Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Wordwall di Era Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD

One of the most important things in learning is the use of appropriate media. The right media can affect student learning success. However, it has so far been neglected by many teachers/professionals. The research objective is to increase students' interest in learning through Wordwall-based media. This study uses Classroom Action Research (CAR). The data source for this research were 26 grade V students at SDN Turi II Tambakrejo. The results of the study show that learning with Wordwall-based media can increase students' interest in learning. This increase can be seen in student learning outcomes in the preliminary study an average of 56,3. Meanwhile, in Cycle I, it was 72,3 and the average in Cycle II was 83,15. In addition, there are also observations on the proportion of nine indicators of student interest in learning. Students who are developing quite well (BCB) and students who are developing very well (BSB) experience an increase in the percentage of preliminary studies of only 59% when given Classroom Action Research, an increase of 77% in cycle I, while in cycle II it reaches 90%. The conclusion is that using Wordwall-based media can increase student learning interest. Therefore, it is hoped that teachers/educators will try to implement a Wordwall-based learning environment to increase students' interest in learning at school.Salah satu hal terpenting dalam pembelajaran adalah penggunaan media yang tepat. Media yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Namun, sejauh ini telah diabaikan oleh banyak guru/profesional. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar siswa melalui media berbasis Wordwall. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sumber data penelitian ini adalah 26 orang siswa kelas V SDN Turi II Tambakrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media berbasis Wordwall dapat meningkatkan minat belajar siswa. Peningkatan tersebut terlihat pada hasil belajar siswa pada prasiklus rata-rata sebesar 56,3. Sedangkan pada Siklus I memperoleh 72,3 dan Siklus II memperoleh sebesar 83,15. Selain itu adapun hasil observasi pada proporsi sembilan indikator minat belajar siswa. Siswa yang Berkembang Cukup Baik (BCB) dan siswa yang Berkembang Sangat Baik (BSB) mengalami peningkatan persentase dari prasiklus hanya sebesar 59% ketika diberikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), meningkat menjadi 77% pada Siklus I, sedangkan pada Siklus II mencapai 90%. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan media berbasis Wordwall dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, diharapkan para guru/pendidik berusaha mengimplementasikan lingkungan belajar berbasis Wordwall untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah

PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MELALUI PROSES PRAPERADILAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekusasaan semata. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Adapun faktor penegakan hukum adalah merupakan salah satu untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam negara terjadi tindak pidana maka langkah yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana. Untuk itu, maka sebelum terjadinya suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan (preventif) maupun pemberantasan (represif). Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk di dalamnya pemlasuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan pasal 264 (memalsukan aktaakta otentik)

Kajian Yuridis Tentang Sanksi Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia is one of signatory member of the United Nations Convention on the Rights of the Children, which requires the State to guarantee that no children may suffer torture or other cruelty, whether it is humane action or degrading treatment or punishment. Protection of children in criminal cases is categorized as special protection that requires special treatment in handling the cases.Decency crimes generally lead to condemnation from the community; it especially comes from parents that happen to girls and boys, regarding the crime of rape, obscene acts, pedophiles and others. The arrangements that can be imposed on perpetrators prior to the existence of special laws governing pedophiles namely articles 289, 290, 292, which are regulated in the Criminal Code and articles 81, 82 and article 76D which are regulated in Law No. 16 of 2017 on the amendment of Law No. 23 of 2002 concerning children protection.In law No. 17 of 2016 amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, it is stated in law No. 16 of 2017 enhances the sanctions for the child sexual violence perpetrators, namely by chemical castration or injection of chemical liquids and installing chips as electronic detection devices. Such actions will be punished within a maximum period of two years and it is implemented after the convict is serving a basic sentence. Perpetrators may also be subject to additional penalties in the form of announcements of the perpetrator's identity because the actions and additional penalties are excluded for the child perpetrators . Keywords : Child, Decency Crime, Pedophile, Chemical Castration Punishment

Evaluasi Program Sekolah Unggul Berbasis Soft Skills (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sidoarjo)

The purpose of this study was to determine the evaluation of the soft skills-based superior school program at SMAN 1 Sidoarjo. This study used the descriptive qualitative method. The subjects of this study were principals, teachers, education staff, students, and all those involved in the soft skills-based superior school program at SMAN 1 Sidoarjo. The instruments of this research are interviews, observations, and documentation. The data findings were analyzed and presented in a qualitative descriptive manner. The results showed that the evaluation of the soft skills-based superior school program at SMAN 1 Sidoarjo was carried out by the internal school itself, and external parties, namely the education office, school supervisors, school committees, and parents/guardians. The results of the study explain that the evaluation is carried out through the following stages: (1) preparation of evaluation instruments; (2) evaluation by internal parties; (3) evaluation by external parties; (4) evaluation results; and (5) follow-up in the form of an improvement plan

Analisis yuridis pertangungjawaban pidana terhadap pengguna Media Sosial menurut undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komonikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala buruk yang meresahkan masyarakat sehingga aparat yang berwenang kurang maksimal mengendalikannya karena “jagat maya” telah menjadi dan dijadikan sebagai “rumah baru”. Berkembangnya dunia teknologi tersebut perlu adanya aturan hukum agar masyarakat dapat membedakan mana yang salah dan benar dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diteliti. Bagaimanakah perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, Bagaimanakah analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, untuk mengetahui analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkembangan dunia informasi dan teknologi Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup baik untuk membatasi tindak pidana dalam dunia teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap dijadikan acuan dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam teknologi informasi, agar pelaku tindak pidana pengguna media sosial mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi korban mendapatkan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadila

Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Anak dan Upaya Penanggulangannya

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh anak para remaja di Marelan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Marelan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika

Analisis hukum pidana terhadap kejahatan penelantaran anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia  harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur  bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan  seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainny

Pembelajaran Inovatif Pendidikan Karakter Pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia Meningkatkan Kualitas Sikap, Minat, dan Hasil Belajar Siswa

Pendidikan inovatif berkarakter sebagai pondasi kehidupan diperlukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dengan isu-isu global. Tujuan kajian dengan model literartue review berupaya menjabarkan efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter berbasis pembelajaran inovatif dengan metode Cooperative Learning and Project-Based Learning. Kolaborasi inovasi pembelajaran ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat didik dan dunia kerja dalam pembangunan yang berkelanjutan. Model pembelajaran kooperatif (Coopertive Learning) merupakan suatu inovasi model pengembangan yang terpadukan serta mengimplementasikan model-model pembelajaran sesuai kurikulum 2013, KKNI, dan KPT. Pembelajaran yang mendorong pembelajar aktif-kreatif, bersadar diri, tanpa harus bergantung kepada pendidik, memperkuat rasa percaya diri, berpola pikir mandiri, serta mampu mendapatkan informasi-informasi pengetahuan multisumber