DAMPAK EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP (KONDISI) SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT THE IMPACT OF MARINE NATURAL RESOURCES AND FISHERIES EXPLOITATION TOWARD SOCIAL ECONOMIC ASPECTS OF THE SOCIETY

Exploitation of natural resources including marine and fisheries could potentially cause significant (positive and/or negative) impacts in the lives of local communities and its surrounding. Indeed, the ideal goal is to contribute to the efforts in increasing the welfare of the community; although it is often difficult to avoid the negative impact especially toward the social order. It is commonly known that natural resources are generally found in rural areas where the community used to be characterized by what commonly called Gemeinschaft. The inclusion of money capitalism through various activities of exploitation of natural resources including, let’s say for an example, what will be done in Masela block, will change the social order of society which in turn will be reflected in the way of thought and behavior of both individuals as well as groups of people. In order for community not to experiencing alienation, it is necessary to develop an idea of social safety net in order to strengthening the position and the role of the community mentioned above vis a vis other groups of people which living together or side by side in the area of exploitation and its surroundin

Transformasi Budaya dan Interaksi Sosial dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital

This research aims to depict the changes in values and norms within the family structure of the indigenous community of Negeri Hatusua following the introduction of smartphones and the internet. The research employs a qualitative methodology, utilizing in-depth interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Previous studies have indicated that the internet and smartphones can alter values and norms within societies. This study functions as a supporting contribution to prior findings, affirming that a shift in values and norms indeed takes place within the Negeri Hatusua community during this digital era, coinciding with the penetration of smartphones and the internet. Community participants, who previously leaned towards face-to-face communication for interaction and sharing crucial information, are transforming indirect communication patterns. This shift is attributed to the availability of smartphones that facilitate indirect communication. The study provides further insights into social changes within the indigenous community concerning digital technology, focusing on shifts in social interaction and traditional values

KEPEMIMPINAN DAN STABILITAS RELASI-RELASI SOSIAL DI NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk Mengetahui, Memahami, dan menjelaskan aspek-aspek kepemimpinan dari lembaga-lembaga sosial dan dampak kepemimpinan terhadap stabilitas relasi-relasi sosial antar lembaga atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, latar belakang terjadinya konflik adalah tidak adanya transparansi dan interaksi sosial antara pemimpin dengan lembaga-lembaga (masing-masing simpul lembaga mempunyai pengikutnya masing-masing) yang ada di dalam negeri sehingga terjadinya pengelompokkan di dalam negeri. Kedua, kepemimpinan dan relasi sosial sangat erat kaitannya untuk menyangga dan menjaga stabilitas di dalam negeri

INTEGRASI ANTAR LEMBAGA SOSIAL DI NEGERI HUTUMURI KECAMATAN LEITIMUR SELATAN KOTA AMBON

Integrasi dalam realitas ini merupakan proses berintegrasinya lembaga- lembaga sosial yang berbeda, yaitu lembaga pemerintah atau Raja, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga adat dalam komunitas kemudian menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa integrasi antar kelima lembaga sosial yang ada di Negeri Hutumuri berbentuk tipe integrasi interaksionis, integrasi normatif dan integrasi fungsional. Proses integrasi antar kelima lembaga sosial terjadi karena adanya interaksi timbal-balik yang serasi, dilihat dari hubungan kerjasama yang selalu terjadi antara kelima lembaga ini lewat program-program maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu hal mendasar yang membuat relasi antara lembaga sosial berjalan dengan baik adalah dengan cara mentransformasi pengetahuan tentang keberadaan sejarah negeri dan berbagai bentuk struktur sosial dan realitas dinamika masyarakat yang berkembang didalamnya. Transformasi pengetahuan akan sejarah negeri secara baik kepada masyarakat akan memberikan gambaran yang utuh dan kompleks kepada masyarakat agar dapat memahami konteks sosial yang ada di Negeri Hutumuri, sehingga ketika melangkah dalam mengambil keputusan di dalam sebuah lembaga yang melibatkan masyarakat banyak, tidak mengambil keputusan yang salah. Kelima lembaga sosial juga memiliki ikatan sosial yang kuat dalam artian setiap lembaga sosial memiliki sikap keterbukaan dalam bekerjasama dan kebersamaan serta rasa solidaritas kelima lembaga sosial untuk bersama membangun Negeri Hutumuri

PERPECAHAN KELOMPOK PERTEMANAN DI SKIP KOTA AMBON

Masyarakat majemuk sangat rawan konflik karena mudah terjadi gesekan, salah satunya akan terjadi konflik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perpecahan kelompok dapat terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Skip RW 02, pada masyarakat RT 002 dan RT 004 Kota Ambon. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang para pemuda yang awalnya tergabung pada satu kelompok pertemanan yang sama kemudian terpecah karena adanya konflik dalam kelompok yang mengakibatkan kelompok ini terbagi menjadi beberapa kelompok kecil yang ada dalam lingkungan masyarakat. RT 002 / RW 02 terdapat dua kelompok kecil yaitu Crusader Atas dan Crusader Bawah, sedangkan RT 004/ RW 02 mempunyai dua kelompok kecil yaitu Lorga dan Makaby. Indikator perpecahan kelompok pertemanan yang ada yaitu relasi daerah asal, relasi kekerabatan, dan perpecahan kelompok

PEMERINTAHAN ADAT DAN KONFLIK INTERNAL DI NEGERI TITAWAI KECAMATAN NUSALAUT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pemerintahan adat dan konflik internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitiannya pada Negeri Titawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai negeri adat maka Titawai juga mengenal sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memimpin pemerintahan adat tersebut sesuai aturan adat juga harus berasal dari matarumah parentah tidak boleh dari matarumah lain kecuali adat persetujuan dari matarumah parentah. Demikian maka sejak zaman leluhur mereka telah mengakui bahwa marga yang memiliki hak atau yang berkuasa untuk memerintah adalah marga Hehanussa. Adapun marga Hitijahubessy yang pernah memimpin pemerintahan atau menjadi raja di Negeri Titawai karena diangkat oleh penjajah Belanda, yang pada masa itu menangkap raja Hehanussa karena dianggap bekerja sama dengan Pattimura untuk melawan mereka. Pengangkatan marga Hitijahubessy untuk menjadi raja oleh penjajah Belanda karena dianggap dapat bekerjasama untuk memperlancar strategi politik Belanda, terutama dalam menguasai rempah-rempah di Negeri Titawai. Tindakan penjajah Belanda untuk menunjuk marga Hitijahubessy menjadi raja merupakan bentuk intervensi mereka terhadap sistem pemerintahan adat di Negeri Titawai pada saat itu. Kenyataan itu menyebabkan muculnya konflik antar laten antar kelompok masyarakat di Negeri Titawai

Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat di Kota Ambon

Ambon memiliki keunikan sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang mengelola 3 sub-sistem pemerintahan secara sekaligus yaitu terdiri dari 20 kelurahan, 8 desa, dan 22 desa adat (Negeri). Ini membuktikan ciri khas Ambon, bahwasanya kemajemukan bukan saja pada masyarakatnya tetapi juga pada sistem pemerintahannya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa adat yang asimetris berbasis masyarakat adat dengan kekhususannya dalam hal eksistensi, kelembagaan dan fungsinya yang berbeda dengan desa atau kelurahan. Lembaga Saniri sebagai sebuah lembaga adat merupakan salah satu kekhususan Negeri yang menjalankan fungsi legislatif bersama-sama Raja dan juga fungsi kehakiman yaitu menyelesaikan setiap sengketa perdata atau sengketa pidana ringan serta sengketa adat. Dengan beranggotakan kepala-kepala soa, kelompok individu yang mempunyai akar genealogis yang sama, maka Saniri dalam struktur keanggotaannya mempunyai kedekatan dan mencerminkan aspirasi dan keterwakilan masyarakat adat. Dan dalam sejarahnya, Saniri terbukti telah mampu menjaga keutuhan harmoni sebagai dasar ketentraman, keteraturan dan ketertiban selama berabad-abad pada masyarakat Ambon. Sayangnya, konstruksi Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan seluruh sistem pemerintahan desa/ kelurahan telah memperlemah hukum adat di Ambon, mengasingkan Saniri dari kosmosnya, menggerogoti kapasitas dan kewibawaan Saniri sebagai otoritas harmoni. Dan puncaknya adalah ketika terjadi konflik berdarah di Ambon pada tahun 1999-2002, lembaga adat termasuk Saniri telah gagal mencegah atau setidaknya menghentikan konflik, sementara lembaga pemerintahan formal seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bentukan Pemerintah Pusat juga gagal menjalankan tugasnya karena tidak mempunyai akar kuat dan wibawa di dalam masyarakat. Dengan memahami eksistensi, kelembagaan dan fungsi ideal Saniri sekaligus membandingkan dengan realita dinamika saat ini maka menjadi kebutuhan mendesak melakukan penguatan kapasitas Lembaga Saniri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat Negeri Di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan mengembalikan dan bahkan mengembangkan kapasitas Saniri, baik kapasitas lembaganya maupun kapasitas anggotanya. Namun sayangnya Perda 8 tahun 2017 sebagai produk hukum yang diharapkan mampu menjalankan peran tersebut ternyata kurang suportif bagi pengembangan kapasitas Saniri karena terutama mendudukkan Saniri sebagai lembaga yang tidak berbeda dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersifat administratif semata tanpa menguatkan ciri Saniri sebagai sebuah lembaga adat yang khas yang memiliki ikatan kuat dan legitimasi dari masyarakat adat yang mampu tampil sebagai otoritas harmoni. Oleh karenanya, penelitian ini meyakini perlunya pengembangan kapasitas Saniri, baik dari sisi lembaga maupun dari sisi kapasitas anggotanya. Penguatan kapasitas ini memerlukan penguatan legislasi, oleh karenanya merevisi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 menjadi jalan masuk yang pertama, yang dalam pelaksanaan selanjutnya akan dikuatkan oleh Peraturan Walikota tentang penguatan fungsi, peran dan wewenang Saniri yang berbasis adat. Sedangkan penguatan anggota Saniri dilakukan melalui bimbingan teknis terhadap seluruh anggota Saniri, yang diawali oleh penyusunan modul sebagai pedoman di dalam melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi siapapun, termasuk lembaga masayarakat sipil yang akan melakukan penguatan kapasitas anggota Saniri. Oleh karenanya penelitian tahun I ini memfokuskan pada penyusunan draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 beserta draft Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan perubahan Perda tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga menghasilkan 8 modul sebagai bahan untuk bimbingan teknis. Harapannya, peningkatan kapasitas lembaga dan anggota Saniri akan berdampak sosial dan budaya bagi peningkatan partisipasi masyarakat di Negeri-Negeri se-Kota Ambon. Penelitian ini adalah penelitian sosial dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, dimana menggabungkan studi dokumentasi, wawancara, dan focus group discussion. Studi dokumentasi untuk menggali informasi kepustakaan yang relevan terutama terkait rekonsiliasi paska konflik di Ambon, Lembaga Saniri, serta Sistem Pemerintah Negeri yang berbasis adat, hukum adat dan kearifan lokal. Sementara metode wawancara dalam bentuk komunikasi dilakukan antara peneliti dengan sejumlah narasumber yaitu para ahli di bidang rekonsiliasi, filsafat budaya, sosiologi pembangunan, politik lokal, hukum adat dan hukum tata negara, serta wawancara dengan para tokoh adat, pemuka agama, pejabat Pemerintah Kota Ambon, inisiator dan pelaku perdamaian di Ambon, serta tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan teknik snowball sampling yang akan menggali variasi informasi untuk melacak segala informasi yang ada agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali memiliki kepentingan tertentu sehingga hasil penelitian menjadi bias dan tidak obyektif lagi. Disamping itu dilakukan juga FGD dengan para elit dan pemangku kepentingan terkait Lembaga Saniri dan pembangunan masyarakat paska konflik di Ambon. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya mendukung kebangkitan adat dalam proses pembangunan paska konflik di Kota Ambon. Saniri dan seluruh proses demokratisasi Negeri yang berbasis adat merupakan jalan strategis menuju pembangunan Kota yang partisipatif dan membuka akses seluas-luasnya pada aspirasi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan program ini menjadi kunci agar kebijakan publik yang dihasilkan bisa disahkan dan menjadi penguatan bagi lembaga Saniri. Disamping itu bimbingan teknis yang direncanakan dapat menjadi sarana penguatan bagi anggota Saniri dan menjadi sarana pelibatan lembaga masyarakat dalam penguatan kapasitas anggota Saniri tersebut. Kebijakan legislasi dan modul ini akan mempunyai daya dukung dan memberi kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat yang sedang berbenah dari konflik