Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polres Salatiga)

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Penyalahgunaan narkotika terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba, Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah “faktor diri”. Faktor diri yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga menyalahgunakan narkotika. Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, dengan tahapan rahabilitasi medis yaitu: Pertama, program rawat inap selama minimal 3 bulan, Kedua, program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasional dan usia kurang dari 18 tahun. Maka upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Rehabilitasi medis tidak dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kata kunci: faktor penyalahgunaan narkotika, tahapan rehabilitasi, upaya perlindungan hukum

Pemidanaan Terhadap Penganiayaan Wartawan (Studi Kasus Putusan No. 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby)

The journalist profession often experiences unpleasant treatment by the government, apparatus, and the public, even though the journalist profession is protected by law in UU No.40 of 1999 concerning the Press, as experienced by Nurhadi, a journalist who received intimidation, persecution, and censorship by police while conducting interviews, this of course violates the provisions of press offenses in Pasal 18 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press paragraph (1). The author is interested in examining how legal considerations by judges in Decision No. 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby who decided on the Nurhadi case. This study uses a normative juridical approach based on case studies on decisions. The findings of the authors in this decision are that the judge sentenced Defendant I and Defendant II to 10 months in prison and an additional sentence of granting restitution to the victim. Based on this, according to the author's analysis, the judge in deciding was in accordance with the rule of law but not in accordance with the objectives of criminal law

Penelantaran Orang Tua Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam (Studi Kasus Di Polres Magetan Dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)

This research is limited to parental neglect by children by neglecting within the scope of the household. This study aims to explain parental neglect by children from the point of view of criminal and Islamic law, to know the law enforcement policies against the criminal acts of neglect of parents by children at the Magetan Police and to know the role of the Tresna Werdha Magetan Social Service Technical Implementation Unit in dealing with victims of parental neglect. This research is a descriptive study using a normative-empirical approach and data validity testing techniques using data triangulation and data analysis techniques, namely qualitative analysis. The results of the study show that the criminal law policy related to parental neglect is regulated in a special law, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Neglect of parents by children in Islamic law whose discussion is limited to jinayah or Islamic crimes, including Jarimah ta'zir based on the story of alaqamah in the time of the prophet Muhammad SAW. Law enforcement against the criminal act of neglect of parents by children carried out by Magetan Police Investigators is not in accordance with the applicable laws and regulations because. The role of UPT PSTW Magetan in dealing with victims of neglect in the household, especially the elderly, is in accordance with applicable laws and regulations

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Wilayah Hukum Ngawi)

The purpose of this study is to ascertain how the Ngawi Resort Police enforces the law when civil servants engage in illegal drug use, how the civil servant code of ethics is applied to those who do so, and how illegal drug usage is seen from an Islamic perspective. This method of study was applied empirically. The empirical method is a strategy that first analyzes secondary data before using field-collected primary data for analysis to address the issue at hand. Descriptive research was used to write this thesis. In support of this thesis, the author will provide an Islamic explanation of the actions taken by law enforcement against drug-abusing officials in Ngawi Province. Study data comprises information from primary data sources, such as the Ngawi Province Regional Civil Service Agency and the Ngawi Police, which the author got directly and gathered from the study site without the use of any middlemen. According to research, the Ngawi Regency Police made a concerted effort to prohibit state officials from abusing drugs. In addition to raids and urine testing, there are other measures used to prevent drug use, such as education about their risks, social rehabilitation, and treatment. Drug abusers who hold a position of public trust (PNS) in Ngawi may be subject to harsh penalties including suspension or dismissal. A term of at least two years in jail is imposed for crimes committed without intent. The plaintiff only received half or fifty percent of their previous Civil Servant (PNS) position's pay since they were accused and imprisoned. Since narcotics like khamr have intoxicating characteristics, they are prohibited according to the verses in Surah Al-Maidah 90–91 of the Al-Qur'an

Dilema Penyimpanan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kasus Di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri Dan POLRES Surakarta)

Penelitian yang berjudul “DILEMA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) (Studi Kasus di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri, dan POLRES Surakarta)” ini bertujuan memecahkan masalah yang terdapat dalam RUPBASAN baik RUPBASAN Kelas I Surakarta maupun RUPBASAN Kelas II Wonogiri dari segi yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN, peran Pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri terhadap benda sitaan yang ditempatkan di luar RUPBASAN, faktor-faktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN, faktorfaktor yang menyebabkan polisi/penyidik (POLRES Surakarta) tidak menempatkan benda sitaan di dalam RUPBASAN. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui proses menelaah data yang didapatkan dari berbagai sumber termasuk dari wawancara, pengamatan yang dilakukan dalam proses pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun hasil penelitian ini yakni terkait tanggung jawab benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN tidak mempunyai tanggung jawab, peran pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri mengambil alih seluruh benda sitaan yang berada di luar RUPBASAN, kedua RUPBASAN tersebut sampai saat ini hanya konsolidasi dan sosialisi antar penegak hukum, adapun faktorfaktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri, untuk mengatasi kesulitan tersebut RUPBASAN Surakarta mengadakan koordinasi dengan walikota Surakarta untuk segera merahabilitas bangunan, sementara RUPBASAN Wonogiri terkait sarana prasarana dan kepegawaian Kepala RUPBASAN sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusahakan tanah dan Gedung/Bangunan Kantor secara representatif, serta menambah tenaga atau pegawai yang ahli. Sementara faktor yang menyebabkan penyidik kepolisian tidak menyimpan benda sitaan di RUPBASAN antara lain, adanya ketentuan Pasal 44 KUHAP, di kepolisian ada satuan TAHTI, benda sitaan yang sangat penting apabila disimpan di tempat lain dikhawatirkan akan mengurangi atau menghilangkan keaslian dari barang bukti, terbenturnya administrasi, serta cepat dalam penanganan perkara

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam

A forced defense (noodweer) is an effort in self-defense that is carried out because of an attack that comes suddenly and is against the law. The regulation in the legal system in Indonesia is in Article 49 of the Criminal Code paragraphs 1 and 2 concerning forced defense (noodweer) and forced defense that exceeds the limit (noodweer excess). However, in reality the perpetrators of forced defense (noodweer) who should be protected and forgiven for their actions by law, were instead sentenced to criminal sanctions by the judge. This study aims to explore and obtain a legal description of the perpetrators of forced defense (noodweer) in order to avoid criminal sanctions. This research uses normative or doctrinal juridical research methods that are descriptive-normative. The data source used is secondary data with library study data collection techniques. As well as in this study using qualitative data analysis methods. Based on this research, the result is that a noodweer should avoid a criminal sanction because he tries to protect himself, his honor, and property. There are two reasons that can eliminate the criminal element against the perpetrator of forced defense (noodweer), namely the justification reason (which is contained in paragraph 1 of Article 49 of the Criminal Code) and the excuse of forgiveness (which is contained in paragraph 2 of Article 49 of the Criminal Code)

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Perspektif Prinsip Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

This study aims to find out about the implementation of law enforcement in the settlement of cases of child sexual exploitation at the Surakarta Police. This study uses an empirical juridical approach with a descriptive research type. Primary and secondary data are the data sources used by the author in compiling this scientific work. The data collection method was carried out using library techniques and interviews with investigators from the Women and Children Service Unit, social workers at the Surakarta City Social Service, and legal advisors. The validity test in this study used the source triangulation method. Data analysis in writing this thesis using descriptive qualitative. The results of this study are that law enforcement against criminal acts of sexual exploitation is carried out in a preventive and repressive manner without any elements of violence in carrying out investigations. The obstacles in this study were the victims who were embarrassed to be honest with investigators; lack of information when the perpetrator does not want to take responsibility and does not want to disclose the actual incident during the investigation; lack of investigators in conducting investigations in their field. Law enforcement against the crime of sexual exploitation of children is in accordance with the principles of maqasid syari'ah

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)

This study aims to describe acts of vandalism from the criminal law enforcement process in the Sukoharjo Regency area, the obstacles faced by law enforcers, and viewed from an Islamic perspective (maqashid syaria'ah). Vandalism is an act of destroying and polluting the environment, usually carried out by a group of teenagers and adults. The motive that is carried out is just the existence of a nickname for both individual and group interests. This research method is descriptive using an approach from an empirical juridical perspective. Methods of data collection using library research and field studies by conducting observations and interviews with sources from law enforcement officials, perpetrators of vandalism, and victims of vandalism. The data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method, namely by analyzing, interpreting, describing and interpreting the results of oral or written data according to their classification with the aim of drawing conclusions. Conclusion is done by deductive method. Based on the author's research, in terms of enforcing criminal law, law enforcement has not implemented applicable sanctions and prioritizes persuasive efforts, then there are obstacles from law enforcement, both from law enforcement factors, infrastructure factors, and community factors, in maqashid syari'ah vandalism enters karah hifdz mal (maintaining property) because it involves property that is damaged or polluted causing losses. Based on the research, the researchers suggest increasing the number of law enforcement personnel so that in carrying out operations it can cover all areas of Sukoharjo Regency and law enforcement agencies, the government and the community synergize and work together in enforcing criminal law against perpetrators of vandalism

Efektivitas E-Tilang dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Karanganyar)

Traffic violations by road users are an on going problem as long as there is no legal awareness instilled by road users because traffic violations are considered a normal culture in society. Lack of discipline as road users and lack of public awareness of the law are the main causes of traffic violations. This study uses an empirical juridical approach whose main data source is primary data in the form of interviews and legal documents. From this study, it was found that the effectiveness of the application of E-Ticket to traffic customers by the Karanganyar Police stated that the application was quite effective. Because it eliminates the practice of extortion that has been carried out by unscrupulous persons to traffic violators, in this case minimizing the encounter between unscrupulous persons and traffic violators because all the systems are based online. The weakness that is a factor constraining the implementation of E-Tilang is the limited installation of CCTV in the entire Karanganyar area so that the police have not been able to fully cover traffic violations. The advantages of e-ticket sanctions in creating traffic order are that people are more careful when driving and who definitely obey traffic rules

Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)

Children are individuals who are still relatively weak and need protection and help to meet their needs. Therefore, children are vulnerable to become victims of violent crimes, one of which is sexual violence. Sexual violence against children is an interaction between children and adults where children are used as objects to satisfy the sexual needs of the perpetrators. The Law on Child Protection and the Law on the Protection of Witnesses and Victims regulate the right of restitution for victims, including children who are victims of criminal acts of sexual violence. Restitution is the payment of compensation given to the victim or their family which is charged to the perpetrator of a crime or a third party. Children as victims of sexual violence suffer very complex losses, both material and immaterial losses and suffer long-term trauma. Restorative Justice is an effort to restore the condition of the victim to what it was before the crime occurred. Protection of the life (hifdzu nafs) in lslam functioned based on the Maqasid Syariah, which is the 5 objectives of lslamic Law in order to maintain the benefit and peace of mankind. The provision of restitution for child victims of sexual violence is in accordance with the Principles of Restorative Justice and the Principles of Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs because it seeks to return the child's condition back to normal as well as efforts to protect theirself and the child's soul so that they can continue their life