Memahami Konsep E-governance Serta Hubungannya dengan E-government

E-Governance, E-government dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan ‘elektonik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks. Berangkat dari problema tersebut paper ini mengkaji konsep governance kemudian mengintegrasikannya dengan penggunaan ICTs (Information Communication Technologies) sehingga menghasilkan framework e-Governance yang komprehensif. Paper ini merupakan studi literatur yang menjelaskan e-Governance dan hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi dengan menggunakan konsep governance oleh Jon Pierre (2000) dan Mark Bevier (2007) serta konsep partisipasi dalam proses demokrasi oleh Antiroiko (2004) yang membahas potensi ICTs dalam proses demokrasi. Beberapa ilustrasi mengenai multi sektor, multi level serta dimensi governance ditunjukkan untuk memperjelas proses governance. Kemudian pembahasan mengenai framework e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut

Evaluasi Tingkat Kesiapan Infrastruktur Pemerintah Kota Bogor Dalam Menunjang Penerapan E-Government (TECHNOLOGY Infrastructure Readiness Assessment of Bogor Municipality in Supporting E-Government Implementation)

Penelitian ini melakukan evaluasi tingkat kesiapan inftrastruktur penunjang local e-government Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Bogor dengan menggunakan framework COBIT 5. Pengukuran tingkat kesiapan infrastruktur pada penelitian ini menggunakan 5 proses COBIT. Proses tersebut adalah manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen aset, manajemen konfigurasi, dan mengelola keamanan layanan. Tiga proses pertama dilakukan di Kecamatan dan Diskominfo, dua proses terakhir hanya dilakukan Diskominfo. Dari masing-masing proses, rata-rata tingkat kematangan infrastruktur Kecamatan berada pada level 1 dan 1 Kecamatan berada pada level 2. Untuk Diskominfo proses manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas dan manajemen konfigurasi berada pada level 3, manajemen aset berada pada level 2, mengelola keamanan layanan berada pada level 1