The Accountability of Bureaucracy in Building Licensing Service at Samarinda City

Accountability is the foundation of any government process.  Bureaucracy is a government instrument for rationalization process. The absolute bureaucracy is needed to facilitate government function including public service and democratization as the form of accountability. Ideally, local government bureaucracy in public services accountable to stakeholders, but its reality is not accountable.  This study aims to know and analyze bureaucracy accountability aspect in the building licensing service. This study used a qualitative approach with a case study type and data collecting technique through in-depth interview and documentation.  The study sites in Samarinda city and site at BP2TSP and the Department of Public Work and City Planning. The informants are determined by purposive and snow ball are categorized in terms of service providers and service users.  Technique of data analysis through data reduction, data presentation, and making conclusions. Results of study prove that the accountability of bureaucracy in building licensing service in Samarinda city through aspects of legality, professionalism, authority, supervision has not done optimally. Therefore, it is recommended that decision makers to do socialization in legality aspect and provide relevant training with specialization of work required. Keywords: Bureaucracy accountability, service qualit

The Accountability of Bureaucracy in Building Licensing Service at Samarinda City

Accountability is the foundation of any government process.  Bureaucracy is a government instrument for rationalization process. The absolute bureaucracy is needed to facilitate government function including public service and democratization as the form of accountability. Ideally, local government bureaucracy in public services accountable to stakeholders, but its reality is not accountable.  This study aims to know and analyze bureaucracy accountability aspect in the building licensing service. This study used a qualitative approach with a case study type and data collecting technique through in-depth interview and documentation.  The study sites in Samarinda city and site at BP2TSP and the Department of Public Work and City Planning. The informants are determined by purposive and snow ball are categorized in terms of service providers and service users.  Technique of data analysis through data reduction, data presentation, and making conclusions. Results of study prove that the accountability of bureaucracy in building licensing service in Samarinda city through aspects of legality, professionalism, authority, supervision has not done optimally. Therefore, it is recommended that decision makers to do socialization in legality aspect and provide relevant training with specialization of work required. Keywords: Bureaucracy accountability, service qualit

Indonesia dan komunikasi politik

xvi, 324 p.; 22 cm

DAMPAK HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap stabilitas keamanan di Indonesia serta peluang dan tantangan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan berupa data telaah pustaka (library research) dengan fokus mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti: buku, jurnal, laporan tertulis, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen lainnya yang memiliki kapabilitas dengan masalah yang diteliti. Data tersebut merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia terutama dalam kerjasama di bidang keamanan. Hal tersebut dilihat dari peluang kerjasama yang dimiliki antara kedua negara, yang memiliki tujuan yang sama terutama dalam memerangi terorisme. Selain itu, adanya komitmen antara keduanya untuk melakukan kerjasama bilateral yang lebih intensif dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bersama kedua angkatan bersenjata masing-masing negara. Perbedaan ideologi serta pendapat dari masyarakat kedua negara adalah tantangan yang harus dihadapi dalam kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ini tidak menjadikan suatu penghalang bagi keduanya, oleh karena terus diadakannya kerjasama bilateral terutama dalam bidang keamanan yang dapat saling menguntungkan kedua pihak

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP TERORISME DI ASIA TENGGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan respon dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat terkait masalah terorisme di Kawasan Asia Tenggara.\ud Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka dimana sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, dan internet dengan teknik analisis data secara kualitatif.\ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersikap tegas dalam menghadapi terorisme khususnya di kawasan Asia Tenggara. Terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang baru yaitu Patriot Act 2001 yang berisi menentang terorisme dan berbagai kegiatan yang mendukungnya. Adapun kebijakan lain yang dikeluarkan yaitu kebijakan travel advisory dan travel warning terhadap negara-negara yang potensial mendapat serangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yaitu melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filiphina, dan Thailand

Pemantapan pertumbuhan BIMP east ASEAN growth area dalam rangka pembangunan Indonesia bagian timur

vii+107hlm.;24c