Discipling Instrumentalists for Worship and Evangelism

The worship ministry has the ability to disciple and evangelize to people within the congregation and to members of the ensembles. This study focused on the instrumental ensembles of two congregations to analyze the impact they had on the members of these ensembles and the congregations in which they serve. Surveys were sent via email to the members of the instrumental ensembles and the members of the congregations. Seventy-six people participated in the survey with twenty-one of those participants being instrumentalists and fifty-five people being members of the congregation. Survey questions contained general questions about the instrumental ensembles and specific questions about discipleship and evangelism. Once the surveys were returned, it was determined that the instrumental ensembles did have an impact on discipleship and evangelism but the congregation experienced this impact more than the instrumentalists in these congregations

KEHARUSAN SUMPAH SAKSI PERSFEKTIF FILSAFAT HUKUM MORAL IMMANUEL KANT (Refleksi-normatif Pasal 160 ayat (3) KUHAP)

Bunyi sumpah saksi adalah ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (pasal 160 Ayat (3) KUHAP). Keterangan saksi dibawah sumpah atau berjanji memiliki nilai sebagai alat bukti, ini berarti sumpah saksi bernilai untuk memotivasi seorang saksi berkata benar. Motivasi saksi untuk berkata benar merupakan tindakan sesuai dengan kewajibannya. Immanuel Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dengan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Tindakan pertama oleh Kant disebut dengan legalitas, sedang tindakan kedua disebut dengan moralitas. Legalitas dipahami sebagai kesesuaian suatu tindakan dengan norma hukum (lahiriah), sedangkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma moral (batiniah), yaitu yang dipandang sebagai suatu kewajiban.Tindakan saksi baru merupakan tindakan yang dilakukan demi kewajiban apabila keterangan saksi tersebut tidak hanya benar tetapi dapat dipercaya

ASAS KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK BERDASARKAN PRINSIP ITIKAD BAIK

Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Istilah sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat (pasal 1320 BW) karena asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) di antara pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Kepercayaan sangat berkaitan erat dengan kejujuran, kejujuran merupakan prinsip dasar dari asas itikad baik dalam kontrak/perjanjian. Itikad baik para pihak pembuat kontrak berkaitan dengan sikap batin para pembuat kontrak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/ kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/ kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Faktual ketika para pihak telah setuju dengan materi kontrak dan kontrak akan ditandatangani para pihak ternyata salah satu pihak secara sepihak menambah klausula dalam perjanjian tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain, sementara dilapangan ternyata kontrak utama telah dijalankan dengan baik oleh salah satu pihak yang keberatan atas penambahan klausula tersebut. Adapun rumusan masalah : Apakah akibat hukum bagi para pihak sehubungan penambahan klausula tanpa disetujui salah satu pihak?, Tujuan kajian ini adalah menganalisis akibat hukum bagi para pihak dikarenakan penambahan klausula tanpa disetujui salah satu pihak. Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.Kata Kunci : Kontrak, Itikad baik, kejujuran, klausula, sikap bati

KEPASTIAN HUKUM PAYMENT GUARANTEE PADA KONTRAK PERBANKAN DENGAN DEVELOPER

Payment Guarantee atau pembelian kembali jaminan kredit memitigasi resiko Bank  dalam hal Debitur macet pembayarannya, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bank dengan Developer sebagai penjamin Debitur disebabkan karena dalam Perjanjian Kerjasama Bank tidak bisa mengeksekusi jaminan dikarenakan  belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan objek jaminan belum atas nama Debitur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk kepastian hukum Payment Guarantee bagi Perbankan sebagai Penyalur kredit. Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris, analisa bahan hukum yang dipakai adalah dengan cara yuridis kualitatif dengan penguatan pada bahan hukum yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank Sebagai lembaga penyalur kredit selalu dihadapkan pada resiko. Dan untuk memitigasi resiko tersebut adalah dengan adanya jaminan pembelian kembali (Payment Guarantee) yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang memberikan kepastian hukum antara pihak Bank dan Developer sebagai penjamin Debitur

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEOPARK NASIONAL CILETUH SEBAGAI KAWASAN GEOWISATA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Taman bumi Geopark nasional Ciletuh Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan Geowisata harus diciptakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pertama, perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Kedua, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah

ASPEK YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DALAM SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

ABSTRACTKasus perceraian meningkat di sebagian besar kota di Indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilakukankan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. [(Pasal 22) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan

ASPEK NORMATIF ASAS KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK

ABSTRACTKejujuran merupakan prinsip dasar dari asas itikad baik dalam kontrak/perjanjian. Itikad baik para pihak pembuat kontrak berkaitan dengan sikap batin para pembuat kontrak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/ kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/ kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, baik itu karena tidak dapat dilanjutkannya kontrak maupun karena diputusnya kontrak secara sepihak. Kejujuran para pihak dalam kontrak meliputi pada kejujuran atas asal usul identitas diri dan kejujuran atas kehendak serta tujuan para pihak. Berkontrak dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengikuti atau mentaati norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, yang akan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik

ASPEK YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN GEOWISATA GEOPARK NASIONAL CILETUHPALABUHAN RATU.

ABSTRACT Kajian ini bertujuan mengetahui nilai strategis kewenangan dan peran pemerintah daerah sukabumi dalam mengatur serta mengelola kawasan Geowisata Geopark Nasional Ciletuh pada Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.Geopark National Ciletuh merupakan suatu kawasan luas yang mempunyai unsur – unsur geologi dimana masyarakat setempat dapat menciptakan aktivitas ekonomi, khususnya melalui pariwisata (geowisata), selain itu juga Geopark Nasional Ciletuh resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan Geopark dunia atau Unesco Global Geopark (UGG) pada tanggal 17 April 2018, oleh Dewan Eksekuti (Executive Boar) UNESCO

Kepastian Hukum Payment Guarantee Memitigasi Resiko Kontrak Bank dan Developer

The biggest risk of cooperation agreements will be experienced by Banking business actors, the specific nature of banks as credit lenders in the end requires prudence in contracting to avoid losses, payment guarantee instruments or buying back assets can be considered in the agreement system or cooperation contract. to mitigate the risk of loss to the Bank because with the buyback guarantee there is at least a special bond between the Developer and the Bank so that it will provide legal certainty. The instrument payment guarantee or asset repurchase in the deed of the cooperation agreement between the Bank and the Developer is useful for guaranteeing payment and for mitigating the risk of the Bank in the event of a bad debtor in payment, this is because the Bank cannot execute guarantees that have not been bound by the Deed of Mortgage