Konstribusi rekrutmen politik partai terhadap perumusan kebijakan publik era otonomi daerah : Studi kasus PPP dan PKB Sampang pasca pemilu 2009

Penelitian inimenemukan bahwa kontribusi rekrutmen politik calon anggota legislatd dari PPP dan PKB Kabupaten Sampang, Madura terhadap munculnya prioritas-prioritas kebijakan publik daerah pasca pemilu 2009 rendah. Argumen dasar penelitian ini adalah anggota legislatif yang direkrut partai politik diasumsikan akan memperjuangkan prograrnprogram partai yang ditawarkan semasa kampanye menjadi agenda-agenda kebijakan publik. Namun termuan menunjukkan bahwa calon di ekdua partai tenggelam oleh dominasi pendekatan pencalonan model klientislistik berpusat pada ketokohan dan jaringan sosio kultural, seperti kerabat dan jaringan pribadi calon. Gejala ini berdampak pada calon terpilih di legislatif yang gagaJ merealisasi program-program kampanye menjadi alternatif kebijakan publik. Bahkan program-program partai yang dijanjikan pada masa kampanye belum menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa rekrutmen politik calon anggota legislatif tidak berkontribusi terhadap munculnya agendaagenda kebijakan publik yang seharusnya diperjuangkan calon terpilih melalui pelembagaan agenda-agenda konstituensi partai

MATA RANTAI PERDAGANGAN GABAH DAN POSISI TAWAR-MENAWAR (BERGAINING POSITION) PETANI DALAM PENENTUAN HARGA JUAL GABAH

Penelitian ini mencoba mengkaji kehidupan petani sebagai salah satu kelompok masyarakat yang disinyalir tergolong miskin dan acapkali dirugikan dalam sistem pemasaran. Secara umum tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial-ekonomi petani. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai masalah penentuan harga gabah dan posisi petani dalam tata niaga hasil pertanian. Seberapa jauh petani diuntungkan dan dirugikan dalam tata niaga hasil pertanian merupakan masalah utama yang hendak dikaji

Kontribusi Rekrutmen Politik Partai Terhadap Perumusan Kebijakan Publik Era Otonomi Daerah : Studi Kasus PPP dan PKB Sampang Pasca Pemilu 2009

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi rekrutmen politik calon anggota legislatif dari PPP dan PKB Kabupaten Sampang, Madura terhadap munculnya prioritas-prioritas kebijakan publik daerah pasca pemilu 2009 rendah. Argumen dasar penelitian ini adalah anggota legislatif yang direkrut partai politik diasumsikan akan memperjuangkan program-program partai yang ditawarkan semasa kampanye menjadi agenda-agenda kebijakan publik. Namun temuan menunjukkan bahwa calon di kedua partai tenggelam oleh dominasi pendekatan pencalonan model klientilistik berpusat pada ketokohan dan jaringan sosio kultural, seperti kerabat dan jaringan pribadi calon. Gejala ini berdampak pada calon terpilih di legislatif yang gagal merealisasi program-program kampanye menjadi alternatif kebijakan publik. Bahkan program-program partai yang dijanjikan pada masa kampanye belum menjadi agenda-agenda kebijakan untuk diperjuangkan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa rekrutmen politik calon anggota legislatif tidak berkontribusi terhadap munculnya agenda-agenda kebijakan publik yang seharusnya diperjuangkan calon terpilih melalui pelembagaan agenda-agenda konstituensi partai

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKOTAAN YANG BERORIENTASI PADA WILAYAH KUMUH DAN MISKIN DI KOTAMADYA SURABAYA

Hunian liar atau bangunan liar merupakan persoalan akhir-akhir ini yang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia, tidak terkecuali kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Seiring dengan tingkat perkembangan pembangunan dan industrialisasi (modernisasi), maka seiring dengan itu berkembang pula masalah-masalah demografis sutau kota besar, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, lingkungan dan pem~kiman serta kesejahteraan sosial ekonomi penduduk kota. Hasalah-masalah tersebut sebetulnya menjadi bagian yang inheren dari sifat perkembangan suatu kota yang sedang melangkah ke arah industrialisasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKOTAAN YANG BERORIENTASI PADA WILAYAH KUMUH DAN MISKIN DI KOTAMADYA SURABAYA

Hunian liar / bangunan liar merupakan persoalan akhir-akhir ini yang dihadapi oleh kota-kota bessr di dunia, tidak terkecuali kota-kota basar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Seiring dengan tingkat perkembangan pembangunan dan industrialisasi (modernisasi), maka seiring dengan itu berkembang pula masalah-masalah demografis suatu kota besar, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, lingkungan dan pemukiman serta kesejahteraan sosia1 ekonomi penduduk kota. Masalah-masalah tersebut sebetulnya menjadi bagian yang inheren dari sifat perkembangan suatu kota yang sedang melangkah ke arah industrialisasi. Persoalan dia atas sebenarnya didasari oleh suatu asumsi bahwa dampak modernisasi kota akan menumbuhkan datangnya kelompok masyarakat ke kota untuk mencari penghidupan ekonomi dan sosial lebih baik. Apa1agi jika wi1ayah itu kita artikan sebagai wilayah yang dari aspek ekonomi mengalami distorsi sumber-sumber ekonomi

Wacana Jender Di Kalangan Tokoh Agama

Persepsi masyarakat tentang perempuan dan peran serta kedudukannya1masih menjadi kontroversi. Bahkan di era globalisasi perempuan masih sering1"dicurigai" dan dijadikan "komoditas". Sosiolog Pearson dan Bales beranggapan lakilaki1adalah pelaksana, sedangkan· perempuan adalah pemelihara. Dan nampaknya1anggapan semacam ini semakin mendapat tempat karena banyak dimanipulasi oleh1berbagai kalangan agama demi kepentingan penindasan terhadap kaum perempuan. Banyak kaidah-kaidah agama dijadikan insb'umen untuk menghambat1perkembangan ke arah kesetaraan gender.Penelitian tentang wacana gender di kalangan tokoh agama menggunakan1tipe penelitian deskripstif, artinya penelitian ini ingin mendeskripsikan pandangan1para tokoh agama dan intelektual yang memahami masalah agama, tentang gender, kemudian dianalisa dan disimpulkan. Sedangkan pengumpulan data bersifat1dokumentasi literatur, dimana peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang1membahas mengenai pandangan tokoh agama ataupun kaum intelektual yang1memahami masalah agama, mengenai gender. Selanjutnya dilaku.kan analisa dengan1teknik analisa data yang dipakai untuk menganalisa keseluruhan data yang sudah1terkumpul bersifat kualitatif, artinya data-data yang ada, baik berupa tabel maupun1simbol-simbol akan dianalisa dan dipaparkan secara naratif1Munculnya ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan gender, yang1bisa diaJami oleh laki-laki dan perempuan khususnya. Ketidakadilan gender1merupakan system dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi1korban dari system tersebut Ketidakadilan gender termanifestasikan daJam berbagai1bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau me1alui pelabelan negatif, kekerasan atau violence, beban kerja lebih banyak dan lebih1panjang, serta sosialisasi ideology ni1ai peran gender. Manifestasi ketidakadilan1gender ini tidak bisa dipisah-pis~ karena saling berkaitan dengan berhubungan1saling mempengaruhi secara dialektis1Dalam pembagian kerja, sebagian besar tokoh; agama melihat bahwaperempuan tidak dibedakan dalam wilayah pembagian: kerjanya dengan laki-laki. Hanya perbedaan terjadi dalam peranan mereka dalam rumah tangga, dimana1secara kodrati, wanita haruslah menjadi seorang ibu dan laki-laki adalah kepala1rumah tangga. Hal ini berbeda dalam peran wanita politik, sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan tokoh agama, terutama menyangkut legalitas1perempuan untuk menjadi kepala negara/pemimpin. Umumnya mereka1menggunakan kaidah agama untuk menghambat kemajuan keterhoatan perempuan1dalam berbagai aktivitas. Persoalan-persoalan yang terkait dengan pembagian kerja,1keadilan gender, diskriminasi perempuan dan pemberdayaan perempuan sering1dianggap sebagai ancaman bagi aIiran-aIiran dalam agama.1Diskriminasi terhadap wanita terjadi di setiap aspek kehidupan, seperti1lingkungan kerja, kegiatan perekonomian, politik, budaya bahkan dalam kehidupan1rumah tangga. Dalam kehidupan beragama terlihat pula bahwa di satu sisi dalam1sebagian besar agama berkembang gerakan liberal, ada tarikan yang sama kuatnya1ke arah fundamentalisme. Fundamentalisme cenderung menekankan perbedaan1perempuan dan laki-laId, baik di gereja-gereja AS ataupun masjid-masjid Iran,mengklaim sanksi ketuhanan bagi peran gender yang terpolarisasi. Tapi sebagain1besar tokoh agama tidak setuju adanya diskriminasi terhadap wanita. Pada dasarnya1mereka beranggapan bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak perIu ada.1Perempuan tetap mempunyai kesempatan untuk memimpin dalam berbagai bidang,1tetapi hal ini berbeda dengan keberadaan mereka dalam keluarga. Pada dasarnya1perempuan tetap mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada laki-Iaki1(suami). Perempuan bisa memimpin jika laki-laki tidak ada di rumah.1Sebagai reaksi terhadap posisi wanita yang lebih dianggap sebagai warga1kelas dua daIam berbagai bidang, pada awal abad ini marak dengan1diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh dan kampanye1persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bagi tokohtokoh1agama, adanya keadilan gender adalah sesuatu yang harus dilakukakan.1Karena pada saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membatasi gerak perempuan1daJam berbagai bidang. Adanya stereotype yang memagari profesi perempuan masih banyak terjadi di negara maju, apalagi negara berkembang. Jelas ini tak sesuai dengan ajaran agama karena pada dasarnya semua agama menghargai basil kerja1perempuan dan mendorong perempuan untuk bekerja serta berprofesi mulia.1Perhatian para pencetus keadilan dan kesetaraan gender khususnya di kalangan1perempuan hingga kini terfokus pada harapan dapat terciptanya kehidupan1berkeadilan gender di semua aspek kebidupan masyarakat. Maka, dibutuhkan suatu1kontrak social baru, kesadaran baru bahwa dunia ini dalam proses1penyempurnaannya diperlukan tanggung jawab bersama antara1laki-laki dan perempua

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL POLITIK YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA DALAM MENYUARAKAN REFORMASI EKONOMI DAN POLITIK: STUDI KASUS AKSI-AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SELAMA DAN SESUDAH SIDANG UMUM MPR MARET 1998

Penelitian ini mendasarkan pada fenomena maraknya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang berkembang selama krisis ekonomi tahun 1997 ddan awal 1998. Hahasiswa berbagai universitas di Indonesia bergerak melakukan "perlawanan politik" terhadap kekuasaan orba, termasuk mahasiswa Universitas Airlangga. Substansi politik demonstrasi dapat dibagi ke dalam 3 isu politik. Pertama, mereaksi terjadinya krisis ekonomi yang berdampak lUBs bagi masyarakat. Kedua, krisis ekonomi hanya diatasi kalau ada reformasi politik. Ketiga, reformasi politik berarti Soeharto mundur dari kekuasaan. Tujuan penelitian ini berupaya mengungkapkan faktor-faktor sosia1 dan politik yang mendorong mahasiswa Unair ikut melakukan aksi demonstrasi serta isu-isu ideologis apa yang menjadi landasan politik maahasiswa dalam menyuarakan tuntutan reformasi politik dan ekonomi yang berkembang selama aksi-aksi demonstrasi. Wawancara terhadap 115 responden dari 10 fakultas di Unair yang dipilih secara aksidentil, rnenunjukkan hasil 5bb; bahwa faktorfaktor sosial politik yang mendorong mahasiswa untuk berdemonstrasi adalah ketidakpuasan atas pernburukan kondisi ekonomi politik dan kehidupan politik orba yang dinilai tidak demokratis yang akhirnya mendorong untuk diadakan perubahan po1itik

PENGKAJIAN DAERAH YANG MENDAPAT lDT (lNPRES DESA TERTINGGAL)

Psmbangunan naaional Indonesia selama lima Pelita terakhir telah menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi selama dua puluh tahun terakhir rata-rata mencapai 6% per tahun dan jumlah orang miskin sscara absolut juga teruS berkurang. Bsrdasarkan tolok ukur ambang tingkat kemiskinan setara 2.100 kalori ditambah konsumsi non-pangan 15,92% s.d. 17,96% untuk perkotaan dan 6,12% s.d. 6,52% untuk daerah pedesaan, jumlah penduduk miskin yang masih berada di bawah garis kemiskinan secara sangat substansial terus menurun dari 40,08% (54,2 juta orang) pada 1976 menjadi 26,85% (40,6 juta orang) pada tahun 1981 (BPS, 1984), dan turun lagi hanya tinqgal 15,12% atau aekitar 27 juta pada tahun 1990 (BPS, 1991)

PEMANFAATAN DANA BANGDES (BANTUAN PEMBANGUNAN DESA) STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM INPRES BANGDES DI KABUPATEN LAMONGAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa, melalui LKMD dan LMD, diberi kesempatan oleh pemerintah supra desa untuk menyususn program-program pembangunan di desa yang dibiayai dana Bangdes. Hanya saj a, kesempatan untuk menyusun program pembangunan, melalui DURP, ini keputusan akhirnya berada di tangan CAMAT DAN bupat

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK PENYEBAB MUNCULNYA KEKERASAN POLITIK DI JATIM: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANGKALAN DAN PASURUAN

Secara garis besar penelian ini mengajukan tiga masalah utama berikut: Pertama. faktor-faktor sosial ekonomi dan politik apakah yang menjadi akar persoalan kekerasan politik di seputar pemilu 1997 Kedua, 8agaimanakah bentuk-bentuk kekerasan politik yang terjadi Ketiga, apakah munculnya kekerasan politik di seputar pemilu lebih dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang berada dalam diri pelaku kekerasan atau variabel-variabel yang berada di luar para pelaku kekerasan? Keempat, solusi macam apakah yang dapat ditawarkan untuk memeradam munculnya kekerasan politik di masa~masa mendatang? Oleh karena itu. tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri beberapa akar persoalan munculnya kekerasan politik di seputar pemilu. baik menjelang dan selama kampanye maupun pada hari H dan sesudah pemilu 1997. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk mencari solusi atau formula pemecahan sehingga peristiwa-peristiwa yang sama tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menjawab permasalahan di atas, tim peneliti memilih tiga media massa dijadikan sebagai sumber data. yakni Harian Kompas. Jawa Pos dan Bernas. Pemilihan tiga media massa ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berita-berita di ketiga media massa. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudiandinterpretasi dan dianalisis sesuai dengan isi berita yang ada. Dalam analisis data yang diperoleh. sejauh mungkin didasarkan pada teori-teori yang ada, sehingga lebih memberi makna teoritis terhadap temuan yang diperoleh. Sejauh memungkinkan. data-data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi~ agar para pembaca lebih muda memahinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mendorong munculnya kekerasan politik. Pertama, faktor politik atau struktural. terutama sikap oknum pejabat yang dinilai kurang adil. Kedua, faktor psikologi sosial atau perasaan egoismell terhadap OPP yang didukungnya. Sementara itu. bentuk-bentuk kekerasan politik yang terjadi sebagian besar berupa pengrusakan atau pembakaran kantor pemerintah. Beberapa kantor pemerintah yang sering menjadi sasaran amuk massa adalah kantor desa, kantor kecamatan, kantor pembantu bupati, bank-bank pemerintah, dan sebagainya. Bentuk kekerasan politik yang lain adalah pengrusakan/pembakaran fasilitas umum. pengrusakan/pembakaran rumah/toko, kendaran, pengrusakan/pembakaran perkelaian antara OPP. dan sebagainya. Saran yang diajukan oleh tim peneliti agar kekerasan yang sama tidak muncul di masa-masa mendatang adalah dengan menerapkan sistem demokrasi secara sunguh-sunguh. Hal ini didasarkan pertimbangan karena dengan menerapkan sistem demokrasi secara sungguh-sungguh maka konflikkonflik kepentingan antar kelompok dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada dan memungkinkan masyarakat mengontrol kepada para pemegang kekuasaan. Di samping itu, aparat pemerintah. baik sipil maupun ABRl, sebaiknya bersikap adil terhadap semua pendukung kontestan yang ada