KEDAULATAN HUKUM YANG DIMILIKI OLEH PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGANI PERKARA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

ABSTRACT Problems in the world of work become a problem that cannot be separated in everyday life within the scope of employment. Workers as people who work and will carry out their work, there will be a bond in the work contract. A work contract is an agreement that is held by the parties between the worker and the business owner. Abuse is a form of action that cannot be separated from a relationship between the world of work. Of course this is not appropriate. Therefore we need a rule of law that protects every worker relationship. However, every problem in manpower cannot be resolved by deliberation or mediation between the two parties who are complicit in the work relationship. These problems continued and reached the industrial relations court. The industrial relations court is the highest sovereign if the parties involved in the work relationship cannot resolve the mediation in the work relationship dispute. Keywords: Sovereignty, Court, Relations, Industrial, Workers

ASPEK HUKUM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR LAUT AKIBAT DARI KEGIATAN LALU LINTAS PELAYARAN DALAM MENANGKAP IKAN

ABSTRACT Industrial waste from the fall of oil in the marine area has an impact on the contamination of the water area which is constantly being the focus of attention of the field residents, so that it is very hard for residents around the water area and it is very meaningful to greatly disturb the life in that water area. Contaminated sewage from dumping continues to be experienced in line with the kind of pressure that companies have to take in a very long place, should be the calculation of the demand for drilling of oil sources on the edge of the sea. and also because of increasing marine accommodation. Keywords: Pollution, Shipping, Arrest

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO GINI) STUDI PERKARA NOMOR 37/PDT.G/2019/PN.KIS

Pencampuran terhadap harta bersama tersebut, maka dapat dipastikan kedepannya akan ada suatu akibat hukum, jika terjadinya suatu pristiwa hukum seperti adanya perceraian maupun terjadinya kematian. Maka oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, namun sebelum melaksanakan perkawinan dan tidak adanya suatu perjanjian perawinan, maka harta tersebut dapat memungkinkan menjadi harta bersama. Adapun sejak dilakukannya perlangsungan perkawinan, maka dapat dibuat perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga nantinya harta tersebut dapat dipisahkan, dan apabila terjadi perceraian yang tidak dapat dielakan, maka harta yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan tidak terikut dengan harta yang di dapat atau dihasilkan di dalam perkawinan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunkan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan. Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku hukum, jurnal hukum. Sedangkan Data tersier berasal dari data penunjang data primer dan data sekunder. Akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama. Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki. Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri. Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut. Kata Kunci : Harta Bersama , Penyelesaian Sengketa, Analisis Huku

Dunia Tanpa Batas: Mengukir Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cipta Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap hukum hak cipta secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terkait dengan karya digital dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kemudian sifat penelitian merupakan deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan pengaturan hukum perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mencakup tentang perlindungan hak cipta dalam era digital. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 hingga pasal 42 yang mencakup tentang hasil karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terhadap karya digital dapat mencakup berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Presiden RI, Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersia

PENGARUH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BAGI PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN INDONESIA

Peranan pengelolaan perikanan dalam Pembangunan bangsa dan negara dirasakan memiliki fungsi yang amat penting,maka dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009. Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. pengaruh zona ekonomi eksklusif tidak terlalu berpengaruh kepada perikanan tangkap di laut Indoesia  terutama di wilayah daerah tapi lebih dominan di wilayah laut provinsi atau skala laut lepas Sesuai Dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Ada beberapa metode di dalam mengurangi angka penangkapan secara illegal 1) Metode Teknis, merupakan aktivitas ataupun usaha mencegah serta menindak tersangka pelanggaran penangkapan ikan ilegal secara langsung di lapangan lewat aktivitas patroli, penyitaan barang bukti, pengamanan TKP, pencarian data dan fakta, penyelesaian laporan dan administrasi. 2) Metode Hukum merupakan sesuatu kegiatan dan pemberlakuan hukum pidana pada setiap orang yang melanggar aturan agar seorang tersebut jera ataupun menyesali perbuatannya. Kata Kunci: ZEE, Perikanan Tangkap, WP

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN BAKAU (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATU BARA)

Penelitian ini meneliti tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau saat ini mengalami kendala-kendala di dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut telah menunjukan bahwasannya  ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Adapun mengenai hal tersebut, maka dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan belakangan ini semakin berkembang dan juga semakin luas.Kata Kunci : Hutan Bakau, Peranan Pemerintah, Pengelolaan dan Pendayagunaa

ANALYSIS OF CONSUMER LEGAL PROTECTION ON SELLING ONLINE TRANSACTIONS

Trading transactions via the internet are different from shopping or trading in the real world. Through e-commerce, buyers (buyers) access the internet to websites, which then buyers (buyers) look for the desired item. If you have found the desired item, the buyer sends an offer on the seller's page, calls, or sends a short message to the seller.The legal requirements of an online sale and purchase agreement viewed from Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions fulfill the legal requirements of an agreement Article 1320 Civil Code, namely agreements, skills, certain matters, and legal reasons.Although there is one of the legal requirements of the agreement that is not fulfilled, namely regarding the skill requirements of the parties, agreements that buy and sell online through rekber remain valid and binding and become legal for the parties because skill requirements are included in subjective conditions where a condition is not fulfilled in the agreement does not cause the agreement to be invalid, but the agreement can be requested for cancellation; and legal protection for buyers and sellers who use joint accounts regulated in the UUPK, namely in Article 4 concerning consumer rights, among others, obtaining goods that are in accordance with exchange rates and conditions and guarantees, obtaining information about goods, and obtaining compensation, Article 5 concerning the obligation of consumers, among others, to follow the procedure for the use of goods, has good intentions in carrying out goods purchase transactions, and pays as agreed. KeyWord : UU Konsumen, UU ITE, Jual-Beli, Onlin

KEDUDUKAN WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less) beberapa contoh dari perkembangan ini dengan adanya media pemberitaan online seperti Detikcom. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari saran kontrol masyarakat (social). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi Web terkait secara langsung dengan perkembangan internet. Internet telah menjadi tulang punggung utama dari perkembangan teknologi Web. Pertumbuhan penggunaan internet berbanding lurus dengan pertambahan penggunaan Web sebagai salah satu dari aplikasi dari internet.Kata Kunci: Website, Hukum Pidana, Undang-undang No.  11 Tahun 2008, Informas

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN

Abstrak Kejahatan, seperti halnya kejahatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menarik untuk dibicarakan. Begitu dekatnya persoalan kejahatan penganiayaan ini dengan kehidupan kita, ditambah lagi dengan adanya tendensi peningkatan kejahatan penganiayaan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai tindak pidana.  Kata Kunci: Penganiayaan Abstract Crime, as well as crime of persecution, is one of the most interesting forms of social problems to discuss. The closeness of this crime of maltreatment to our lives, coupled with the tendency to increase the crime of persecution, both in terms of quality and quantity, as a crime. Keywords: Persecutio

STRATEGI PENYELIDIKAN POLRES DALAM MENINDAK KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BATUBARA

Pencurian yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang  sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran polisi batu bara dalam pencurian motor negara di batu bara serta memahami hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan polisi Batubara terhadap kasus pencurian sepeda motor di Batubara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang dipahami sebagai perilaku sosial dan dimodelkan oleh kehidupan manusia, selalu interaktif dan terkait dengan sifat sosial dimungkinkan untuk menafsirkan ketentuan terkait berikut ini dengan menggunakan metode deduktif. Pendekatan induktif memungkinkan informasi yang diambil dari temuan penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum. Adapun hasil   penelitian ini bukti dan saksi yang cukup untuk menyelidiki kejahatan, mengungkap kejahatan yang dipublikasikan, dan mengajukan pengaduan kepada jaksa tentang orang yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan. Peran detektif dibagi menjadi dua: investigasi dan investigasi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat terjadi dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci : Kepolisian; Penyelidikan; Pencurian