TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap warga negara asing yang melakukan illegal fishing di-Indonesia dan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani tindakan illegal fishing dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing. Pasal 73 hanya mengatur tentang pembayaran uang jaminan bagi para pelaku tindak pidana Illegal Fishing, dan melarang hukuman badan berupa kurungan terhadap para pelaku tindak pidana Illegal Fishing, ini menjadi celah dalam penegakkan hukum di wilayah indonesia, dimana pelaku Illegal Fishing tidak bisa dikenai sanksi kurungan. 2. Cara yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah berupa Penenggelaman/Pembakaran Kapal para pelaku tindak pidana Illegal Fishing, yang memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mekanisme penenggelaman dalam hukum internasional tidak ada, Indonesia memiliki mekanisme penenggelaman melalui putusan pengadilan

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENJUAL EFEK YANG GAGAL BAYAR GANTI RUGI KEPADA INVESTOR

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli efek dan apa akibat hukum yang ditimbulkan perusahaan penjual efek apabila gagal membayar ganti rugi, dengan metode penelitian penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, 1. Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal para investor dijamin mendapat informasi selengkaplengkapnya dan dilindungi dari pernyataan menyesatkan, Memanipulasi Pasar, dan Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) demikian juga dilindungi dengan aturan dari otoritas jasa keuangan Nomor 65 /pojk.04/2020. 2. Jika melanggar dan terbukti ada kesalahan maka akan diadili di pengadilan niaga, jika di nyatakan bersalah perusahaan akan mendapatkan surat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diberi waktu 270 hari untuk bernegosiasi untuk membayar hutangnya. Jika negosiasi gagal maka pengadilan niaga akan menyatakan perusahaan tersebut pailit dan pengadilan niaga akan menunjuk seorang kurator untuk membersihkan harta perusahaan dan melelangnya dan di bagikan ke para investor

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana eksistensi Petisi Online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia dan Bagaimana pengaturan Petisi Online di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Eksistensi Petisi Online memberikan dampak baik bagi kalangan pekerja yang dapat memperjuangkan usahanya, Serta memperluas jejaring antara masyarakat kepada pemerintah dengan menyuarakan pendapat serta aspirasi mereka untuk mempermudah penerapan demokrasi yang baik, adil dan berkesejahteraan umum untuk menunjang Hak Asasi Manusia bagi keadilan sosial. Petisi Online memiliki tujuan sebagai sarana untuk memenuhi pernyataan suara rakyat agar dapat di telaah oleh pemerintah dan dapat ditelusuri sebagaimana mestinya, serta mendapat pemberlakuan yang tepat bagi kesejahteraan Hak Asasi Manusia. 2. Pengaturan petisi online di Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai petisi tersebut, yang mengakibatkan tidak ada kepastian pihak pemerintah menjawab atau merespon atas petisi yang berisi isu-isu penting dalam jejaring sosial internet. Adanya pasal-pasal yang terkait membawa masyarakat Indonesia lebih mengerti dan memahami adanya kebebasan berpendapat melalui partisipasi sosial dengan menggunakan fasilitas seperti Petisi Online untuk menunjang Hak Asasi Manusia

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Akibat hukum pemberian ganti rugi yang tidak menyebabkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah yang dalam hal ini merupakan penerima ganti Kerugian bagi penerima ganti rugi dikarenakan tidak layak dan tidak adilnya biaya penggantian kerugian. Selain itu proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali tidak melampirkan adanya berita acara musyawarah kesepakatan harga penggantian yang ditanda tangani oleh penerima ganti rugi, sehingga proses pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. 2. Perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak dari para penerima ganti rugi yang terkena dampak pengadaan tanah. Adanya sengketa yang terjadi di masyarakat menunjukan belum maksimalnya perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum