Kebebasan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Perkembangan Terkini

Laporan ini merupakan hasil riset yang mendalam oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, yang juga memasukkan hasil presentasi makalah riset tersebut dalam sebuah Diskusi Publik di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada 22 November 2007. Penelitian ini memberikan kajian komprehensif tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Mengetahui apa yang diukur dan cara mengukurnya merupakan sebuah upaya untuk membuat suatu isu yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Untuk menilai situasi terkini sebuah negara, laporan ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan rekomendasi dari laporan Economic Freedom of the World (EFW), yang mengukur kebebasan ekonomi masyarakat dari lima aspek

Policy Review 02 - Rasio Pajak Rendah Utang Makin Menumpuk

enerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 12%. Padahal rata-rata penerimaan pajak negara-negara yang termasuk dalam kelompok menengah bawah (lower middle income) seperti Indonesia mencapai 19%. Rasio pajak Indonesia bahkan di bawah rata-rata negara miskin (low income) yang sudah mencapai 14,3%. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, penerimaan pajak Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 1.033 triliun. Berdasarkan kategori negara berpendapatan menengah, dengan jumlah tersebut negara ini sebenarnya kehilangan potensi pajak sekitar Rp 512 triliun atau hampir 50%. Perkiraan konservatif International Monetary Fund (IMF), potensi pajak yang hilang juga lebih dari 40%. Ketidakmampuan mengoptimalkan penerimaan pajak menyebabkan utang terus “berkelanjutan”. Jumlah utang baru, hampir selalu lebih besar cicilan utang. Akumulasi utang akan mencapai Rp 1.937 triliun tahun ini, artinya setiap penduduk Indonesia menanggung utang Rp 8 juta. Rasio utang terhadap PDB di bawah 30% bukan berarti aman apabila rasio pajak terus rendah. Akumulasi utang dan pendapatan rendah akan membawa Indonesia terjebak dalam perangkap utang (debt trap)

Indonesia Report 2008

Tahun 2008 menandai maturitas demokratisasi di Indonesia. Gelombang pertama pemilihan kepala daerah secara langsung telah selesai. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (kecuali Jawa Timur) telah melaksanakan pemilihan langsung. Praktek pemilihan langsung di tingkat daerah ini memiliki implikasi besar dalam jangka menengah dan panjang. Janji dan kontrak politik sangat mudah dipantau dan dievaluasi oleh publik. Jarak antara penguasa dan rakyat jauh lebih dekat. Ini merupakan pengalaman berdemokrasi yang luar biasa. Dengan selesainya gelombang pertama pemilihan kepala daerah, publik pemilih Indonesia memasuki tahun 2009 dengan pengalaman yang sangat berbeda. Publik pemilih berpengalaman menghadapi pilkada yang dipenuhi dengan agenda berorientasi praktis dan lokal. Meskipun faktor ideologis dan politis masih tetap hidup, tetapi faktor kebijakan/policy sudah mulai memasuki ranah pemilu. Janji-janji praktis seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan murah (bahkan gratis), perbaikan infrastruktur, lapangan kerja dan lain-lain menandakan unsur policy sudah memasuki ranah pemilu. Pemilu tidak semata-mata mengenai politik ideologi, money-politics, atau fanatisme kultural, tetapi pemilu sudah mulai dijadikan arena untuk menggolkan gagasan-gagasan tentang policy. Partai politik, politisi, dan calon presiden berhadapan dengan publik pemilih yang mulai berubah. Perubahan yang terjadi tentu masih parsial, tetapi ini sudah cukup untuk membuat partai politik dan politisi terasangsang untuk merubah pendekatannya. Publik pemilih yang baru saja melewati pilkada dengan agenda praktis, dengan mudah menuntut partai politik dan politisi nasional untuk memperhatikan agenda praktis dan juga grass-root oriented. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemilu 2009. Tantangan tetap besar, tetapi tanda-tanda kemajuan demokrasi sudah mulai terasa. Dalam konteks itulah, penerbitan “Indonesia 2008” ini banyak memberikan perhatian pada masalah politik. Komponen politik seperti sistem multi-partai, institusionalisasi partai politik, perkembangan politik Islam, dan isu perempuan dalam politik menjadi kajian yang diperbincangkan disini. Bersamaan dengan dinamika politik domestik yang cukup tinggi ini, kontraksi ekonomi dunia terjadi. Setelah krisis menghempaskan berbagai pelaku ekonomi raksasa di Amerika Serikat, Indonesia mulai merasakan efeknya. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lain, Indonesia mengalami efek yang relatif lebih kecil. Meski begitu, tantangan untuk bisa melewati krisis global ini tetap besar. Dari sinilah maka kajian tentang kondisi dan prospek sektor finansial dan makro ekonomi Indonesia menjadi salah satu bagian dari “Indonesia 2008” ini. Di sektor sosial, Indonesia 2008 mengkaji masalah pendidikan dan cash-transfer yang dijalankan oleh Pemerintah. Program bidang sosial ini memiliki eksposure yang sangat tinggi di masyarakat. Secara politispun, program-program di bidang pendidikan dan penguatan sosial ekonomi masyarakat memiliki nilai elektoral yang sangat besar. Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan program-program pemerintah yang bernuansa dukungan sosial. Semoga Indonesia 2008 bisa menjadi landasan untuk mereview perkembangan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Laporan ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu landasan dalam memproyeksikan tren utama di tahun 2009. Selamat membaca

Indonesia Report 2005

The Indonesian Institute (TII) —sebuah Pusat Riset Kebijakan Publik (Center for Public Policy Research)— secara resmi didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif TII. TII merupakan sebuah lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasanyayasan, Perusahaan-Perusahaan, dan perorangan. TII berjuang untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi untuk mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses ini. Indonesia 2005 merupakan salah satu publikasi TII yang diterbitkan secara tahunan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial masyarakat serta kebijakan pemerintah Indonesia. Publikasi ini akan akan diterbitkan setiap awal tahun dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2005. Indonesia 2005 ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia. Penerbitan Indonesia 2005 secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia

Indonesia Report 2007

Kejadian berdimensi ekonomi, sosial dan politik sepanjang tahun 2007 memberi pembuktian sementara bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla belum mampu mereformasi kebijakan Pemerintah secara optimal. Ada warna kegagalan di tahun 2007, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2008. Paling tidak, ada dua hal penting yang menandai hal itu. Pertama evaluasi terhadap kinerja kebijakan Pemerintah pada tahun 2007 relatif semakin valid dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan masa konsolidasi telah tuntas di setengah masa pemerintahan. Kedua, banyaknya peristiwa dan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2007 yang belum tuntas dan masih menyisakan pekerjaan di tahun 2008. Sementara tahun 2008 akan menjadi tahun yang menentukan bagi Pemerintahan SBY-JK, karena partai politik akan semakin intensif mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2009. Implikasinya, menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari parpol terancam tidak fokus lagi dalam mengerjakan tugasnya karena akan mengoptimalkan waktu dan kekuasaannya untuk kepentingan partai. Kondisi ini berpotensi akan mengganggu kinerja pemerintahan. Indonesia Report 2007 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2007. Di dalamnya terdapat sepuluh tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kesepuluh tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2008. Di bidang ekonomi, Indonesia Report 2007 menyajikan dua tulisan, mengenai tinjauan ekonomi makro dan indeks kebebasan ekonomi Indonesia. Di bidang sosial, terdapat empat tulisan. Pertama, potret penegakan hukum. Kedua, kondisi kerusakan lahan dan hutan serta ancaman pemanasan global. Ketiga, kondisi sektor transportasi. Keempat, analisis kondisi farmasi Indonesia. Sementara, bidang politik memiliki empat topik. Pertama, politik luar negeri dan peran Indonesia di Asia Tenggara. Kedua, konfigurasi generasi kepemimpinan nasional. Ketiga, transformasi politik dalam pilkada. Keempat, analisis kondisi birokrasi dan pelayanan publik. Selain menekankan urgensi topik-topik di atas, kesepuluh analisis ini merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan sekaligus arahan bagi publik dan kalangan pemerhati kebijakan untuk menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2008. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kecakapan Pemerintah dalam mengatasai permasalahan dalam sepuluh bidang tersebut. Akhirnya, semoga Indonesia Report 2007 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pihak: pengambil kebijakan, dunia usaha, media massa, lembaga think tank internasional, dunia akademik, lembaga nonpemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Selamat membaca