Implementation of Building Construction Prohibition In Watershed (Case Study on Brantas Watershed in Soekarno-Hatta Area, Malang)

The objective of research was aims to find, analyze and understand the policy implementation of the ban on construction of building in watershed (DAS Brantas Case Study on Region Soekarno-Hatta Malang). The legal analysis is focused in finding the limiting factors in the enforcement of the ban on construction of the building in the watershed, the legal consequences of the construction of the building in the watershed area and the efforts to enforce the provisions on the prohibition of building in the watershed. The journal is prepared by the method of empirical juridical approach sociological jurisdiction. Based on the survey results revealed that basically factors which hinder the enforcement of the ban on construction of the building in the watershed occurs because Due to the lack of public awareness regarding the building was required to have a permit, factors of weak local economy, the law enforcement officers who are not firmly against the demolition in the area of ​​watershed Brantas also because of the buildings that have stood prior to Regulation No. 1 Year 2012 Malang. The legal consequences of the construction of the building in the watershed area, namely a written warning and a call to the offenders concerned. While efforts to enforce the provisions of the ban on building in the watershed of them with socialization related rules and if there is a violation, the violator will be called to give advance warning letter, if it is still in violation will be given sanction by misdemeanor

KEABSAHAN SUBKONTRAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tesis ini berjudul “Keabsahan Subkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara”. Dengan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1). Hubungan Hukum Subkontrak dengan kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi, (2). Upaya hukum para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak kerja konstruksi. Penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara kontraktor dengan subkontraktor berdasarkan asas Privity of Contract. Subkontrak adalah sah sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 BW isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan kehendak para pihak telah dituangkan ke dalam isi kontrak tersebut hingga terjadi kata sepakat. Praktek subkontrak terjadi jika kontraktor utama tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, sehingga kontraktor akan membutuhkan sumber daya tersebut dari pihak lain. Subkontrak dilakukan setelah proses pengadaan melewati tahap penentuan pemenang (tender) sehingga dalam melakukan subkontrak tidak ada lagi proses lelang. Upaya hukum yang dilakukan apabila para pihak wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitase pada pengadilan negeri sesuai dengan klausul kontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta