EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI PAPUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini dirancang secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pada pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua menunjukan bahwa hal tersebut tidak terlalu signifikan. Kondisi demikian didukung dengan data tingkat rasio kemandirian selalu berada pada persentase di bawah 10% sejak tahun 2016-2020. Pada rasio aktivitas juga, dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan dana belanja rutin terhadap APBD

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Keuangan daerah menjadi penopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengelolanya. APBD harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua tidak signifikan