Perbandingan Resource Leveling Dengan Menggunakan Aplikasi Program Microsoft Project 2010 Dan Primavera

Dalam proses perencanaan resource allocation ada banyak kendala yang diakibatkan dari berbedanya tingkat kerumitan tiap proyek. Oleh karena itu diperlukan aplikasi program yang sesuai dengan berbagai macam kebutuhan Perusahaan/ latar belakang pengguna dalam membantu merencanakan resource allocation. Diantara berbagai software yang ada sekarang ini Microsoft Project dan Primavera adalah aplikasi program profesional yang masih berkembang dan paling sering digunakan oleh project planner, project control, scheduler, project manager, estimator, dan lain-lain. Penelitian ini membandingkan kelebihan dan kelemahan kedua software dalam hal resource leveling dengan memakai pendekatan studi literatur, mengintepretasikandalam software, menggunakan semua fitur aplikasi program yang tersedia, dan kemudian membandingkan kedua software berdasarkan 3 dari 12 kategori menurut J. D. Witt dalam hal resource leveling sebagai kerangka dasar penelitian. Hasil penelitian menunjukan keduanya memiliki kemampuan yang relatif sama. Di satu pihak, Microsoft Project memiliki keunggulan antara lain lebih user friendly, tidak memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan hubungan antar aktivitas, mengatur resources yang akan direncanakan hingga menyelesaikan resource leveling. Sedangkan, Primavera baik dalam menampilkan grafik resource dan kurva S, dan sangat disarankan untuk pengguna professional

Penerapan Resource Allocation Dan Levelling Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Microsoft Project 2010 Pada Suatu Proyek Konstruksi

Dalam menerapkan allocation dan levelling digunakan software Microsoft project 2010. Metode ini diterapkan pada suatu proyek konstruksi dengan resource yang ada. Sumber daya yang di bahas pada penelitian ini adalah tenaga kerja. Kemudian kita dapat menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan pada proyek tersebut sehingga penjadwalan dapat terpenuhi. Pada penelitian ini perhitungan tenaga kerja yang dibutuhkan dilakukan secara manual menggunakan SNI. Kemudian hasilnya diinputkan pada Microsoft Project. Setelah itu melakukan levelling pada Microsoft Project secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tenaga kerja yang ada yaitu 1 mandor, 21 pekerja, 3 tukang batu, 10 tukang kayu, jadwal yang awalnya di rencanakan 10 bulan menjadi 20 bulan. Apabila jadwal proyek tetap 10 bulan maka pekerja yang harus disediakan menjadi rata-rata 40 orang tetapi pada akhir bulan September 2014 dan bulan Mei 2015 harus disediakan 65 orang, tukang batu rata-rata 2 orang tetapi pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 harus disediakan 4 orang, tukang kayu rata-rata 8 orang tetapi pada bulan Oktober 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 harus disediakan 12 orang. Oleh karena itu pada saat perencanaan jadwal proyek harus memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga jadwal yang direncanakan dapat realistis sesuai dengan Kenyataan di lapangan

Upaya Penerapan Source Validation Protocol Dari Forensic Schedule Analysis Pada Salah Satu Proyek Gedung Bertingkat Di Surabaya

Forensic Schedule Analysis mengacu pada studi dan ivestigasi peristiwa menggunakan CPM atau metode perhitungan jadwal lain yang diakui, sebagai pemecahan keterlambatan klaim dan berpotensi untuk digunakan dalam proses hukum. Dalam Forensic Schedule Analysis, terdapat protokol yang dapat dilakukan saat melakukan validasi data, yang disebut Source Validation Protocol. Source Validation Protocol memberikan panduan dalam proses untuk memastikan keabsahan dari data sumber yang menjadi dasar saat mengimplementasikan metode analisa jadwal forensik. Dalam proses validasi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjadwalan pada salah satu proyek di Surabaya. Proses validasi dengan cara menyesuaikan setiap butir dari protokol validasi dengan sumber data yang tersedia. Hasil penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa data penjadwalan pada proyek secara keseluruhan masih belum memenuhi setiap butir protokol validasi dari Forensic Schedule Analysis, kemudian dilakukan pemilihan metode yang berpotensi untuk diterapkan berdasarkan persentase sumber data dari protokol validasi antara lain Contemporaneous Period Analysis, Time Impact Analysis dan Window Analysis

Studi Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Jalan Bebas Hambatan Di Provinsi Jawa Timur

Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) merupakan sistem kontrak yang cukup baru di Indonesia, khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan di Jawa Timur. Penerapan KBK di luar negeri sudah membuahkan hasil yang cukup baik dalam menjaga kualitas jalan dalam waktu yang lama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari berbagai pihak dan kendala-kendala yang menghambat penerapan KBK. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pihak Pengelola Jalan Tol dan Kontraktor di Jawa Timur siap dalam penerapan KBK dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan bebas hambatan di Jawa Timur. Namun, masih ada beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala terpentingnya ialah belum adanya undang-undang yang mengatur KBK

Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Pada Kontraktor Di Surabaya Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia pada kontraktor di Surabaya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama para tenaga kerja yang berada di Surabaya. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak di Indonesia membuat aspek tersebut merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MEA. Dengan berlangsungnya MEA di negara-negara ASEAN maka aliran bebas tenaga kerja antar negara ASEAN akan semakin mudah dikarenakan dibebaskannya biaya pembuatan visa dan employment pass. Akibatnya, hal tersebut dapat memunculkan persaingan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% tenaga kerja belum siap secara administratif untuk menghadapi MEA yang akan berlaku mulai pada akhir tahun 2015 ini. Ketidaksiapan tersebut berupa ketidaklulusan syarat untuk mendaftar sebagai anggota ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) sesuai dengan MRA on Engineering Services. Selain itu unit kompetensi yang perlu ditingkatkan bagi para tenaga kerja kontraktor di Surabaya adalah Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Manajemen Lingkungan

Survei Awal Kesiapan Kontraktor Di Surabaya Dalam Menerapkan “TIME Impact Analysis”

Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek adalah hal yang sering kali tidak terhindari oleh Kontraktor karena sifat proyek konstruksi yang dinamis. Time Impact Analysis adalah salah satu metode delay analysis yang mana merupakan suatu bentuk analisa keterlambatan yang digunakan pada proyek konstruksi, untuk menentukan durasi keterlambatan yang bukan tanggung jawab kontraktor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan kontraktor di Surabaya dalam menerapkan Time Impact Analysis dan hal – hal yang menjadi kendala dalam menerapkannya. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk mendeskripsikan kesiapan kontraktor di Surabaya dalam menerapkan Time Impact Analysis. Survei dilakukan terhadap 24 proyek yang terdiri dari 9 Perusahaan kontraktor. Berdasarkan hasil survei dengan total 67 responden, didapatkan hasil bahwa kontraktor di Surabaya belum siap untuk menerapkan Time Impact Analysis dikarenakan beberapa kendala, terutama kesulitan dalam penggunaan fragnet dan kesulitan memprediksi keterlambatan untuk analisa Time Impact Analysis secara Prospective

Tanggungjawab Penyedia Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Syarat-syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/prt/m/2011 & Menurut General Condition Fidic Red Book

Dalam dunia konstruksi di Indonesia, standar yang digunakan untuk dokumen kontrak harus berdasarkan pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam praktiknya, para pengguna dan penyedia jasa mulai menggunakan dokumen kontrak Internasional karena tuntutan perkembangan konstruksi secara global. FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) merupakan salah satu institusi yang mengeluarkan standar kontrak tersebut dan The New Red Book merupakan standar yang sering digunakan. Dalam standar tersebut terdapat General Conditions yang merupakan acuan umum yang berisi tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap FIDIC, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam General Conditions FIDIC Red Book dengan salah satu kontrak Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011. Perbandingan dilakukan dengan melihat aspek teknis, hukum, keuangan, perpajakan, perasuransian, dan sosial ekonomi (Yasin 2014). Secara umum kedua syarat umum kontrak mencakup setiap aspek tersebut. Namun pada FIDIC, tanggungjawab pihak yang terlibat dicantumkan lebih jelas dan memiliki cakupan yang lebih luas. Pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), beberapa klausul harus merujuk pada peraturan pemerintah di luar SSUK sehingga untuk memahami tanggungjawab secara utuh harus melihat peraturan-peraturan tersebut

Analisa Kendala Pelaksanaan E-procurement Di Kota Surabaya

E-Procurement atau Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan E-Procurement sejak tahun 2002 hingga saat ini.. Banyaknya pihak yang terlibat dan jumlah serta nilai pekerjaan dalam pelaksanaan E-Procurement di Kementerian PU memberikan kendala dan tantangan tersendiri dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi yang digunakan, hingga proses pengawasan dalam pelaksanaannya secara langsung. Pada penelitian ini telah didapatkan aspek kendala secara umum selama pelaksanaan E-procurement hingga saat ini, aspek kendala utama yang memiliki peran besar dalam penentuan kesulitan pelaksanaan E-procurement selama ini dan aspek kendala yang bukan merupakan sebuah kesulitan selama pelaksanaan E-procurement hingga saat ini. Pada tulisan ini, penulis berharap untuk dapat berbagi pengalaman, solusi dan tantangan pengembangan E-Procurement kepada seluruh pengguna E-Procurement