Indonesia Report 2005

The Indonesian Institute (TII) —sebuah Pusat Riset Kebijakan Publik (Center for Public Policy Research)— secara resmi didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif TII. TII merupakan sebuah lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasanyayasan, Perusahaan-Perusahaan, dan perorangan. TII berjuang untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi untuk mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses ini. Indonesia 2005 merupakan salah satu publikasi TII yang diterbitkan secara tahunan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial masyarakat serta kebijakan pemerintah Indonesia. Publikasi ini akan akan diterbitkan setiap awal tahun dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2005. Indonesia 2005 ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia. Penerbitan Indonesia 2005 secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia

Indonesia Report 2007

Kejadian berdimensi ekonomi, sosial dan politik sepanjang tahun 2007 memberi pembuktian sementara bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla belum mampu mereformasi kebijakan Pemerintah secara optimal. Ada warna kegagalan di tahun 2007, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2008. Paling tidak, ada dua hal penting yang menandai hal itu. Pertama evaluasi terhadap kinerja kebijakan Pemerintah pada tahun 2007 relatif semakin valid dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan masa konsolidasi telah tuntas di setengah masa pemerintahan. Kedua, banyaknya peristiwa dan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2007 yang belum tuntas dan masih menyisakan pekerjaan di tahun 2008. Sementara tahun 2008 akan menjadi tahun yang menentukan bagi Pemerintahan SBY-JK, karena partai politik akan semakin intensif mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2009. Implikasinya, menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari parpol terancam tidak fokus lagi dalam mengerjakan tugasnya karena akan mengoptimalkan waktu dan kekuasaannya untuk kepentingan partai. Kondisi ini berpotensi akan mengganggu kinerja pemerintahan. Indonesia Report 2007 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2007. Di dalamnya terdapat sepuluh tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kesepuluh tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2008. Di bidang ekonomi, Indonesia Report 2007 menyajikan dua tulisan, mengenai tinjauan ekonomi makro dan indeks kebebasan ekonomi Indonesia. Di bidang sosial, terdapat empat tulisan. Pertama, potret penegakan hukum. Kedua, kondisi kerusakan lahan dan hutan serta ancaman pemanasan global. Ketiga, kondisi sektor transportasi. Keempat, analisis kondisi farmasi Indonesia. Sementara, bidang politik memiliki empat topik. Pertama, politik luar negeri dan peran Indonesia di Asia Tenggara. Kedua, konfigurasi generasi kepemimpinan nasional. Ketiga, transformasi politik dalam pilkada. Keempat, analisis kondisi birokrasi dan pelayanan publik. Selain menekankan urgensi topik-topik di atas, kesepuluh analisis ini merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan sekaligus arahan bagi publik dan kalangan pemerhati kebijakan untuk menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2008. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kecakapan Pemerintah dalam mengatasai permasalahan dalam sepuluh bidang tersebut. Akhirnya, semoga Indonesia Report 2007 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pihak: pengambil kebijakan, dunia usaha, media massa, lembaga think tank internasional, dunia akademik, lembaga nonpemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Selamat membaca