The Disputes of South China Sea From International Law Perspective

Disputes in the South China Sea (SCS) occur due to the seizure of mari- time regions of Spratly and Paracel islands, the regions which are rich in natural resources of oil and gas. Indonesia is not a claimant state to the features in SCS, but Indonesia has a vital national interest to the jurisdiction of waters of the exclusive economic zone (EEZ) and the continental shelf which overlaps with claims 9 dashed lines of PRC. In analyzing and resolving these disputes, the writer uses theory of law- based state as a grand theory, the theory of International law as a middle range theory, and theory of conflict resolution as an applied theory. The method is a normative legal research. The legal materials are collected based on the identifted list of problems/issues and are assessed according to the classiftcation of the problems. The legal materials are deductively managed to draw conclusions from the problems encountered, and are further analyzed to solve these problems. Conflict resolution to maritime territorial dispute can be achieved by legal means. The dispute settlement by legal means can be done through bilateral, multilateral, arbitration, to the International Court of Justice, while the dispute resolution through CBMs can be achieved through dialogue in International fora by applying the formula 6 + 4 + 2 or 6 + 4 + 1 + 1, and by conducting survey and research cooperation in the fteld of maritime

Strategi Integrasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Operasi Militer dalam Mendukung Kampanye Militer

Kampanye Militer merupakan serangkaian dari beberapa Operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu (TNI 2019). Penelitian ini bertujuan a). Untuk menganalisis pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I dalam mendukung Kampanye militer di wilayah Natuna. b) Untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer. c) Untuk menganalisis Strategi integrasi Kogabwilhan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kampanye militer. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian 1) Kogabwilhan I bertugas sebagai penindak awal, pemulih,  penangkal  sesuai kebijakan Panglima. 2) fungsi Pemerintah Kepri meliputi Keamanan, pembangunan ekonomi dan Infrastruktur. 3). Terselenggaranya kegiatan pembinaan teritorial melalui metode Komsos dengan komponen masyarakat. Pembahasan konsep Kampanye militer Kogabwilhan I dalam pelaksanaan kerangka Strategis negara menentukan tujuan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan mengembangkan sumber daya nasional termasuk militer, namun untuk mencapainya konteksnya juga ditentukan oleh hubungan masyarakat yang menopang dan terjalin aktivitas antara sipil dan militer sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara. Kerjasama dimaknai sebagai bentuk proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Maka terselenggaranya kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan dukungan masyarakat Kepri terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat