The Legal Protection of Personal Data in the Perspective of Human Rights

In the history of its development, privacy is a concept that is universal and recognized in various countries both written in the form of laws and unwritten in the form of moral rules. Protection of personal rights or private rights will increase human values, improve the relationship between individuals and their communities, increase independence or autonomy to exercise control and obtain decency, and increase tolerance and keep away from discrimination and limit government power. The purpose of this research is to discuss the Construction of Personal Data Protection Arrangement in Indonesia and Personal Data Protection from Human Rights Perspective. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, it can be observed that there is some progressiveness regarding personal data in Indonesia. It can be seen in terms of legal politics, understanding, information, personal data processors, personal data controllers, and personal data subjects who are not only people but also companies / legal entities. So that the politics of law in this arrangement can be seen in the active role of the government starting from regulation, storage, processing, transfer, to countermeasures both preventively and repressively (imposition of sanctions). Novelty in this research is that regulatory efforts related to the right to privacy of personal data are a manifestation of the recognition and protection of basic human rights. Therefore, the preparation of the Law on Personal Data Protection has a strong philosophical foundation and can be accounted

The Politics of Electronic Agreement Law Based on Pancasila Justice

In the Electronic Information and Transaction Law, it is clearly conceptualized that agreements made electronically must have the same legal force as conventional agreements. The purpose of this research is to analyze the Concepts in Electronic Agreements and discuss the Legal Politics of Electronic Agreements in Indonesia based on Pancasila Justice. The type of research used in this research is normative or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials. Electronic agreements are widely used to make agreements between producers and consumers and license agreements for software use. However, in developed countries many electronic agreements are carried out as well as conventional agreements. Pancasila teaches that there must be harmony and balance between the use of human rights and human obligations in other words, in freedom there is a responsibility. So an electronic agreement can optimize its role in the business world, and must pay attention to the right legal aspects

MEDIATING CIVIL DISPUTES THROUGH LOCAL WISDOM

The purpose of the research is intended to bring people to prosperity, happiness, and harmony so that there is mediation with the value of local wisdom must be the basis of resolution in civil disputes. The approach used in this paper is a normative juridical approach. The findings in this study include that the law is for humans, not humans for the law, whose purpose is to bring people to prosperity, happiness, and harmony. So that there is mediation with the value of local wisdom must be the basis of resolution in civil disputes with due regard to referring to the win-win solution principle, what is meant by the disputing parties feel that no one is defeated, Achieve the inner glory and inner peace of the parties, Reinforcement of family values and sense of belonging to the disputing parties

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA, sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli atas tanah diatur dalam UUPA, di dalam Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta akibat hukumnya apabila dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah terdapat data-data yang dipalsukan, untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan jual beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari penjual kepada pembeli setelah adanya pembayaran harga tanah. Pengalihan tanah dari penjual kepada pembeli tersebut harus disertai dengan penyerahan yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas Undang-undang. Untuk jual beli tanah (seluruhnya) tidak mengalami banyak kendala hanya dari para pihaklah yang mempunyai kendala-kendala dengan data-data akta syarat yang diajukan ke PPAT tidak lengkap, sedangkan untuk PPAT tidak memiliki kendala apabila sudah terpenuhi syarat formal maka sudah bisa dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT, dalam suatu forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan khususnya mengenai PPAT. Kata Kunci: PPAT, Pembuatan, Akta, Jual Beli, Tana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM E-COMMERCE

E-commerce atau jual beli online ialah salah satu kegiatan masyarakat saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Terlepas dari banyaknya keuntungan dan keuntungan yang ditawarkan e-commerce, ternyata jual beli online menimbulkan masalah karena banyak pedagang yang terus ingkar janji atau melakukan kesalahan. Strategi penelitian penulis bersifat normatif, dan mengacu pada sumber data sekunder seperti informasi dari hukum, literatur, jurnal, dan temuan penelitian yang relevan dengan masalah yang peneliti selidiki perlindungan hukum bagi konsumen dikarenakan wanprestasi pada transaksi e-commerce. Karena belanja dan jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak, merchant dapat melakukan wanprestasi kepada pelanggan, seperti mengirimkan barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen harus mempelajari hak-hak hukum mereka berdasarkan aturan yang mengatur perjanjian jual beli, khususnya yang berkaitan dengan e-commerce, karena wanprestasi penjual merupakan masalah yang sangat merugikan mereka. UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memiliki perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik memuat perlindungan hukum atas kegiatan jual beli elektronik. Hal tersebut terjadi wanprestasi, upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi atau non litigasi. Namun penyelesaian dalam transaksi jual beli online, atau yang dikenal dengan e-commerce, biasanya dilakukan secara non litigasi atau damai dimana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, wanprestasi, transaksi e-commerc

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Demak

Peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di Kabupaten Demak diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960 yang pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah.yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata laksana kegiatan peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kabupaten Demak dan hambatan pada kegiatan peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli serta untuk menghadapi kendala pada kegiatan peralihan hak atas tanah dengan jual beli.Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan di kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian di identifikasi dan menuju pada penyelesain masalah. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematika dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan jual beli dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak. Hambatan yang terjadi adalah masyarakat tidak mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya karena mereka menaggap peralihan jual beli dibawah tangan sudah pasti mendapatkan hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum. Solusi dari hal tersebut adalah pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli.Kata Kunci : Peralihan Hak,  Jual Beli, Kabupaten Demak.

Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Kantor PertanahanBPN Kabupaten Kendal dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayahkerjanya sebagai salah satu bentuk tugas dan wewenang BPN sebagaimana yangdiamantkan Perundangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologisberupa identifikasi hukum dan efektifitas hukum dengan mengkaji kaidah-kaidah,konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahanhukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. KantorPertanahan BPN Kabupaten Kendal menjadi obyek penelitian ini. Hasil daripenelitian ini adalah pertama, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa tanahKantor Pertanahan Kabupaten Kendal sudah memberikan hasil yang baik dalam halini pada bagian penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui jalur non ligitasiyaitu pengajuan sengketa melalui BPN. Kedua, hambatan dalam pelaksanaa peranKantor Pertanahan BPN Kabupaten Kendal disebabkan masalah asal usul tanah,kesadaaran masyarakat tentang perlunya pemahaman pendaftaran tanah maupunperubahan tata guna lahan dengan perubahan peraturan baru oleh pemerintah yangtidak banya diketahui masyarakat.Kata Kunci : Pertanahan, Sengketa, BP

PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN PENGINAPAN PT. OYO ROOMS INDONESIA DENGAN WISMA TIARA

ABSTRAKSI Teknologi dan informasi melalui aplikasi mempermudah antara konsumen dan pemilik usaha untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini Wisma Tiara bekerja sama dengan PT. On Your Own (Penulis disingkat OYO) Rooms Indonesia sebagai aplikasi pihak ketiga untuk memudahkan konsumen dalam menemukan penginapan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara pihak PT. OYO Rooms Indonesia dengan pemilik usaha Wisma Tiara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian kerjasama penyediaan layanan penginapan PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara dan untuk mengetahui dan meneliti hambatan serta solusi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan penginapan pada Wisma Tiara.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian kerjasama penyediaan layanan penginapan PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara adalah standar (baku) dimana klausul-klausulnya ditentukan oleh pihak PT. OYO Rooms Indonesia sehingga membuat pihak Wisma Tiara tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang menguntungkan. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan penginapan pada Wisma Tiara terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal dari pelaksanaan kerjasama antara PT. OYO Rooms Indonesia dengan Wisma Tiara adalah adanya wanprestasi yang dilakukan pihak OYO. Hambatan eksternal adalah kondisi Wisma Tiara yang sepi pengunjung mengakibatkan pihak Wisma Tiara menanggung kerugian lebih besar. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. OYO Rooms dengan Wisma Tiara dapat menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah antar kedua belah pihak. Kata Kunci    : Perjanjian Kerjasama, Penyediaan Layanan Penginapan, PT. OYO Rooms Indonesia, Wisma Tiar

The Restorative Justice Policy in the Process of the Investigation of Theft Crime

The purpose of this research is to find out and analyze the Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Theft crime With Violence. To find out and analyze the Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Theft crime with Violence in the Indonesian National Police. The method used by the researcher is normative legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from library studies. Based on the results of the study that the restorative justice policy in the investigation process for perpetrators of criminal acts of theft with violence is carried out based on the National Police Chief Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The National Police Chief Regulation Number 08 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice in Articles 5 and 6 is a material and formal requirement for criminal cases that can be carried out by restorative justice. These requirements have been implemented and applied by investigators and assistant investigators. Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Theft crime with Violence in the Indonesian National Police investigators are expected to be able to understand the scope of duties and authorities of the Police regarding Restorative justice. Knowing the issuance of the Circular Letter of the Chief of Police Number 08 of 2018 concerning the Application of Restorative justice in the Settlement of Criminal Cases. Able to translate and discuss the procedures carried out in handling cases with the completion of the Restorative justice method. Able to answer policies taken by investigators/assistant investigators to discuss Restorative justice issues

The Role of Notaries in Making Wills Regarding the Distribution of Inheritance according to Islamic Compilation Law

This research aims to know and analyzing the role of a notary in making a will regarding the distribution of inheritance according to Islamic law.Analyzing the role of a Notary in making a will based on the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia as well as the compilation of Islamic law as well as the obstacles and solutions of a notary inmaking a will regarding the distribution of inheritance according to Islamic law. This research is a type of legal research with a focus on the study of sociological juridical approach (Sociology Legal Research). Juridically by reviewing the applicable laws and regulations in accordance with the compilation of Islamic law and the Civil Code to achieve the final goal. The results of a sociological juridical study on the role of the role of a notary in making a will regarding the distribution of inheritance according to Islamic law is the role of a Notary in making a will before a Notary refers to the provisions of Article 1 point 1 UUJN which states, "Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other authorities as referred to in this law or based on other laws", where each will or testament must be in the form of a deed in order to obtain legal certainty as a binding authentic deed. Inheritance assets often cause various legal and social problems, the obstacles that are often faced by notaries are very complex in their implementation, including: the notary lacks control and does not understand all the provisions of the inheritance certificate, the notary is not careful enough to check and ensure the completeness of the documents, the difficulty of the notary to ensure that the witnesses presented must really know about the family of the deceased heir, it is still often encountered witnesses or heirs who are dishonest in providing information and there is no legal unification regarding the regulation of the implementation of the certificate of inheritance in Indonesia. From the above constraints, the researcher draws conclusions in the form of solutions including: notaries have a role to educate to become professional and reliable notaries, namely by carrying out scientific activities such as seminars about notaries, notaries in taking an action must be prepared and based on rules applicable law, a notary must be able to observe the actual facts in the reality