingkungan yang bersih dan sehat karena adanya pencemaran lingkungan sehingga hal tersebut mendorong mereka melakukan resistensi secara terbuka berupa aksi demonstrasi dan resistensi tertutup berupa penggunaan masker medis, penolakan sembako sebagai kompensasi dan interaksi sosial antar individu dengan individu lainnya dalam membahas ketidakadilan yang mereka alami atas terjadinya pencemaran lingkungan
PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN RAWAT INAP DENGAN METODE DEFINED DAILY DOSE DAN DRUG UTILIZATION 90% DI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA
Pendahuluan: Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan penyakit infeksi terbukti menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang disebabkan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme tersebut secara perlahan dapat mengalami resistensi terhadap antibiotik sehingga dapat menurunkan efektivitas antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan antibiotik dengan metode DDD/100 pasien hari rawat dan DU 90% di Rumah Sakit X, Yogyakarta. Metode: Desain deskriptif retrospektif digunakan dalam penelitian ini, melibatkan rekam medis pasien rawat inap bulan September 2022 – Mei 2023, dan sesuai kriteria inklusi berusia ≥18 tahun, mendapat terapi antibiotik, dan menjalani rawat inap di bangsal non-VIP di Rumah Sakit X, Yogyakarta, serta kriteria eksklusi data rekam medis pasien tidak lengkap. Analisis penggunaan antibiotik dilakukan berdasarkan metode DDD/100 pasien hari rawat dan DU 90%. Hasil: Lima besar antibiotic digunakan terbanyak berdasarkan DDD/100 pasien hari rawat antara lain ceftriaxone inj 1 g (43,71), cefixime cap 200 mg (33,95), levofloxacin inf 5 mg/ml, 100 mL (21,96), cefixime cap 100 mg (18,80), dan azithromycin tab 500 mg (11,10). Antibiotik segmen DU 90% meliputi ceftriaxone inj 1 g, cefixime cap 200 mg, levofloxacin inf 5 mg/mL, cefixime cap 100 mg, azithromycin tab 500 mg, metronidazole inf 5 mg/mL, ceftazidime inj 1 g, ciprofloxacin tab 500 mg, cefotaxime inj 1 g, meropenem inj 1 g, dan levofloxacin tab 500 mg. Kesimpulan: DDD/100 pasien hari rawat terbanyak adalah ceftriaxone inj 1 g (43,71) dan beberapa jenis antibiotik tercakup dalam segmen DU 90% sehingga berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik.
Kata Kunci: DDD/100 Pasien Hari Rawat, DU 90%, Penggunaan AntibiotikPendahuluan: Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan penyakit infeksi terbukti menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang disebabkan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme tersebut secara perlahan dapat mengalami resistensi terhadap antibiotik sehingga dapat menurunkan efektivitas antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan antibiotik dengan metode DDD/100 pasien hari rawat dan DU 90% di Rumah Sakit X, Yogyakarta. Metode: Desain deskriptif retrospektif dengan cross-sectional digunakan dalam penelitian ini, melibatkan rekam medis pasien dewasa yang menjalani rawat inap di bangsal non-VIP di Rumah Sakit X, Yogyakarta pada bulan September 2022 – Mei 2023. Analisis kuantitatif penggunaan antibiotik dilakukan berdasarkan metode DDD/100 pasien hari rawat dan DU 90%. Hasil: Antibiotik terbanyak berdasarkan nilai DDD/100 pasien hari rawat antara lain ceftriaxone inj 1 g (43,71), cefixime cap 200 mg (33,95), levofloxacin inf 5 mg/ml, 100 mL (21,96), cefixime cap 100 mg (18,80), dan azithromycin tab 500 mg (11,10). Antibiotik termasuk segmen DU 90% meliputi ceftriaxone inj 1 g, cefixime cap 200 mg, levofloxacin inf 5 mg/mL, cefixime cap 100 mg, azithromycin tab 500 mg, metronidazole inf 5 mg/mL, ceftazidime inj 1 g, ciprofloxacin tab 500 mg, cefotaxime inj 1 g, meropenem inj 1 g, levofloxacin tab 500 mg, cefazolin inj 1 g, ampicillin sulbactam inj 1.5 g, moxifloxacin inf 400 mg/250 mL, gentamycin inj 40 mg/mL, dan ciprofloxacin inf 2 mg/mL. Kesimpulan: DDD/100 pasien hari rawat terbanyak adalah ceftriaxone inj 1 g (43,71) dan beberapa jenis antibiotik tercakup dalam segmen DU 90% sehingga berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik.
Kata Kunci: DDD/100 Pasien Hari Rawat, DU 90%, Penggunaan Antibioti
Does Gendre Moderate the Influence of Social Media and Korean Wave on Consumptive Behavior
This study aims to analyze the influence of social media and the Korean Wave on the consumptive behavior of Generation Z in Padang City and examine the role of gender as a moderating variable. The method used is quantitative, with primary data from 392 respondents obtained through online surveys and questionnaires. The analysis technique used was Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS. The results showed that social media had a significant effect on consumptive behavior, with an influence value of 0.410, while the Korean Wave influenced 0.498. Gender acts as a moderating variable, with the results weakening the influence of social media on consumptive behavior but strengthening the influence of the Korean Wave. The findings suggest that social media and Korean pop culture contribute to Generation Z's consumption patterns, with gender as a factor that strengthens or weakens the relationship. This research provides insights for marketers in developing strategies that suit the characteristics of the younger generation.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial dan Korean Wave terhadap perilaku konsumtif Generasi Z di Kota Padang, serta melihat peran gender sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer dari 392 responden yang diperoleh melalui survei online dan kuesioner. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif dengan nilai pengaruh 0,410, sedangkan Korean Wave memiliki pengaruh sebesar 0,498. Gender berperan sebagai variabel moderasi, dengan hasil memperlemah pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif, namun memperkuat pengaruh Korean Wave. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dan budaya pop Korea berkontribusi terhadap pola konsumsi Generasi Z, dengan gender sebagai faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku pemasaran dalam menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik generasi muda
PENEGAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PIDANA NOTARIS DALAM KEWENANGAN SEBAGAI PPAT DI POLDA SULAWESI SELATAN
Abstrak
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur hanya sanksi Akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum dan sanksi administrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan sanksi pidana notaris yang melakukan suatu pelanggaran hukum dalam UUJN dalam penelitian tersebut yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan? 2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research), Jenis pendekatan yaitu 1. Pendekatan Perundang-undangan, 2. Pendekatan Konseptual dan 3. Pendekatan Kasus. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Sumber Data Hukum yaitu Sumber Data Hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Data Hukum yaitu Studi Dokumentasi dan Wawancara. Serta Teknik Analisis Data Hukum adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah belum dilaksanakan secara efektif karena belum adanya pengaturan hukum yang mengatur secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait sanksi pidana bagi notaris yang melakukan suatu pelanggaran hukum. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut yaitu: a. Faktor Struktur Hukum, b. Faktor Substansi Hukum dan c. Faktor Sarana dan Fasilitas.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tanggung Jawab, pidana, Notaris.
Abstract
Based on the Notary Law, only sanctions are regulated for a deed to be degraded to a deed under hand, null and void by law and administrative sanctions. Based on these problems, there is legal uncertainty regarding the regulation of criminal sanctions for notaries who commit a violation of the law in the UUJN in the study, namely: 1. How is the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police? 2. What are the factors that influence the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police? This research is an empirical legal research, the types of approaches are 1. Legislation Approach, 2. Conceptual Approach and 3. Case Approach. The location of the research is at the South Sulawesi Regional Police Office (POLDA). Legal Data Sources are primary, secondary and tertiary Legal Data Sources. Legal Data Collection Techniques are Documentation Study and Interviews. And the Legal Data Analysis Technique is Qualitative Descriptive. The results of the study indicate the following: 1. The implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police has not been implemented effectively because there are no legal regulations that regulate in detail in the Notary Law regarding criminal sanctions for notaries who commit a violation of the law. 2. The factors that influence the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police are as follows: a. Legal Structure Factor, b. Legal Substance Factor and c. Facilities and Infrastructure Factor.
Keywords: Law Enforcement, Responsibility, Criminal, Notary
EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
Abstrak
Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum tentang paten dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggar paten. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis terhadap permasalahan dalam tulisan ini. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian menguraikan dan menyimpulkannya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten para inventor tidak perlu khawatir lagi invensinya akan disalahgunakan oleh pihak lain karena invensi kita akan dilindungi oleh negara bahkan dunia internasional. Namun terdapat beberapa problematika yang masih menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian khusus yaitu dalam penerapan sanksi dalam Undang-Undang ini, dimana terdapat sanksi yang tumpang tindih dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempatenkan atau mendaftarkan hasil penemuannya. Diharapkan ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah dan kesadaran kepada masyarakat untuk mempatenkan hasil penemuannya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
Kata kunci : penerapan sanksi, UU No. 14 Tahun 2001, paten
Abstract
A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for the results of his invention in the field of technology, which for a certain period of time carries out the results of his invention himself or gives permission to another party to carry it out. The purpose of this study is to find out the legal regulations on patents and to find out the application of sanctions against patent violators. In answering these problems, the author uses a legal and sociological approach to the problems in this paper. This research is classified as library research, data is collected by citing and analyzing representative literature that is relevant to the problem being discussed, then describing and concluding it. Based on the results of the study, with the existence of Law No. 14 of 2001 concerning patents, inventors no longer need to worry that their inventions will be misused by other parties because our inventions will be protected by the state and even the international world. However, there are several problems that are still serious problems and need special attention, namely in the application of sanctions in this Law, where there are overlapping sanctions and a lack of public awareness to patent or register their inventions. It is hoped that this can be a concern for the government and raise awareness among the public to patent their inventions so that disputes do not arise in the future.
Keywords : application of sanctions, Law No. 14 of 2001, patent
TAFSIR HADIS TENTANG TRANSAKSI ONLINE DALAM EKONOMI SYARIAH: STUDI LARANGAN GHARAR DI ERA DIGITAL
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transaksi online dalam ekonomi syariah dengan fokus pada tafsir hadis tentang larangan gharar di era digital. Gharar, yang merupakan ketidakpastian dalam transaksi, dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup analisis terhadap hadis-hadis yang relevan, kajian literatur tentang e-commerce syariah, serta wawancara dengan pelaku bisnis di sektor ini.Data yang dikumpulkan meliputi penjelasan mengenai gharar dalam konteks jual beli, tantangan dalam transaksi online, serta upaya pelaku bisnis untuk meminimalisir gharar melalui praktik yang lebih transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak platform e-commerce berbasis syariah telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi ketidakpastian, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang larangan gharar untuk menciptakan transaksi online yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor e-commerce syariah yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Gharar, Ekonomi Syariah, Transaksi Online
Abstract
This research aims to analyze the implementation of online transactions in the sharia economy with a focus on the interpretation of the hadith about the prohibition of gharar in the digital era. Gharar, which is uncertainty in a transaction, can pose risks and losses for the parties involved. The method used in this study is a literature study with a qualitative approach, which includes analysis of relevant hadiths, literature review on sharia e-commerce, and interviews with business people in this sector. The data collected included explanations of gharar in the context of buying and selling, challenges in online transactions, and efforts by business people to minimize gharar through more transparent practices. The results show that although many sharia-based e-commerce platforms have implemented measures to reduce uncertainty, there are still gaps that need to be fixed, such as increasing awareness of business actors and consumers regarding sharia principles. The conclusion of this study emphasizes the importance of applying the values contained in the hadith about the prohibition of gharar to create online transactions that are fairer, more transparent, and in accordance with the principles of the sharia economy, so as to encourage the sustainable growth of the sharia e-commerce sector.
Keywords: Gharar, Sharia Economy, Online Transaction