Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non Finansial dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Tiara Cipta Nirwana

Job satisfaction is an emotional state that is considered pleasant or unpleasant for employees in carrying out their work. An organization must consider the factors that may affect job satisfaction which are financial incentives, non- financial incentives, and environmental working situation. The purpose of this research is determining the effect of financial incentives, non- financial incentives, and environmental working situation on employee job satisfaction. The research is conducted in PT. Tiara Cipta Nirwana which is a private electrical contractor company in Bali, with a total population sample of 101 respondents. The data analysis technique is multiple linear regression. financial incentives, non- financial incentives, and environmental working situation simultaneously have significant effect on employee job satisfaction. Partially non-financial incentives is the only variable that has no effect on job satisfaction and environmental working situation is the most dominant influence on job satisfaction of employees at PT. Tiara Cipta Nirwana

Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan

Dalam mengatasi masalah harta kekayaan dari suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan dengan bentuk penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu jika ada suami isteri belum membuat perjanjian perkawinan yang keduanya  bekerja dimana tempat kerjanya mempunyai resiko tinggi akan habisnya harta kekayaan yang diperoleh maka demi masa depan kehidupan suami isteri tersebut dan pendidikan anak-anaknya diperlukan suatu perjanjian perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif.Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan penetapan pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kekuatan akta notariil perjanjian perkawinan yang dibuat pasca pencatatan perkawinan apabila yang menjadi dasar adalah penetapan dari hakim dan apa dasar pertimbangan hakim memutus permohonan penetapan tersebut dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga setelah adanya penetapan pengadilan negeri.Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak dari suami isteri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan adanya yurisprudensi dari penetapan hakim sebelumnya. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan yang dibuat secara notariil adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami isteri sehingga terhadap kedudukan harta suami isteri akibat hukumnya menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak merasa dirugikan

Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karangasem

Karangasem regency needs special attention of the government to solve the economic problems that it faced . Karangasem regency in this research ranked second lowest in terms of economic growth and to obtain a high number for the percentage of poor people in the province of Bali after Jembrana . Besides that, Karangasem is also fairly low which is reflected in the GDP per capita of Karangasem regency over the past five years occupies the lowest position in the province of Bali . This study aims to determine the classification of economic growth pattern and sector base of each district in Karangasem and to know how much connection / attraction between districts which are defined as the center of economic growth in Karangasem with other sub-districts in Karangasem regency . The analytical tool used is Klassen Typology , Location Quotient ( LQ ) , and analysis of Gravity Model . Based on the analysis results obtained from the three analysis tools are used , that Kecamatan Manggis and Kecamatan Karangasem is appropriately set as the center of growth because it has the criteria developed and rapidly growing area ( Type I ) , has a relationship with the surrounding sub-districts , and has a sector potentially export base

Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung

Economic growth is an indicator of countrys economic development so that the country should notice its economic growth rate. Klungkung Regencys economic growth rate is below Bali Provinces economic growth rate during 2008 to 2012. Determination and shift share of the leading sectors in Klungkung can be seen from the contribution of each economic sector to the GDP. There are two purpose of this study is to determine the economic leading sector and shift share of economic sectors in Klungkung. It can be seen from the GDP contribution of each sector during 2008 to 2012. This study using secondary data from BPS Klungkung and BPS Bali. There are two analysis used in this study, those are Location Quotient (LQ) analysis and Shift Share analysis. The result of Location Quotient (LQ) analysis is there are four leading sector of Klungkung which are agriculture sector, mining and quarrying sector, construction sector, and service sector. According to the Shift Share analysis, total (Gij) of service sector has the biggest positive value followed by the industry sector. While agriculture sector has negative value. So it can be said that Klungkung shifting economic structure from agriculture sector to service sector

Model Box- Jenkins dalam Rangka Peramalan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali

Box-Jenkins Models in the Framework to Forecast Bali Province Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ( GDP ) is the most widely used indikator of development. In order to make development plan of an area with effective and responsible principal, it required a valid estimate of GDP. The presence of relatifly large gap between targets and achievements of the Bali Provincial economic growth during 2008-2012, and given the importance of GDP as an indikator of regional economic performance, it is necessary to do research on the application of Box-Jenkins models in order to forecast Bali Province GDP. This study aims to create a model of the Bali Provincial GDP estimates using data from the first quarter of GDP in 2000 to fourth quarter of GDP in 2012 with constant prices of 2000, which is sourced from BPS of Bali Province. The analysis technique is applied to the Box- Jenkins models or Autoregresive Integreted Moving Average (ARIMA).The results showed that by using the data of Bali Provincial GDP first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2012, concluded that the best model to use as a forecast model is ARIMA (2,1,0). Keywords : GDP , Autoregresive Integreted Moving Averag

Studi Kasus : Analisis Peningkatan Efisiensi Thrust Akibat Penerapan Energy Saving Device pada Kapal Tanker Pertamina (Persero) 40000 LTDW dengan Ansys Fluent Menggunakan Metode Moving Mesh

Energy Saving Device (ESD) merupakan alat yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi gaya dorong pada kapal, sehingga energi yang dikeluarkan oleh mesin kapal tidak mengalami loss energy yang cukup berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Alat ini dipasang di sekitar propeller, yang tujuannya untuk mengurangi hambatan pada daerah propeller sehingga hambatan yang dialami oleh kapal dapat berkurang. PT. Pertamina (PERSERO) selaku BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, membutuhkan kapal tanker yang ramah konsumsi bahan bakar. Dari kasus ini, kemudian dicari model ESD yang akan dipakai untuk kapal tanker tersebut. ESD dimodelkan menggunakan Ansys Fluent dengan menggunakan metode Moving Mesh kemudian dianalisis efisiensi dari ESD dan gaya dorong pada kapal sebelum dan setelah dipasang ESD. Dari hasil perhitungan ditemukan adanya peningkatan efisiensi thrust sebesar 2.526% pada kecepatan 10 knot, 4.452% pada kecepatan 15 knot, dan 5.176% pada kecepatan 18 knot. Untuk gaya dorong ditemukan nilai 658182 N pada kecepatan 10 knot, 804881 N pada kecepatan 15 knot, dan 1182150 N pada kecepatan 18 knot dalam kondisi tanpa menggunakan ESD, Sedangkan dalam kondisi menggunakan ESD ditemukan nilai gaya dorong sebesar 668186 N pada 10 knot, 808917 N pada 15 knot, dan 1195770 N pada kecepatan 18 knot. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi thrust dan meningkatnya gaya dorong pada kondisi kapal menggunakan ESD bila dibandingkan dengan kondisi kapal tidak menggunakan ESD

Kedudukan Hukum Akta Ppat Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat pendaftaran guna Perubahan data pendaftaran tanah. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah, maka fungsi akta PPAT sebagai alat pendaftaran selesai dan menyisakan akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum. Begitu pula, bila terjadi peralihan hak berikutnya, maka akan menyisakan kembali akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum.                 Ada dua isu hukum yang dikaji terhadap kedudukan akta PPAT terkait dengan kewajiban PPAT menyimpan aktanya, yakni (1) kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dan (2) tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah mengalami peralihan hak berikutnya terkait dengan kewajibannya menyimpan akta. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari kekosongan norma terhadap kedudukan akta PPAT yang membawa ikutan terhadap tanggung jawab PPAT terkait kewajibannya menyimpan akta. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep.                 Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip inaktif, sedangkan terhadap akta PPAT untuk peralihan hak atas tanah berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip yang masih aktif. Akta PPAT dikategorikan sebagai arsip aktif selama 5 tahun, sedangkan sebagai arsip inaktif selama 30 tahun. Terhadap isi perbuatan hukum dalam akta yang sudah final menghentikan tugas produk hukum tersebut. Dalam hal akta PPAT telah mengalami peralihan hak berikutnya maka berhenti tanggung jawab PPAT, norma hukum sekalipun tidak beralih mengacu pada 30 tahun, terlebih lagi telah dialihkan.         Kepastian terhadap kedudukan akta PPAT juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab PPAT. Tanggung jawab PPAT harus dibedakan antara tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dan tanggung jawabnya sebagai penyimpan dokumen negara, sehingga PPAT tidak berorientasi bertanggung jawab tanpa batas. Kata kunci : Akta PPAT, Alat Pendaftaran, Alat Bukti Perbuatan Hukum dan Peralihan Hak Atas Tanah

Penunjukan Desa Pakraman sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/kep-19.2/x/2017

Pada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Keputusan Menteri tersebut telah memberikan penegasan terhadap pengakuan desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah memaknai konsep komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terkait keberadaan desa pakraman dan bagaimanakah konsekuensi yuridis Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum. Sebagai hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah makna komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menegaskan bahwa hak komunal yang dimaksud merupakan hak pemilikan bersama masyarakat hukum adat dan merupakan hak atas tanah yang dapat disertipikatkan dan Konsekuensi yuridis terhadap penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat bahwa tanah-tanah desa pakraman dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dan desa pakraman berhak untuk mengurus urusan wilayahnya untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan.   Kata Kunci : Desa Pakraman, Hak Komunal, Pendaftaran Tana