Development of Drying Schedule of Superior and Conventional Teak Wood of Ten Years-old Planted in Blora, Central Java

The aims of this study were to investigate drying defect characteristics, to develop proper drying schedule, and to analyze the relationship between the developed drying schedule and its wood properties. This study used superior and conventional teak wood of ten years-old planted in Blora, Central Java. Sample from different axial positions (bottom and middle part) and different board thicknesses (20 mm and 40 mm) were taken. Drying schedule was developed in accordance to Terazawa method, which dried the sample for 72 h at a temperature of 100 °C. Initial moisture content, crack, collapse, and honeycombing were observed to determine the proper drying schedule. The developed drying schedule then was related to their characteristics, such origin of the seedling, thickness, density, and heartwood percentage. The proper scheduled was also applied in larger sample and evaluated. The results showed that there were five variations of drying schedule for superior and conventional teak wood. Chi square analysis indicated that the board thickness affect significantly on developing drying schedules. Boards with a thickness of 20 mm can be dried with an initial temperature of 70 °C, the wet bulb depression 7°C, and the final temperature of 105°C. Further, boards with a thickness of 40 mm should be dried with a softer drying schedule with an initial temperature of 60°C, wet bulb depression temperature of 4 °C, and the final temperature of 85°C. Application of the selected drying schedule was succeed without any significant defects.Keywords: superior; teak; drying schedules; inferior; wood Pengembangan Skedul Pengeringan Kayu Jati "Mega" dan Konvensional Umur 10 tahun Ditanam di Blora, Jawa tengahAbstractTujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik cacat pengeringan, skedul pengeringan yang sesuai, variasi ketebalan papan serta beberapa sifat kayunya terhadap skedul pengeringan. Penelitian ini menggunakan kayu jati prospektif unggul dan konvensional umur 10 tahun dari Blora, Jawa Tengah dengan letak aksial yang berbeda (pangkal dan tengah) serta ketebalan papan masing-masing 20 mm dan 40 mm. Penyusunan skedul pengeringan menurut metode Terazawa, dengan pengeringan selama 72 jam pada suhu 100°C. Parameter yang diamati yaitu kadar air awal, cacat retak, kolaps, dan honeycombing. Cacat yang terjadi digunakan untuk penyusunan skedul pengeringan. Skedul pengeringan selanjutnya diuji hubungannya dengan sumber asal bibit, ketebalan, berat jenis, dan persen kayu terasnya. Skedul pengeringan yang paling sesuai selanjutnya diujicoba dan dievaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, diajukan lima skedul pengeringan. Hasil analisis chi square menunjukkan bahwa ketebalan papan memiliki hubungan signifikan terhadap variasi skedul pengeringan. Papan dengan ketebalan 2 cm dapat dikeringkan dengan suhu awal 70°C, depresiasi bola basah 7°C, dan suhu akhir 105°C. Selanjutnya, papan dengan ketebalan 4 cm perlu dikeringkan dengan skedul yang lebih lunak dengan suhu awal 60°C, depresiasi suhu bola basah 4°C, dan suhu akhir 85°C. Hasil uji aplikasi menunjukkan hasil yang memuaskan dengan cacat yang tidak signifikan.

Penyebaran Semut dalam Kawasan Hutan di Pulau Saparua, Propinsi Maluku

Semut akan merespon kehadiran manusia dalam habitatnya, dimana kehadiran manusia melalui kegiatan pengambilan hasil hutan akan berdampak terhadap penyebaran semut dan peranannya dalam ekosistem hutan. Respon semut ditunjukan melalui perubahan nilai keragaman jenis, kelimpahan, dan kelimpahannya yang akan berubah sesuai dengan tekanan dalam habitatnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kehadiran, kelimpahan, dan keragaman semut dalam Hutan Tuhaha yang telah mengalami tekanan akibat kehadiran manusia. Semut dikoleksi dengan tiga metode yakni Hand Collecting, Pitfall trap berisi larutan detergen, bait trap dengan umpan berupa larutan gula dan potongan ikan tuna. Hasil penelitian menemukan 3615 ekor semut dimana 592 ekor semut dengan menggunakan pitfaal trap, 515 ekor menggunakan metode Bait Trap dengan umpan berupa Ikan Tuna Mentah, 669 ekor semut dengan menggunakan umpan berupa larutan gula, dan 1839 ekor menggunakan metode Hand Collecting. Nilai kelimpahan jenis semut tertingi ditemukan pada jalur 10 sebesar 125 % dan Indeks keragaman Jenis tertinggi sebesar 1.45 pada jalur 10, sementara nilai kelimpahan jenis terendah ditemukan pada jalur 9 sebesar 75 % dan Indeks keragaman jenis terendah ditemukan pada jalur 9 sebesar 0.52. Kekayaan Jenis semut tertinggi ditemukan pada jalur 10 sebesar 4.7, sehingga diduga beberapa faktor yang berperan penting dalam penyebaran semut dalam Hutan Negeri Tuhaha yakni pH tanah antara 6.5 - 6.8, ketersediaan bahan organik, suhu udara yang sesuai diantara 250 o C – 27 0 C dan tutupan vegetasi. Spread of Ants in Forest Areas in The Island of Saparua Province Of MollucasAbstractAnts will respond to the presence of humans in their habitat, where the presence of humans through the extraction of forest products will have an impact on the spread of ants and their role in the forest ecosystem. Ant response is shown through changes in the value of diversity of species, abundance, and abundance that will change according to the pressure in their habitat. The research aims to determine the presence, abundance, and diversity of ants in the Forest of Tuhaha that have experienced pressure due to human presence. Three methods collect ants, namely, Hand Collecting, Pitfall Trap contains detergent solution, bait trap with bait in the form of sugar solution and tuna pieces. The results found 3615 ants where 592 ants using pitfall traps, 515 tails using the Bait Trap method with bait in the form of Raw Tuna Fish, 669 ants using bait in the form of a sugar solution, and 1839 using the Hand Collecting method. The highest ant species abundance was found in lane ten by 125%, and the highest species diversity index was 1.45 in lane 10, while the lowest species abundance was found in lane nine by 75 % and the lowest species diversity index was found in lane 9 by 0.52. The highest ant species richness found in lane 10 is 4.7, so it is assumed that several factors play an essential role in the spread of ants in the Tuhaha State Forest namely soil pH between 6.5 - 6.8, availability of organic matter, suitable air temperature between 250 o C - 27 0 C and vegetation cover

Perceived Forest-based Ecosystem Services and Attitudes Toward Forest Rehabilitation: A Case Study in the Upstream of Central Java, Indonesia

Forest rehabilitation is essential in restoring forest-based ecosystemservices (ES) provided by forest area. However, the critical issue on how locals perceived importance of forest rehabilitation, and how forest rehabilitation generates, both direct and indirect, benefits for the adjacent communities has remained contentious. A questionnaire survey was employed to examine locals' perceived importance, perceived ES, and attitudes toward forest rehabilitation in a village adjacent to Perhutani's forest area in the upstream of a catchment in Central Java, Indonesia. In total, 90 usable questionnaires were collected. The findings indicate that their perceived pine-sap production, conserving forest area, and water availability are the importance of forest rehabilitation programs. Locals recognized various ES benefits, including provisioning, regulating, supporting, and cultural services, though the adverse impacts emerged. Spearman rank correlation analysis revealed that local's satisfaction with forest rehabilitation positively and significantly correlated with their positive perceptions and subsequently increase their willingness to be actively involved in forest conservation efforts. The findings also imply that forest managers should not only focus on delivering benefits but also be aware of the adverse impacts of forest rehabilitation and management practices, which are crucial for ensuring forest sustainability. Jasa Ekosistem Berbasis Hutan yang Diterima dan Sikap terhadap Rehabilitasi Hutan: Studi Kasus di Hulu Daerah Aliran Sungai di Jawa Tengah, IndonesiaIntisariRehabilitasi hutan penting untuk memulihkan jasa ekosistem berbasis hutan yang disediakan oleh kawasan hutan. Sementara rehabilitasi hutan sangat penting dalam memulihkan jasa lingkungan, pertanyaan mengenai bagaimana penduduk setempat memandang pentingnya rehabilitasi hutan, dan bagaimana rehabilitasi hutan menghasilkan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat sekitar masih diperdebatkan. Kuesioner survey dilaksanakan untuk menggali persepsi masyarakat tentang tingkat kepentingan, persepsi terhadap jasa lingkungan, dan sikap mereka terhadap rehabilitasi hutan di desa berdekatan kawasan hutan Perhutani, di hulu daerah alisan sungai, Jawa Tengah, Indonesia. Secara total, 90 kuesioner yang lengkap berhasil dikumpulkan. Temuan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi hutan yaitu untuk produksi getah pinus, melestarikan kawasan hutan, dan ketersediaan air. Masyarakat desa merasakan berbagai jasa lingkungan yang diperoleh dari kawasan hutan meliputi manfaat penyediaan, pengaturan, dukungan, budaya, meskipun dampak negatif juga teramati. Analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap rehabilitasi hutan berkorelasi positif dan signifikan terhadap persepsi positif mereka, dan selanjutnya akan meningkatkan kesediaan mereka untuk terlibat aktif dalam upaya konservasi kawasan hutan. Temuan ini juga menyiratkan bahwa pengelola hutan tidak hanya fokus memberikan manfaat, tetapi harus juga menyadari dampak buruk dari praktik rehabilitasi dan pengelolaan hutan yang muncul untuk memastikan kelestarian hutan

Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in ex-Perhutani Forest Area

Forest resource control in Indonesia has progressed from stringent state control towards a more community and indigenous based. Indonesia has embarked a journey in agrarian reform and social forestry to achieve a more balanced portion of forest resource control. The social forestry has manifested in the Collaborative Forest Management Program (PHBM) by Perhutani with the establishment of Forest Community Institution (LMDH) as its core. Forest for Special Purpose (KHDTK) Getas – Ngandong was chosen as the study case since it offers striking issue in social forestry program in the past and the outlook for the new forest status. This paper attempted to identify the policy learning from the past forest resource arrangement i.e., social forestry policy for the new forest status outlook. We identified the policy prior to the social forestry program and the implementation of social forestry from Perhutani. Subsequently, we identified policy learning from that past policy and tried to formulate the policy outlook for the new forest status. The data obtained through an interview to key informants complemented with observation, study literature, and document study. We found that past policy does not incorporate the local community in the forest utilization. The social forestry by Perhutani in their PHBM also showed indifferent approach which positioned the local community unequal with the Perhutani as social forestry promised. We identified fundamental changes should be done, which should prioritize social aspect before seeking out the economic and ecological restoration of the forest. We found the new forest status might hamper the implementation for the new forest policy which driven by the social forestry ideas. If only the new forest status could enable social aspect, the new manager will require tremendous support, robust institution, and plentiful resources to implement their policy.Pembelajaran dari Kebijakan Perhutani Sosial di Hutan Jawa: Menyusun Langkah Ke-depan untuk Status Hutan Baru di Kawasan Hutan eks-PerhutaniIntisariPengelolaan hutan di Indonesia yang dulunya didominasi oleh peran sentral negara saat ini telah mulai bergeser menjadi pengelolaan yang berbasis masyarakat dan adat. Program perhutanan sosial dan reforma agraria telah dijalankan untuk mendapatkankebermanfaatan hasil hutan secara lebih adil. Perhutanan sosial tersebut termanifestasikan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dari Perhutani dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas – Ngandong memberikan suatu kasus yang menarik karena memperlihatkan adanya konteks perhutanan sosial di masa lampau dalam PHBM dan pengelolaan yang sedang dilakukan saat ini dengan adanya perubahan status dan pengelola. Artikel ini menggali pembelajaran dari kebijakan dari pengelolaan hutan di masa lalu (perhutanan sosial dalam PHBM) dan pandangan ke depan pengelolaan dengan konsep perhutanan sosial dengan status yang baru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara kepada informan kunci yang dilengkapi dengan observasi langsung, studi literatur dan studi dokumen. Dari hasil penelitian tersebut, didapat hasil bahwa kebijakan di masa lampau tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perhutanan sosial dari PHBM juga tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan karena juga tidak menempatkan masyarakat sebagai mitra setara seperti yang dijanjikan konsep perhutanan sosial. Perubahan fundamental yang harus dilakukan mencakup perubahan fokus pembangunan hutan ke aspek sosial sebelum fokus ke aspek ekonomi dan ekologi hutan. Perubahan status yang baru juga terlihat dapat menghambat implementasi dari kebijakan perhutanan sosial yang baru. Apabila aspek sosial dapat diselesaikan maka selanjutnya akan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi pengelola baru. Pengelola baru akan membutuhkan dukungan yang besar dari segi sumber daya dan perlu membentuk institusi secara utuh untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya. 

Inventory of Invasive Alien Plant Species (IAPs) in Bali Botanic Garden and the Adjacent Areas

Similar to other botanic gardens, Bali Botanic Garden (BBG) is also prone to the spread of Invasive Alien Plant (IAP) species. Unfortunately, research about IAP species in BBG is still very limited. Thus, the study aims to update the list of IAP species in BBG and its adjacent areas as well as to provide a garden manager with data of the most important IAP species. This study was conducted by using sampling plots that were purposively established in three areas of BBG, namely the Ekor Burung (EB), VIP, and Kepala Burung (KB). Data analysis was performed to calculate the Relative Frequency (RF), Important Value Index (IVI), Clustering analysis, and NMDS ordination. The study was able to document 18 IAP species. Ageratina riparia and Bidens pilosa have the highest RF in EB, while the former also has the highest RF in VIP and KB. Similarly, the highest IVI was acquired by A. riparia in VIP and KB, as well as by Sida rhombifolia in EB. Cluster analysis revealed two subsets. NMDS ordination suggested that VIP and KB have more similar IAPs than the EB. This study suggested that A. riparia is the most important IAP species in BBG and its surrounding areas.Inventarisasi Tumbuhan Asing Invasif di Kebun Raya Bali dan Wilayah Sekitarnya IntisariSepertihalnya Kebun Raya lain, Kebun Raya Bali (BBG) juga rentan terhadap penyebaran Tumbuhan Asing Invasif (IAP). Sayangnya, penelitian tentang IAP di BBG dan daerah sekitarnya masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperbarui daftar jenis IAP di BBG dan daerah sekitarnya serta menyediakan data jenis IAP paling penting bagi pengelola Kebun Raya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan plot sampel yang secara purposive diletakan pada tiga wilayah BBG yaitu Ekor Burung (EB), VIP dan Kepala burung (KB). Analisis data dilakukan untuk menghitung Frekuensi Relatif (RF), Indeks Nilai Penting (IVI), analisis klaster dan ordinasi NMDS. Penelitian ini mampu mendokumentasikan 18 spesies IAP. Ageratina riparia dan Bidens pilosa memiliki nilai RF tertinggi di EB, sementara yang disebutkan pertama juga memiliki RF tertinggi di VIP dan KB. Demikian pula, nilai IVI tertinggi di VIP dan KB diperoleh oleh A. riparia serta oleh Sida rhombifolia di EB. Analisis klaster mengungkapkan dua subset. Ordinasi NMDS menunjukan bahwa VIP dan KB memiliki jenis-jenis IAP yang lebih mirip daripada EB. Studi ini juga menunjukkan bahwa A. riparia adalah jenis invasif paling penting di BBG dan daerah sekitarnya

Utilization of Carbonized Wood from Tropical Fast-Growing Trees for Functional Materials

Pembangunan hutan tanaman dari jenis-jenis cepat tumbuh di kawasan tropis menimbulkan limbah biomassa kayu yang sebagian saat ini digunakan untuk kayu bakar dan sebagian lain digunakan untuk produksi arang dengan tujuan penggunaan yang terbatas. Pengembangan material-material fungsional untuk berbagai aplikasi teknik dengan memanfaatkan arang kayu dari jenis pohon cepat tumbuh harus mempertimbangkan struktur mikro dan struktur pori dalam arang kayu yang berhubungan dengan kondisi karbonisasi. Ulasan ini meliputi kemajuan penelitian-penelitian saat ini pada karbonisasi kayu dari pohon cepat tumbuh tropis, mekanisme perkembangan struktur mikro dan struktur pori dalam arang kayu selama karbonisasi, pemanfaatan yang tepat dari struktur mikro dan porositas dalam arang kayu untuk pengembangan material-material fungsional serta usaha dan peningkatan pengembangan material-material fungsional menggunakan arang kayu dari pohon cepat tumbuh tropis.Katakunci: arang kayu, material fungsional, pohon cepat tumbuh, karbonisasi Utilization of Carbonized Wood from Tropical Fast-Growing Trees for Functional MaterialsAbstractEstablishment of fast-growing tree species plantations in tropical areas generate wood biomass residue in which some of them are currently utilized for heating fuel and some others are used for charcoal production with limited purposes. The development of functional materials for engineering applications utilizing carbonized wood from fast-growing trees species have to consider the microstructure and pore structure in carbonized wood which has a relationship to the carbonization conditions. This review covers the current researches on progress in the carbonization of wood from tropical fast-growing trees, mechanism of the microstructure and pore structure development in carbonized wood during carbonization, proper utilizations of the microstructure and porosity in carbonized wood for the development of functional materials and efforts and enhancing the development of functional materials using carbonized wood from tropical fast-growing trees

Tigers and Their Prey in Bukit Rimbang Bukit Baling: Abundance Baseline for Effective Wildlife Reserve Management

Managing the critically endangered Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) needs accurate information on its abundance and availability of prey at the landscape level. Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve in central Sumatra represents an important area for tigers at local, regional and global levels. The area has been recognized as a long-term priority Tiger Conservation Landscape. Solid baseline information on tigers and prey is fundamentally needed for the management. The objective of this study was to produce robust estimate of tiger density and prey a vailability in the reserve. We used camera traps to systematically collecting photographic samples of tigers and prey using Spatial Capture Recapture (SCR) framework. We estimated density for tigers and calculated trap success rate (TSR; independent pictures/100 trap nights) for main prey species. Three blocks in the reserve were sampled from 2012 to 2015 accumulating a total of 8,125 effective trap nights. We captured 14 tiger individuals including three cubs. We documented the highest density of tigers (individuals/100 km2) in southern sampling block (based on traditional capture recapture (TCR) : 1.52 ± SE 0.55; based on Maximum Likelihood (ML) SCR:0.51 ± SE 0.22) and the lowest in northeastern sampling block (TCR: 0.77 ±SE 0.39; ML SCR: 0.19 ± SE 0.16). The highest TSR of main prey (large ungulates and primates) was in northeastern block (35.01 ± SD 8.67) and the lowest was in southern block (12.42 ± SD 2.91). The highest level of disturbance, as indicated by TSR of people, was in northeastern sampling block (5.45 ± SD 5.64) and the lowest in southern (1.26 ± SD 2.41). The results suggested that human disturbance strongly determine the density of tigers in the area, more than prey availability. To recover tigers, suggested strategies include controlling human disturbance and poaching to the lowest possible level in addition to maintaining main prey availability.Keywords: Capture-Mark-Recapture; closed population; habitat management; population viability; tiger recovery Harimau dan Mangsanya di Bukit Rimbang Bukit Baling: Basis Informasi Kelimpahan untuk Pengelolaan Suaka Margasatwa yang EfektifIntisariMengelola spesies kunci seperti harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang dalam kondisi kritis, memerlukan informasi terkait populasi satwa tersebut dan ketersediaan satwa mangsanya pada tingkat lanskap. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Sumatera bagian tengah merupakan sebuah kawasan penting untuk harimau baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Kawasan ini telah diakui sebagai sebuah kawasan prioritas jangka panjang Tiger Conservation Landascapes (TCL). Informasi dasar yang sahih mengenai populasi harimau dan mangsanya sangat dibutuhkan untuk pengelolaan efektif satwa tersebut dan kawasan habitatnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan perkiraan kepadatan populasi harimau dan ketersediaan mangsanya di kawasan suaka margasatwa tersebut. Kami menggunakan perangkap kamera untuk mengumpulkan sampel gambar harimau dan mangsanya secara sistematis menggunakan kerangka kerja Spatial Capture Recapture (SCR). Kami memperkirakan kepadatan harimau dan menghitung angka keberhasilan perangkap atau trap success rate (TSR: gambar independen/100 hari aktif kamera) untuk satwa mangsa utama. Tiga blok di dalam suaka margasatwa telah disurvei dari tahun 2012 hingga 2015 mengakumulasikan keseluruhan 8,125 hari kamera aktif. Kami merekam 14 individu harimau termasuk tiga anak. Kami mendokumentasikan kepadatan tertinggi harimau (individu/100 km2) di blok sampling selatan (berdasarkan pendekatan analisa capture recapture tradisional (TCR) 1.52 ± SE 0.55; berdasarkan Maximum Likelihood (ML) SCR 0.51 ± SE 0.22) dan terendah di utara-timur (TCR: 0.77 ±SE 0.39; ML SCR: 0.19 ± SE 0.16). TSR tertinggi dari mangsa utama (ungulate besar dan primata) adalah di blok sampling utara-timur (35.01 ± SD 8.67) dan terendah adalah di blok sampling selatan (12.42 ± SD 2.91). Tingkat gangguan tertinggi, sebagaimana diindikasikan oleh TSR manusia, adalah di blok sampling utara-timur (5.45 ± SD 5.64) dan terendahnya di blok sampling selatan (1.26 ± SD 2.41). Hasil studi ini mengindikasikan bahwa gangguan manusia yang sangat tinggi sangat menentukan kepadatan harimau di kawasan ini, melebihi pengaruh dari ketersediaan satwa mangsa. Untuk memulihkan populasi harimau, disarankan beberapa strategi termasuk mengendalikan gangguan manusia dan perburuan hingga ke tingkat terendah, selain tetap memastikan ketersediaan satwa mangsa utama yang memadai

Creating New Forest Governance Structure for the 12.7 Million-Promise

In the National Mid-Term Development Plan for2014-2019, the Government of Indonesia has an ambitious plan to allocate 12.7 million ha of state forests for local communities and indigenous peoples through social forestry projects. Recently, President Joko Widodo has taken a strong step toward fulfilling the promise by handing of 13,000 ha to nine customary communities. He underlined that it is a beginning of the big thing. The policy is a strong political will; it is the first time that customary land rights are legally recognized. Over the years, uses of forest resources by local people were prevented (Maryudi 2011; Maryudi &Krott 2012a). Webb (2008: 26) argues that in many economically-developing countries, traditional forest uses are often labelled as illegal since the governments favour corporate-based/ industries forestry as development strategies. The policy breakthrough is a result of long struggles to main streaming social forestry, nearly 50 years after Jack Westoby’s anthropocentric views regarding forestry and forest management. Before his death, Westoby stated: “a clear forest policy is one condition of a truly social forestry...all forestry should be social”. His thinking seemed to repudiate the idea of forest-based industrial development (Leslie 1989). As he claimed, the enormous expansion in the utilisation of the tropical forests had limitedly done for the people that continued to live in chronic poverty. At the same time, the application of the industrial forestry in the developing world led to environmental crisis of rapid forest destruction (Westoby 1969). Westoby’s address to the 1978’s World Forestry Congress further inspired forest policy makers across the globe, including in Indonesia, to formulate strategies that can tackle both problem in one single package of forest problem (Maryudi et al. 2012). We have since witnessed experiments and pilot projects translating the alternative thinking on the ground,also as manifestation of decentralization anddevolution policy (Sahide et al. 2016a). In Indonesia,however, social forestry is often understood as only involvement of local people in forest management that generate subsistent livehood (Maryudi & Krott2012b). Numerous pilot projects and programs failed to address the central issue of power relations and decision-making authority (Maryudi 2014; Sahide etal. 2016b). In most cases, external actors remain powerful in shaping the programs; they try to skew the outcomes of decision-making processes in their direction (Schusser et al. 2015; Schusser et al. 2016;Mery et al. 2010). Local communities, who are supposedly the core actors, remain peripheral; social forestry has yet to produce the intended outcomes as a result.What does that mean in relation to the new promise by the Indonesian government to rural communities? Rights and access are two central keywords for social forestry. There might be arguments that in social forestry programs in Indonesia, local people have been granted with different types of rights so that they can benefit from the forest resources. Such is not always the case. Quite often, local communities are not able to benefit from the forests despite being given the rights (see Maryudi2014). As such, conflicts persist even in forests where social forestry is implemented (see Maryudi et al.2015). Ribot and Peluso (2003) distinguish access from property. To them, access is defined as “a bundle ofpower” whereas property is defined as “a bundle ofrights”.The new policy clearly needs new approach so that we do not repeat the same mistakes and consequences. New forest governance structure is needed. Local communities should have explicit mandate and legal authority(Krogman & Beckley2002) and power “to influence decisions regarding management of forests, including the rules of access and the disposition of products” (McDermott &Schrekenberg 2009:158). Thus, genuine social forestry entails the following characteristics (Charnley & Poe2007: 1) the degree of responsibility and authority for forest management is formally vested by the state to the local communities, 2) a central objective of forest management is to provide local communities with social and economic benefits from the forest, and 3)ecollogically sustainable forest use is a central management goal, with forest communities taking some responsibility for maintaining and restoring forest health

Assesment of Vegetation Cover Status in Dry Lands of The Sudan Using Social and Terrestrial Data

The current study was conducted in 2015 in Bara Locality, North Kordofan, Sudan. The study area has experienced recurrent drought spells since 1970s of the past century. The main objective of this study was to assess and map the vegetation cover in the area using social, terrestrial and remotely sensed data. To accomplish the above mentioned objective, the study was based on qualitative and quantitative data. In qualitative data, household survey was conducted in which 100 respondents were randomly interviewed. Quantitative data was collected using terrestrial inventory and satellite imageries. In terrestrial inventory, 22 ground control points (GCPs) were randomly registered using GPS in order to get general overview of the land cover of the study area. In each GCP, tree species by number was inventoried within an area of 1 ha. Remote sensing data, covering the target study area, were acquainted using LANDSAT5 imageries (2014) with spatial resolution of 30×30 m. Results of the household survey revealed that only 13 shrub/tree species mentioned by 45% of the respondents, while only 9 woody species were identified, belonging to 8 families from terrestrial inventory. The results of the household survey, 45% of the respondents, indicated that vegetation cover was very good 20 years ago. The study categorized the present land cover as woody vegetation (19%), Acacia senegal stands (5%), shrubs i.e. Leptadenia pyrotechnica and Acacia nubica (18%), small scale farms and grasses (19%) and sandy soil and dunes (39%). The results of the land cover distribution indicated that vegetation cover decreased by 24% while sand/sand dunes was increased by 21% from 1985 to 2015. The study concluded that the study area is under threat of land degradation that may lead to depletion of vegetation cover and decline land productivity. Pengukuran Status Penutupan Vegetasi di Lahan Kering Sudan Menggunakan Data Sosial dan TerestrialIntisariPenelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Lokalitas Bara, Kordofan Utara, Sudan. Lokasi penelitian telah mengalami masa kekeringan yang berulang sejak dekade 1970-an. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai dan memetakan tutupan vegetasi di lokasi penelitian dengan menggunakan data sosial, terestrial, dan penginderaan jauh. Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, survei rumah tangga dengan wawancara terhadap 100 responden yang dipilih secara acak. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan inventarisasi terestrial dan satelit citra. Untuk inventarisasi terestrial, 22 titik kontrol (GCP) didaftar secara acak dengan menggunakan GPS untuk mendapatkan gambaran umum dari tutupan lahan daerah penelitian. Pada setiap GCP, jumlah spesies pohon diinventarisasi dalam area 1 ha. Data penginderaan jauh yang mencakup wilayah studi diambil dengan citra LANDSAT5 (2014) dengan resolusi spasial 30 × 30 m. Hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa hanya 13 jenis semak/pohon yang disebutkan oleh 45% responden, sementara hanya 9 spesies kayu yang terindentifikasi, milik 8 keluarga dari inventarisasi terestrial. Berdasarkan hasil survei rumah tangga, 45% dari responden menyatakan bahwa tutupan vegetasi yang sangat baik 20 tahun yang lalu. Penelitian ini mengelompokkan tutupan lahan saat ini ke dalam vegetasi berkayu (19%), tegakan Acacia senegal (5%), semak yaitu Leptadenia pyrotechnica dan Acacia nubica (18%), pertanian skala kecil dan rerumputan (19%), dan tanah dan bukit pasir (39%). Hasil dari distribusi tutupan lahan menunjukkan bahwa tutupan vegetasi mengalami penurunan sebesar 24%, sedangkan proporsi pasir/bukit pasir meningkat 21% dari 1985 ke 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa daerah penelitian berada di bawah ancaman degradasi lahan yang dapat menyebabkan penipisan vegetasi tutupan dan menurunkan produktivitas lahan

Kekerasan Negara dalam Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Perspektif Pemberitaan Media

Pemaksaan konservasi oleh negara kepada masyarakat melalui kekerasan disadari menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyingkap dimensidimensi kekerasan negara tersebut dalam rangka untuk memahami dan mengelola konflik tersebut secara utuh. Penelitian ini akan melengkapi telaah-telaah sebelumnya yang lebih terfokus pada gejala-gejala permukaan, dan tidak menjangkau secara utuh tataran yang tidak kasat mata sebagai dimensi-dimensi kekerasan yang justru lebih menentukan.Penelitian ini menggunakan obyek analisis pemberitaan media dalam jaringan yaitu Kompas Online yang mewakili media umum dan Mongabay yang mewakili media lingkungan, yang memuat pemberitaan terkait konflik di kawasan konservasi periode 2011 - 2017.Pemberitaan media tersebut dipelajari menggunakan analisis isi untuk mengungkap dimensidimensi kekerasan negara. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja pada analisis isi yang disederhanakan dari Krippendorf (2004) dan Istania (2010) dengan tujuan melakukan analisis isi deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu (Rossy & Wahid2015), yang dalam hal ini difokuskan pada dimensi-dimensi kekerasan negara dalam pengelolaan kawasan konservasi.Dimensidimensi kekerasan negara dapat cukup utuh diuraikan melalui perspektif pemberitaan di media massa. Hal tersebut sangat membantu untuk lebih memahami konflik yang melibatkan hubungan antara negara dan masyarakat yang disebabkan penguasaan pengelolaan kawasan konservasi sebagai sumber daya alam.Untuk menangani konflik tersebut diperlukan dukungan untuk menemukan jati diri pengelolaan kawasan konservasi melalui pendekatan kultural sehingga membangun optimisme bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat ditangani dengan baik. State Violence in Indonesian Conservation Area Conflict Management: Perspectives from The MediaAbstractThe imposition of conservation areas by the state through violence caused prolonged conflict in the management of conservation areas in Indonesia. Therefore, the need to understand and manage conflict as a holistic process guides this research, in which the goal is to better understand the dimensions of state violence. This research complements previous studies that are more focused on superficial symptoms, which have not fully been able to uncover the invisible levelsthat make up the dimensions of violence.This study uses online media, namely Kompas Online, which represents the general media, as well as Mongabay, which represents environmental media, including news related to conflicts in conservation areas for the period of 2011 - 2017. State violence in the news is described in the dimensions of violence using content analysis. The content analysis is carried out in this study and follows a framework for simplified content analysis from Krippendorf (2004) and Istania (2010) with the aim of conducting descriptive content analysis intended to describe a particular message or text (Rossy and Wahid, 2015), which is focused on the dimensions of state violence in the management of conservation areas.The dimensions of state violence can be fairly intact through the perspective of news in the mass media. This is helpful for better understanding conflicts that involve relations between the state and local communities due to the control of the management of conservation areas as a natural resource. To address the conflict, support is needed to find the identity of conservation area management through a cultural approach so as to build optimism that conflicts in the management of conservation areascan be handled properly