Democratic Policing dalam Perspektif Manajemen Kolaborasi

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia.   Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah   Abstact Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia. Keywords: democratic policing, collaboration management, land dispute

Democratic Policing dalam Perspektif Manajemen Kolaborasi

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia.   Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah   Abstact Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia. Keywords: democratic policing, collaboration management, land dispute