Neotropical Cerambycidae (Coleoptera) primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini (Lamiinae)

The following new species are described: Nyctonympha andersoni, sp. n., and N. howdenarum, sp. n., both from Colombia; N. genieri, sp. n., from Ecuador; N. taeniata, sp. n., from Trinidad; Falsamblesthis microps, sp. n., from Venezuela; Bactriola circundata, sp. n., from Brazil (Rio de Janeiro); B. maculata, sp. n., from Venezuela and Ecuador; and B. falsa, sp. n., from Brazil (Minas Gerais to Rio Grande do Sul). A redescription of Bactriola vittulata Bates, 1886, herein designated as the type species of the genus, is provided. Accurate data on the occurrence of Saepiseuthes chilensis Thomson, 1868, in Chile are given. Keys to the species of Bactriola Bates, 1886 and Nyctonympha Thomson, 1868 are added

KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas di mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1.  Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: pesawat udara; kawasan udara terlaran

PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. . Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat. Abstract This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive. This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative. This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children. Keywords: Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabay

Department of Behavioral Health & Intellectual disability Services

COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care Department of Behavioral Health & Intellectual disability Services Brienne Jennings (Instructional Designer) and Andrea October (Trauma Resilience Training Coordinator) have collaborated on a webinar titled COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care. Fayetta McMillion-Jones (Health Promotion Program Coordinator/Healthy Minds Philly) works directly with our service providers to facilitate Behavioral Health Screenings and Mental Health First Aid training. On behalf of Behavioral Health Training & Education Network (BHTEN): Webinar COVID-19: Strategies for Coping and Engaging in Self-Care. Resources for Webinar Why Are we Stressed? (Slide #9): Kay, A. C., Gaucher, D., Napier, J. L., Callan, M. J., & Laurin, K. (2008). God and the government: Testing a compensatory control mechanism for the support of external systems. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 18-35. Dr. Kelly McGonigal Video (Slide #10): https://www.nicabm.com/3-step-approach-for-managing-uncertainty/ Burnout Definition (Slide #8): https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/ Quarantine Stressors (Slide #6): Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G.J. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395 (10227), 912-20. DBHIDS Practice Guidelines (Slide # 11): https://dbhids.org/practice-guidelines#tab-id-1 On behalf of Healthy Minds Philly: Amidst the Covid-19 pandemic Healthy Minds Philly would like you to know You are not alone. During this time of practicing social distancing we are continuing to work to connect you with information, resources and supports to promote emotional and behavioral wellness. Our Healthy Minds Philly website https://healthymindsphilly.org/en/ can offer you resources and information to help support you and your family during this time. Select the Event tab to find a calendar of webinars and other online supports. The Screening tab will offer you the opportunity to participate in an online chat, take a free anonymous behavioral health screening and provide access to suggested resources and supports. Screenings are key in understanding behavioral health and maintaining overall health. Select the Resources tab to find resources and links to Crisis supports, Mental Health services, Safety and much more. Call our warmline at 267-687-4381 to speak with a live person Follow us on Twitter https://twitter.com/healthymindsphl and Facebook https://www.facebook.com/DBHIDS for additional tips and strategies, information and updates to keep you connected to maintain health and wellness. Remember “You are not Alone” We are here to help Healthy Minds Philly is an initiative of Department of Behavioral Health and intellectual disAbility Services (DBHIDS) https://dbhids.org/wp-content/uploads/2016/02/Healthy-Minds-Philly-One-Pager_English.pd

KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: Ketentuan Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing,  Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas

Arcadia University Office of Career Education

The mission of the Office of Career Education is to educate and create connections for the Arcadia University community to facilitate the holistic career development of undergraduate students, graduate students, and alumni. Submit a Question to Career Educatio

Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease Detection and Testing Interface (MCI-ADDTI) Modeller10.4 Integrating Structure-Function Prediction Modules

In the population of adult human patients who over express Beta and Tau Amyloids, it is unclear why 40% of them do not have Alzheimer’s Disease (AD), when all patients with AD have an overexpression of Beta and Tau Amyloids. The MCI-AD-DTI project’s epigenetic pipeline is an evolving computation tool that seeks epigenetic-related information related to the observed disparity. The MCI-AD-DTI’s epigenetic pipeline’s ability to identify mutations currently relies solely on PyPDB for verification of its protein functionality evaluation. The assessment process of the industry standard application, Modeller10.4, is independent from the current epigenetic pipeline’s protein evaluation algorithm. Thus, this project concludes that integrating Modeller10.4, with its protein modeling, would contribute through an increase in the ability to distinguish between which Single Nucleotide Polymorphic (SNP) mutations change functionality