Peran Nelayan dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim

– Indonesia memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman ini sangat mengganggu pembangunan ekonomi kelautan, mengingat masih terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut. Oleh karena itu, peran serta nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut mencegah ancaman keamanan maritim sangat dibutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stake holder dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan prescribed role atau peran yang dianjurkan. Prescribed role ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan dalam menyuplai informasi-informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan TNI AL sehingga bisa langsung bertindak untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi

The Role of Fishermen in Assisting Maritime Law Enforcement Agencies to Prevent Maritime Security Threats

– Indonesia's sea is approximately 2/3 wider than the mainland, with very strategic geographical posisition located at the cross point of Indian and Pacific Oceans. This geographical posisition serves as strategic route for shipping, with every shipment from the west to east and the opposite will sail through the Indonesian sea. This can be both opportunity or challenge, depending on how Indonesia will manage it. If the State did not manage it well, it will increase the maritime security threats, such as IUU fishing, smuggling, and piracy. These threats may seriously disrupt the marine economics development, given the limited number of armaments and personnel of marine law enforcement agencies. Therefore, the capacity of fishermen in assisting marine law enforcement agencies to prevent the maritime security threat is inevitable. This study uses descriptive qualitative method. There are two types of data sources, primary and secondary data sources. Primary sources is obtained through interview with stakeholders and fishermen organization, while secondary data source is obtained by literature study. The role of fishermen in assisting maritime law enforcement agencies, in this case PSDKP KKP and Navy, to prevent maritime security threats is prescribed role or recommended role. The prescribed role is shown by the community group program established by PSDKP and Coastal Development in Rural area which is established by the Navy. With this program, the fishermen can supply informations about maritime security threats to PSDKP and the Navy so that they can act immediately to prevent these threats