KADERISASI PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA MENYONGSONG PEMILU 2024

Abstrak. Keterlibatan perempuan pada dunia politik masih menjadi sebuah permasalahan yang menghambat berpartisipasinya perempuan dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan sedikitnya perempuan yang ikut serta dalam Pemilu. Agar perempuan dapat Mendorong perumusan kebijakan yang memperhatikan aspek gender maka ia harus berpartisipasi aktif dalam praktik politik dengan mengambil posisi politik di pusat di pemerintah dan provinsi, kabupaten, kota. struktur sosial para perempuan yang berbeda merupakan nilai penting supaya dalam hal ini perempuan akan terwakili di dalam ranah politik. Metode dan prosedur hukum standar digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian tentang peraturan perundang-undangan (statue approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah primer,sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif relevansinya dengan masalah penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang eksploratif dan argumentatif. hasil penelitian yang didapat adalah penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kaderisasi yang dilakukan bagi kaum perempuan agar dapat unggul di Pemilu 2024 dengan memberikan pendidikan atau pendiklatan kepada seluruh kader baru yang masuk ke dalam partai politik masing-masing dan diberikan pelatihan yang memadai agar para kader baru memiliki dasar yang kuat dalam berpolitik

SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL INDONESIA

Bicameral is the term for a representative system consisting of two chambers (cembers) or two bodies, consisting of an upper house and a lower house in Indonesia known as the DPR RI and DPD RI which aims to achieve good governance. (good governance) as well as the achievement of checks and balances between State Institutions, especially in the Legislative Institution, which is one of the most important elements in the administration of the State. This institution has the main function in regulation, budgeting, and supervision. Although in practice this system is not perfect due to the limited role of DPD in the Political System in Indonesia. Thus, the existence of two chambers in the legislature is expected to achieve two controls in every policy issued, so that it will tend to have a positive impact on the progress of the country and in the end good governance will be achieved as the ultimate goal of a country.Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers) atau dua badan, yang terdiri dari majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house) di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good gavernment) serta tercapainya check and balances antara Lembaga Negara khususnya di Lembaga Legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan,  anggaran, dan pengawasaan. Meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam Sistem Politik di Indonesia. Dengan demikian, adanya dua  kamar  dalam  lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah Negara