PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sejak 2015, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi fokus KPK untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk menjamin terwujudnya Good Government Governance. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, usulan perencanaan untuk RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan tokoh masyarakat seringkali hanya seremonial, karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana metode pengelolaan keuangan desa. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil Desa Aikmel Utara yang pada tahun 2016 Desa Aikmel Utara sudah  menjadi Desa Terbaik Se-NTB, dan Desa Prospektif Terbaik di Pulau Lombok, untuk mengetahui fenomena partisipasi masyarakat di desa ini. Berdasarkan penelusuran data, tahap partisipasi di Desa Aikmel Utara berada pada tingkat ketiga, yaitu pada tingkat “Partisipasi Simbolik” pada tahapan adanya pemberian informasi. Namun untuk mencapai tingkat tahap konsultasi (tingkat keempat), informasi yang diberikan melalui website banyak kurang terjangkau, karena anggaran pengembangan dan pemeliharaan web hosting yang minimal, ditambah faktor tingkat pendidikan dan usia tokoh masyarakat dan BPD yang berperan dalam musyawarah. Oleh karena itu, bukti fisik umumnya digunakan untuk memberikan usulan bagi pembangunan dan program berikutnya. Dalam hal transparansi, transparansi perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Proses perencanaan dan pelaksanaan sudah cukup melibatkan masyarakat, karena usulan-usulan dari masyarakat yang akan dipertimbangkan dan yang akan masuk dalam RKPDes

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sdg's Desa: Dapatkah Menutup Keterbatasan Sistem Keuangan Desa? (Studi pada Desa di Kabupaten Lombok Barat)

The village government is a work unit under four ministries. In the financial aspect, the village government is regulated by the Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. Meanwhile, in the aspect of transparency, village government is regulated by the Ministry of Information and Communication, as well as Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. The complexity of regulations from four ministries is added to the direction of village financial management performance using the SDG's (Sustainable Development Goals) concept, with 247 indicators in it, since 2021. This study aims to analyze the perception and understanding of village financial management officers and village assistants, with the new village financial system pattern, which is set by the Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration and the Ministry of Home Affairs. The target village is a developing village. Based on the type of research, this research has the theme of public accounting that leads to behavior and systems, with an exploratory interpretive descriptive type of research. As a result, there has been no integration of SDG's data collection from Ministries, agencies, and agencies related to SDG's data