Tingkat Energi Atom Helium Dengan Pendekatan Model Partikel Bebas (Independent Particle Model)

Atom berelektron banyak merupakan atom yang memiliki elektron lebih dari satu. Atom yang demikian akan menghasilkan spin elektron yang akan memengaruhi energi atom tersebut. Selain itu, elektron dalam atom berelektron banyak akan saling tolak menolak dan interaksi tersebut akan mengubah energi atomnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan energi atom Helium dengan menggunakan metodepartikel bebas yang dikoreksi oleh interaksi antar elektron, teori relativitas dan interaksi antara medan magnet intrinsik dan momen magnet spin elektron. Interaksi antar elektron menghasilkan dua jenis energi yakni energi untuk parahelium dan orthohelium sedangkan koreksi akibat teori relativitas dan interaksi momen magnet intrinsik dengan momen magnet spin yang disebut dengan spin-orbit terkopel mengakibatkan energi atom Helium sedikit berubah sesuai dengan nomer quantum elektronnya. Semakin besar bilangan kuantum utama, semakin kecil koreksi relativistik dan koreksi spin-orbit terkopelnya. Sedangkan dalam bilangan kuantum yang sama, semakin besar bilangan kuantum orbitalnya maka akan semakin kecil koreksi spin-orbit terkopelnya

Nurse Interpersonal Communication Skills Influence the Increasing of Patient Satisfaction

In nursing practice, communication is a means of developing relationships nurses and patients, and may affect the level of satisfaction of patients to health care that is given. The purpose this research was to study the effects of nurse interpersonal communication toward patient at Baptist Hospital Kediri. The design of this study was cross-sectional with the independent variable was nurse interpersonal communication and the dependent variable was level of patient satisfaction. Population of this study was patients IRNA Class 3 RS. Baptist Kediri, it was obtained 96 patients, using proposive sampling technique. Statistical analysis using Spearman's rho test with α ≤ 0.05. The results obtained were good nurses interpersonal communication, while the level of patient satisfaction with the services of nursing is very satisfied, statistical tests obtained p = 0.000 means that there is an influence on the level of interpersonal communication in patient satisfaction IRNA Class 3 RS. Baptist Kediri. Concluded that if the interpersonal communication skills of high nurse patient will be more satisfied

Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo

Akuntabilitas politik KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Penelitian terhadap persoalan akuntabilitas politik KPU, terutama akuntabilitas politik KPU dalam pelaksanaan Pilkada sangat urgen dan relevan dilakukan seiring dengan terjadinya sejumlah masalah yang dialami saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari tujuan penelitian serta fokus penelitian tentang Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan Perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo maka sangat diperlukan azas keterbukaan. Kata kunci: Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Umu

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP

Perbaikan Tanah Gambut dengan Metoda Kolom Konfigurasi Segitiga dari Campuran Fly Ash dan Bottom Ash

Stone column is a digging and replacement effort undertaken to replace soils to be used as base of construction with compacted vertical columns. In this research, column with fly ash and bottom ash mixtures with 40% fly ash and 60% bottom ash is used.The columns are used as reinforcement of peat soil with triangular pattern. Variations used are 3 cm, 4 cm, and 5,5 cm in diameter (D) with spaces 1,25D, 1,5D, and 1,75D. Loading test was performed to the stabilized peat soil and bearing capacity of the soil was analyzed by 20 mm settlement method and theoretical analysis suggested by Barksdale and Bachus (1983).Results of the 20 mm settlement method obtained maximum bearing capacity is given by 5,5 cm diameter and 1,25 D space variation. The maximum bearing capacity is 9,20 kg/cm2 with an increase of 51,07%. For theoretical analysis of single column, maximum bearing capacity is given by 3 cm diameter and for theoretical analysis of group columns, maximum bearing capacity is given by 5,5 cm diameter and 1,75 D space variation

Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau

Tuntutan pelayanan air bersih yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas hingga saat ini selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Lemahnya koordinasi dan kelembagaan dapat menimbulkan pengelolaan sumber daya air tidak efisien. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Fenomena pengelolaan sumber daya air di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1997 sudah dikelola dengan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau dulu lebih dikenal masyarakat sebagai PT.Caltex Pasific Indonesia. Tujuan Pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk pengadaan sarana air bersih wilayah Duri. Kerjasama ini dilaksanakan secara terpadu guna mencapai kebutuhan pelayanan air bersih sebesar minimum 80 liter/detik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan model interaktif berdasarkan kelima variabel fokus penelitian yaitu (1) komunikasi dan koordinasi; (2) dukungan sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) lingkungan kebijakan; dan (5) disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai jalur penghubung antar aktor yang dapat menumbuhkan tercapainya disposisi yang baik. Dukungan sumber daya memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapai tidaknya tujuan kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri dibandingkan dengan kelima variabel yang telah dikaji. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan memberikan kontrol dan dukungan tercapainya tujuan kebijakan lebih baik lagi. Sedangkan disposisi kebijakan menunjukkan kemapuan implementor dalam menanggapi dan merepresentasikan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dari kelima variabel tersebut menumbuhkan faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan untuk mengatasi permasalah yang timbul

Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penetapan APBD Kabupaten Kudus selalu terlambat. Akibat keterlambatan penetapan APBD tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis exploratif untuk mengidentifikasi variabel-variabel permasalahan yang mempengaruhi penyusunan APBD Kabupaten Kudus, dan selanjutnya dilakukan analisis faktor dalam pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Hasil penelitian didapatkan 5 faktor yang dapat menjelaskan penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan varian sebesar 65,837 %, yaitu (1) Faktor Komitmen dan Kepentingan Eksekutif, (2) Faktor Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif, (3) Faktor Kompetensi dan Komitmen Legislatif, (4) Faktor Koordinasi dan Kompetensi SKPD, (5) Faktor Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan 34,163 % dijelaskan faktor lain selain kelima faktor tersebut. Kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, lebih mengutamakan kepentingan dalam pengalokasian anggaran, koordinasi dan komunikasi yang tidak baik, dan kurangnya kompetensi dalam penganggaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Selain itu pemerintah pusat juga memberi andil dalam keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus yaitu keluarnya pedoman penyusunan APBD setiap tahun dengan berbagai ketentuan yang berubah di dalamnya serta keterlambatan penerbitan aturan tentang penggunaan dana-dana pusat yang bersifat specifik grant. Atas berbagai permasalahan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, ada sangsi tegas apabila APBD ditetapkan terlambat, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta perlu disusun analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja