KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGGARAN PERTAHANAN (STUDI KASUS PROVINSI TIMOR TIMUR DI INDONESIA PADA TAHUN 1976-1998)

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter dan fiskal, dalam rangka memperkuat perekonomian secara luas, selama periode 1976-1998. Untuk memfokuskan penelitian, penelitian ini di Wilayah Provinsi Timor - Timur Indonesia selama periode 1976 -1998. Timor Timor merupakan wilayah baru yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam rangka memperkuat wilayah Indonesia, anggaran pertahanan adalah kunci untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Sebuah negara memiliki anggaran pertahanan sebesar 1% - 3% dari pendapatan negara. Saat ini, Indonesia berupaya untuk mencapai anggaran pertahanan minimal atau minimum essensial force (MEF). Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia, baru mencapai 0,98%. Bila pertahanan negara kuat, maka negara mampu membangun perekonomian negara secara berkelanjutan. Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya , kebijakan fiskal, kebijakan moneter, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro serta anggaran pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi, maupun terjun ke lapangan bertemu dengan pelaku sejarah. Pada tahun 1976,  Timor – Timur merupakan provinsi baru di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor – Timur mendapatakan kucuran dana APBN (Anggaran Pembiayaan Belanja Negara) dan dana OTSUS (Otonomi Khusus), sebagai bentuk perhatian  Pemerintah Indonesia, untuk membangun Timor – Timur.  Sebagai provinsi termuda di Indonesia kala itu, Timor – Timur mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, agar Timor – Timur menjadi wilayah yang tumbuh, baik dari segi perekonomian maupun pertahanan. Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Wilayah Timor – Timur, merupakan implementasi konsitutisi Indonesia, dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik