UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DOMESTIK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

Penelitian tentang Upaya Pertindungan Hukum Bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Domestik Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia adalah penelitian yuridis normatif. Kekerasan domestik yang menjadi salah satu perhatian dunia dewasa ini tetah melanda pada semua lapisan masyarakat, tidak saja terhadap perempuan, letapi juga laki-Iaki. Akan tetapi kecenderungan terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-Iaki. Kskerasan domestik terjadi karena budaya palriarki yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia bahkan hampir di seluruh bagian dunia. Penelitian in; mengkaji berbagai bentuk pertindungan hukum begi perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik, dalam hal ini pasal 351 KUHP, sampai dengen pasal 355 KUHP, serta pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHP, juga pasal 1385 KUH Perdata, bagi mereka yang menunlut ganti rugi material, serta pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan upaya hukum yang dapal dilempuh oleh perempuan korban kekerasan domestik yailu dengan mengkonsultasikan ke Lembaga Bantaan Hukum. Berdasarkan masukan dari Lembaga Bantuan Hukum, korban/klien dapat metnutuskan harus bertindak apa yang lerbaik dalarn menghadapi kasusnya tersebut. Apakah berhenti pada konsultasi kepada LBH ataukah melanjutkannya hingga proses pemeriksaan di Pengadilan

Ajudikasi versus non ajudikasi suatu studi telah digunakan atau tidaknya hukum dalam perselisihan perburuhan

Program pembangunan yang terutama menekankan pada sector ekonomi , sebagaiamana telah dilaksanakan dalam rangkaian beberapa kali pelita,ternyata berhasil menghidupkan dunia usaha dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi ,pemekaran dunia usaha itu mempu menciptakan lapangan kerja terbaru yang dapat menyerap tenaga buruh dalam jumlah yang sangat besar pertumbuhan angka buruh industry di kota kota besar Indonesia hamper menyaingi jumlah tenaga kerja sector agraris tradisional di pedesaa

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DOMESTIK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

Penelitian tentang Upaya Pertindungan Hukum Bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Domestik Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia adalah penelitian yuridis normatif. Kekerasan domestik yang menjadi salah satu perhatian dunia dewasa ini telah melanda pada semua lapisan masyarakat, tidak saja terhadap perempuan, tetapi juga laki-Iaki. Akan tetapi kecenderungan terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-Iaki. Kekerasan domestik terjadi karena budaya palriarki yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia bahkan hampir di seluruh bagian dunia. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum begi perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik, dalam hal ini pasal 351 KUHP, sampai dengen pasal 355 KUHP, serta pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHP, juga pasal 1385 KUH Perdata, bagi mereka yang menuntut ganti rugi material, serta pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan korban kekerasan domestik yaitu dengan mengkonsultasikan ke Lembaga Bantuan Hukum. Berdasarkan masukan dari Lembaga Bantuan Hukum, korban/klien dapat memutuskan harus bertindak apa yang terbaik dalam menghadapi kasusnya tersebut. Apakah berhenti pada konsultasi kepada LBH ataukah melanjutkannya hingga proses pemeriksaan di Pengadilan

PERTIMBANGAN COST AND BENEFIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN DI PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI KELAS I JAWA TIMUR

Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa, cukup efisien bagi para pengusaha? Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum berperkara ke pengadilan? Bagaimana peranan pengacara di dalam usaha untuk lebih mengefisienkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata, bagi semua lapisan warga masyarakat. Evaluasi melalui penelitian ini perlu dilakukan, mengingat adanya ketentuan pasal 4 (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970, yang mewajibkan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila pelaksanaan peradilan bergeser dari asas ini, akan terjadi adanya kecenderungan bahwa kelompok masyarakat lapisan bawah, tidak dapat mendayagunakan pengadilan sebagaimana mestinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi, dengan pendekatan socio-legal-research. Dengan demikian penelitian akan bertolak dari ketentuan hokum positif, kemudian dilakukan evaluasi secara empiris mengenai implementasi dan dampak dari ketentuan-ketentuan hokum positif itu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan semakin menurunnya jumlah perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini berarti para pencari keadilan perlu mempertimbangkan lebih dahulu untung-ruginya, bila akan memilih cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Paling tidak ada kendala yang perlu dipertimbangkan, yaitu jangka waktu penyelesaian perkara dan biaya yang harus disediakan. Peranan pengacara dalam usaha untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan belum nampak. Sehingga jangka waktu yang diperlukan relative cukup lama. Lamanya proses peradilan itu, berdampak pada semakin mahalnya biaya berperkara di pengadilan, dan pada akhirnya nampak adanya kecenderungan hanya kelompok "the haves" saja yang mampu berpekara ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran agar lembaga peradilan segera diusahakan kembali pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu perlu adanya "Law standard" yang tegas dan aparat penegak hokum yang bersih dan berwibawa

DAMPAK PENCABUTAN UU NO. 17 TAHUN 1964 TERHADAP PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRAL

LAPORAN PENELITIAN INI MEMBAHAS TENTANG : DAMPAK PENCABUTAN UU NO. 17 TAHUN 1964 TERHADAP PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRA

PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa dalam prakterk gugatan harta bersama harus diajukan tersendiri setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap di samping yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian? Bagaimana proses dan pola penyelesaian perkara pembagian harta bersama di pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangkalan

PERANAN PENDIDIKAN HUKUM FORMAL DALAM MEMBENTUK MINAT KE ARAH PROFESI PENEGAKAN HUKUM/PERADILAN (Sebuah Pengamatan Pada Beberapa Fakultas Hukum Negeri)

Studi empiris mengenai hidup hukum belum banyak dilakukan di negara kita, juga di negara-negara berkembang lainnya. Pada hal dalam pembangunan hukum seperti yang dicanangkan dalam era Repelita IV ini, perencanaan dan program saja tak cukup bila ytanpa disokong oleh pengamatan empiris atau oleh data

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TAHUN 1974-1977 DI UNlVERSITAS AIRLANGGA

Fungsi perguruan tinggi terkumpul dalam Tridharma perguman tinggi, yang terdiri atas tiga unsur yaitu Pendidikan. Penelioan dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga dhanna Jili pada permulaan seann-akan tampak sebagai tiga unsur yang terpisah tetapi dalam perkembangan seLanjutnya ketiga Unsur ini akan makin banyak bertumpang-tindih. Tumpang-tindih ini sudah jelas terlihat di Universitas Airangga dan perkembangan seLanjutnya harus diarahkan sehingga tiga dharma pad. akhirnya ak.n bempa satu kesatuan. Dalam HKerangka Pengembangan Penelitian di Perguruan Tinggi yang dikeluarkan leh Ditjen Penti Departernen P &. K «lab tertera maksud dan tujuan pengembangan dhanna Penelitian. Dalam pembangunan negan dan bangsa Indonesia peran ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi Makin penting, bahkan menjadi faktor penenrn apakah bangsa dan negara Indonesia dap.t berh.sil melaksanakan pemb.ngunanny. menjadikan Indonesia satu warga yang terhormat dalam lingkungan negara-negara yang sudah berkembang. Tugas Petguruan Tinggi dalam pembangunan ini antara lain mengembangkan Perguruan Tinggi menjadl tcmpat pengembangan ilmu pengetahuan. Kenyataan di Indonesia pada masa sekarang ini Wah bahwa tenaga yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkumpul terutama di Perguruan Tinggi dengan sa.rananya. Mengingat bahw. kunei kebemasilan pengembangan ialah ten!:a yang trampil dan mampu maka sungguh berat tugas Perguruan Tinggi dalam pembangunan ini. Hasil penelitian ini yang berupa pengembangan ilmu pengetahun dan pener.pannya perlu diam.lkan pad. masyarakat, dengan demikian basil penelitian dap.t langsung berguna untuk pembangunan. Penterjemahan dan penyampaian hasil penelitian sehingga dapat digunakan oleh masyarakat ialah inti isi dhanna Pengabdian pada Masyarakat. Garis~garis besa.mya pun sudah ditentukan oleh Ditjen Penti Depanemen P & K tetapi masih harus dicari jalan sehingga dengan pengalaman dan kemampuan yang sudah ada di Universitas Airlangga dan yang masih akan dapat dikembangkan, pengembangan dharma Pengahdian pad. Masyarakat dapat berjalan sebaik-baiknya