Potential of bangka belitung tourism towards the world halal tourism award through tourist perception with swot analysis

Sharia tourism or known as halal tourism is one of the new ways to develop Indonesian tourism that upholds Islamic culture and values.The development of halal tourism includes six types of tourism business components, namely, destinations/attractions, hotels, restaurants, MSME product industries, culture and public areas. The purpose of this study is to find out and analyze the perceptions of tourists and then to find out how big the potential of halal tourism in the Province of Bangka Belitung Islands in reaching the Word Halal Tourism Award (WHTA). This study used the SWOT method in analyzing community perceptions about the potential of sharia tourism in Bangka Belitung. Based on the SWOT analysis, it was found that the provincial government of the Bangka Belitung Islands Province must carry out a proactive strategy in order to be able to go to the World Halal Tourism Award

Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kab. Bangka Barat dan Belitung Timur)

Kabupaten Bangka Barat merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2013 dan 2014. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Belitung Timur yang belum pernah mendapatkan opini WTP. Bahkan untuk laporan keuangan tahun 2014, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan Opini Tidak Wajar (TW) yang mengindikasikan bahwa laporan keuangannya tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan. Pemerintah Kabupaten Belitung belum dapat menyusun laporan keuangannya sesuai SAP, sehingga diduga belum dapat diharapkan memberikan contoh dan bimbingan kepada desa-desa di wilayahnya yang pada akhirnya desa-desa belum dapat mengelola keuangannya secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berupa penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa-Desa Kabupaten Bangka Barat dan Belitung Timur serta tingkat kesesuaiannya dengan Permendagri 113 Tahun 2014 dan juga melakukan uji komparatif terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mixed method) yang akan dilakukan di Desa-Desa di Kabupaten Bangka Barat dan Belitung Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 26 Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dari 26 desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Kabuapaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur paling banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan bimbingan sekretaris dan bendahara desa mengenai tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan. Selain itu, persoalan administrasi lainnya juga turut menjadi kendala efektivitas dalam penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban di desa-desa yang telah menerima Dana Desa. Penatausahaan penerimaan, belanja dan pembiayaan di Desa-Desa di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur secara umum berjalan aman, lancar dan transparan, namun tidak semua desa telah mengikuti Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bahkan, terdapat desa yang belum memiliki penatausahaan yang baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara keseluruhan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat 3 (tiga) desa yang tidak memiliki kesesuaian dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil statistik deskriptif (mean) terdapat perbedaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara bendahara desa di Bangka Barat dan Belitung Timur