Kajian Kesesuaian Dan Daya Dukung Wilayah Pesisir Pantai Bandengan Jepara, Sebagai Upaya Optimalisasi Pengembangan Kegiatan Wisata Bahari

Bandengan Beach is quite famous and become mainstay Jepara Regency until be destination is quite popular, not only for Jepara people but also majority Central Java People. Nowadays, tourism activities in Bandengan Beach very limited recreation, enjoy to the landscape beach, and swimming. While still many potential area not yet be used maximum. This Study intend to assign suitable location for development marine tourism activity, know extents area development and capacity unit area that intended of tourism activity water sports. The Research results represent that tourism activities in Bandengan Beach Jepara Regency potential to be developed tourism especially water sports. Suitable location is 200 m from the shoreline towards middle sea at depth of > 5 meters. This area has a category S1 (very suitable) with values IKW 87.50 %. Tourism activities that can be developed among others, Flying Fish and Rolling Donuts in addition to existing tourist activities in advance Jet Ski and Banana Boat. The area that can be used is 74.000 m2 around 7.4 hectares and has a capacity of maximum expected around 148 person Jetski and 148 person Banana Boat tourist effective daily

Kesesuaian Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Pekerja Di Pulau Jawa: Analisis Data Sakernas Tahun 2010

Keputusan untuk memilih jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan (mismatch) menjadi jalan keluar untuk menghindari status pengangguran. Tujuan penelitian mengetahui pola terserapnya pekerja serta mengetahui persentase pekerja mismatch antara pendidikan dan pekerjaan setiap propinsi di pulau Jawa tahun 2008, 2009, 2010. Serta dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi mismatch antara pendidikan dan pekerjaan dalam ketenagakerjaan. Metode untuk penelitian menggunakan metode analisis data sekunder. Variabel Sakernas yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendidikan tinggi yang ditamatkan dan jenis pekerjaan utama. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di semua propinsi di pulau Jawa lebih cenderung terserap pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan pekerja. Keselarasan antara pemerintah, pengguna tenaga kerja dan intitusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik lagi

Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Denpasar

The research goal is answer those problems. Qualitative approach based on the phenomenology is used. The approach involves holistic observation other than naturalistic. The analysis tool is interactive model used by Miles and Huberman (1992). Focus of the research including: 1) decentralization condition of Compact Service Unit at Denpasar, 2 ) Internal condition of Compact Service Unit at Denpasar, 3) Eksternal condition of Compact Service Unit at Denpasar, 4) The service quality of Compact Service Unit at Denpasar. Results show that the eight criteria used to value the services quality are Simplicity, Clarity and Certainty, Security, Openness, Efficiency, Economy, Justice and Decentralization, Timing accuracy. The adjustment at 8 service types provided by Denpasar public service unit by separate study, provides that only Civil Certificate Registration Office can obtain those standar. Service unit of Advertising Permission has achieved seven standards, but most of the rest are fail. From the eight of services provided by Denpasar service unit, only those two offices are called as good service quality provider. Most of the branch are still less in quality. Therefore, it can be summarized that the whole public services in Denpasar service unit still remains low or less

Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)

Penelitian ini didasari oleh pentingnya peran USAha mikro dalam menjembatani sektor pertanian dan pariwisata di Kota Batu. Usaha mikro merupakan sektor[AD1] unggulan demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, USAha mikro masih dihadapkan pada permasalahan pemasaran, dan memerlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasinya, khususnya ditinjau dari aspek perencanaan strategis. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perencanaan strategis sektor USAha mikro; dan (2) merumuskan strategi dalam upaya mengatasi permasalahan pemasaran USAha mikro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui alur interaktif pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi berdasarkan potensi dan permasalahan yang teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses penyusunan perencanaan strategis belum mencerminkan perencanaan yang efektif, dan dalam implementasinya terkendala ketidaksepahaman antar aktor perencana pada berbagai tingkatan organisasi; (2) pembinaan USAha mikro harus diarahkan pada strategi agresif yaitu ekspansi pasar dan penguatan daya saing dalam rangka mengadapi pasar bebas, melalui pembangunan jaringan kerjasama hulu-hilir dengan memberdayakan komunitas/asosiasi UMKM, dan fasilitasi pembangunan jaringan pemasaran online terpadu berbasis komunitas

Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep)

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan USAha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok USAha petani garam (KUGAR). Kelompok USAha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok USAha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR)

Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo

Akuntabilitas politik KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Penelitian terhadap persoalan akuntabilitas politik KPU, terutama akuntabilitas politik KPU dalam pelaksanaan Pilkada sangat urgen dan relevan dilakukan seiring dengan terjadinya sejumlah masalah yang dialami saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari tujuan penelitian serta fokus penelitian tentang Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan Perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo maka sangat diperlukan azas keterbukaan. Kata kunci: Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Umu

Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala keperluan agar proses pengalihan ini berjalan dengan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) rencana pemerintah Kabupaten Kudus dalam persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dengan Kepala DPPKD Kabupaten Kudus beserta Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff, observasi partisipasi di DPPKD Kabupaten Kudus, dan studi dokumentasi dokumen kedinasan di DPPKD Kabupaten Kudus. Data diperoleh melalui Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian: (1) Pemerintah Kabupaten kudus berencana untuk mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang meliputi penyediaan ruang pelayanan, ruang server dan pengolahan data, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan software dan hardware komputer, pengadaan barang cetakan; membentuk UPT Pelayananan Pajak Daerah; mempersiapkan personel dibidang IT, pelayanan pajak daerah, administrasi pajak daerah; membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Bumi dan Bangunan; menyiapkan SOP; menjalin kerjasama dengan KPP Pratama dan Bank Jateng; membuka rekening PBB P2 di Bank Jateng. (2) Faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah: tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Jateng. Sementara faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan PBB P2 dan pembagian tugas yang tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi