PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM) – PERKOTAAN DI KOTA MANADO

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mulai ditetapkan pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Proyek Manajemen Unit P2KP yang dijalankan oleh Ditjen Perumahan dan Pemukiman. Proram ini kemudian berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Perkotaan. Di kota Manado, program ini sudah berjalan semenjak tahun 2000 dengan alokasi anggaran Rp 6,7 Milyar per tahun dengan target 26 Kelurahan per tahunnya. PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari 2 bentuk bentuk yaitu: bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, guna meningkatkan kesejahteraraan melalui peningkatan ekonomi, prasarana lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 ini, jumlah penduduk miskin perkotaan masih cukup signifkan. Angka kemiskinan di kota Manado relatif masih berada pada angka 6 sampai 7 % per tahunnya (BPS kota Manado, 2012). Rendahnya tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Manado dapat menjadi indikasi bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini belum memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat miskin di kota ini. Kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 ini, jumlah penduduk miskin perkotaan masih cukup signifkan. Angka kemiskinan di kota Manado relatif masih berada pada angka 6 sampai 7 % per tahunnya (BPS kota Manado, 2012). Rendahnya tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Manado dapat menjadi indikasi bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini belum memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat miskin di kota ini. Hasil penelitian memperlihatkan penyebab belum optimalnya pelaksanaan PNPM Perkotaan di kota Manado bersumber pada 3 hal. Pertama, kurangnya penyegaran di dalam organisasi pelaksana yang menyebabkan kejenuhan di tingkat pelaksana lapangan, serta bentuk organisasi yang “gemuk” menyebabkan panjangnya birokrasi pelaksanaan kegiatan. Kedua, beban kerja yang amat besar dari “Pusat” yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, antara program yang sudah dirancang dari masyarakat dan program yang ditentukan oleh Pusat. Ketiga, lemahnya punishment bagi mereka yang melakukan “penyimpangan” selama kegiatan berjalan

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud)

AbstrakSistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staff-staff pembantu kepala desa, di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa seharusnya bisa berjalan dengan baik dan tersistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di Desa Ammat Selatan belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural, hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa sesuai amanat undang-undang tentang desa sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana, di Desa Ammat Selatan kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN BARAT KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

AbstrakPartisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)

AbstrakMeningkatkan cipta dan kinerja suatu instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan aparatur. Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab aparatur dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aparatur di kelurahan Bebali Kecamatan Siau Timur sudah mengetahui aturan disiplin, walau tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukan bahwa aparatur di kelurahan ini sudah memahami aturan disiplin aparatur sipil Negara. Pelayanan publik merupakan kebutuhan pokok setiap warga Negara yakni pengurusan berbagai macam surat menyurat, legalitas, keterangan serta kebutuhan yang menyangkut kewarganegaraan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti faktor saran prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas penerapan disiplin aparatur dan kinerja pelayanan publi

STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGHADAPI ERA NEW NORMAL DI KECAMATAN TOMOHON UTARA KELURAHAN KAKASKASEN 1

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa strategi pemerintah kelurahan dalam menghadapi era new normal Kebijakan Pemerintah Danau Toba Dalam pengembangan Pariwisata Danau Toba. Situasi pandemi Covid-19 banyak memberikan perubahan kepada masyarakat hampir di seluruh dunia. Perubahan yang terjadi salah satunya masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan juga kebersihan diri dan lingkungan, yang dampaknya dapat terlihat di lingkungan paling terdekat adalah keluarga khususnya di sekiataran kita. Salah satu uni terkecil yang memiliki kepala keluarga serta di dalamya terdapat beberapa orang yang berkumpul dan saling ketergantungan antara satu sama lain disebut dengan istilah keluarga oleh sebab itu banyak langkah yang diambil oleh pemerintah guna menangani dampak pandemic tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatfif. Penelitian ini didasarkan pada teori Andrew tentang tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut: Tahap perumusan, Tahap pemutusan, Tahap pelaksanaan dan Tahap penilaian. Hasil penelitian menunjukkan: Tahap perumusan sudah berjalan dengan baik dikarenakan hal tersebut merupakan program nasional tetapi pemerintah daerah hingga ditingkat kecamatan diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah sudah layak atau belum melakukan Era New Normal, proses perumusannya juga melibatkan semua Stakholder yang ada serta Tahap pemutusan sudah berjalan dengan baik karena memberlakukan Era New Normal sesuai dengan kondisi kelurahan Kakaskasen bahwa sudah mengalami penurunan secara drastis pasien positif Covid-19 Kata Kunci: Strategi, Pemerintah, New Normal, Pandem

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK DI DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER

Program peningkatakan kesejahteraan masyarakat yang tetap dan masih diharapkan adalah sektor peternakan. Sebab bidang peternakan lokal masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar daging di Indonesia, namun kenyataannya walaupun di negara kita masih mengimport dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok peternak didesa Kauneran Kecamatan Sonder dengan sasaran pemberian pengetahuan melalui pelatihan, bantuan bibit ternak dan bantuan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Peternak

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN2018 (Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua)

ABSTRAKPemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MinahasaTahun 2018 adalah momentum masyarakat Kabupaten Minahasa dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilukada. Partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang memegang peran dan fungsi. Salah satu pendorong terciptanya partisipasi politik masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama merupakan faktor pendorong terlibatnya masyarakat dalam pemilukada melalui tugas dan fungsiny amelayani masyarakat. Penelitian ini fokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilukada Minahasa Tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik Mirriam Budiardjo dan teori elite Pareto. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui kepustakaan, dan kantor-kantor institusi terkai tRumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Minahasa tahun 2018?. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemilukada terlebih khusus dalam memberikan hak pilih yang sebelumnya masih apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Hal tersebut tercipta dari peran tokoh agama yang berfungsi memberikan pemahaman politk dan nasehat-nasehat ketika proses pemilukada berjalan, baik melalui khotbah di ibadah maupun dialog di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Tokoh Agama, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Partisipasi Politik Masyarakat, PemilihanUmum Kepala Daerah.  THE ROLE OF RELIGIOUS FIGURE IN INCREASING COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN MINAHASA REGENCY GENERAL ELECTION IN 2018 (Case Studies in The Christian Evangelical Church in Minahasa Kawangkoan Two Area)  ABSTRACTThe Minahasa Regency Regional Head General Election in 2018 is the momentum of the Minahasa District community in participating in the post-conflict local election implementation. Community political participation is inseparable from the driving factors that hold roles and functions. One of the drivers of the creation of community political participation is religious leaders. Religious leaders are a driving factor for the involvement of the community in post-conflict local elections through their duties and functions to serve the community. This study focuses on the role of religious leaders in increasing community political participation in post-conflict local elections, especially the Election of Minahasa District Head in 2018. This research uses qualitative research methods with descriptive translation, namely research that aims to obtain an overview to understand and explain the Role of Religious Leaders in Improving Community Political Participation in Minahasa Election in 2019. In this study, researchers used Mirriam Budiardjo's theory of political participation and Pareto's elite theory. The data obtained in this paper is through literature, and related institutional offices. The formulation of the problem taken in this study is what is the role of religious leaders in increasing public political participation in the Minahasa post-conflict local election in 2018 ?. The results of the analysis show that the community is involved in the post-conflict local election process especially in giving voting rights which were still apathetic towards the implementation of post-conflict local election. This is created by the role of religious leaders who function to provide political understanding and advice when the post-conflict local election process runs, both through sermons in worship and dialogue in the community. Keywords: Religious Leaders, The Christian Evangelical Church in Minahasa, Community Political Participation, Regional Head Election

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KERING DISTRIK NUME KABUPATEN PUNCAK JAYA Suatu Studi Pendidikan Non-Formal

AbstrakArtikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Kampung Kering dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pembangunan masyarakat Kabupaten Puncak jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Kepemimpinan kepala kampung kering dalam Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pengembangan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung kering telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan Pembangunan di kampung kering distrik nume terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kampung kering dengan tugas untuk merealisasikan setiap kebijakan yang ada serta keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering dengan tahapan tahapan yang dibuat khususnya dalam mengoptimalkan pembangunan yang ada di kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran pemerintah desa kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Kering melalui program dengan melihat potensi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelaksanaan Pembangunan

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

AbstrakReformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa indikator dalam pengelompokan tupoksi Kecamatan Siau Barat Selatan Daerah Kabupaten Sitaro yaitu prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Perangkat Daerah Kabupaten/kota. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam meninjau kembali tujuan organisasi adalah perumusan tujuan melibatkan stakeholder terkait, tujuan yang realistis, tujuan harus jelas, tujuan dinyatakan secara sederhana, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum, sekda melakukan evaluasi untuk meninjau kembali tupoksi.Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Restrukturisasi, Pemerintah Kecamatan

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA ATOGA TIMUR KECAMATAN MOTONGKAD

AbstrakKeberhasilan suatu organisasi dalam mencapat tujuan tidak lepas dari peran kepemimpinan, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa. Kepemimpinan kepala desa turut menentukan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penelitian ini dibuat untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam pelayanan publik di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad, dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya kepala desa sebagai katalisator sudah baik menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kantor desa, hal ini dapat dilihat dari cara Kepala Desa dalam memberikan arahan serta motivasi bagi parah pegawainya serta memacuh semangat kerja parah pegawainya untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik