Analisis Pelaksanaan Self Assessment System Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan self assessment system Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT XYZ, hambatan yang dialami, dampak dari Perubahan peraturan penetapan PTKP terhadap penghasilan yang diterima oleh para pegawai di PT XYZ. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Objek penelitian ini adalah PT XYZ, khususnya pada pelaksanaan self assessment system PPh Pasal 21 Tahun 2012 dan 2013. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki ilmu pengetahuan PPh Pasal 21, sedangkan data sekunder berupa bukti potong 1721A1 yang diterima oleh salah satu pegawai tetap di PT XYZ. Data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan metode grounded theory serta diuji keabsahannya dengan menggunakan analisis data triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan, penetapan PTKP yang digunakan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan Perusahaan sesuai menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Hambatan yang dialami yaitu dalam hal peng-update-an data status pegawai serta dalam pengisian e-SPT. Dampak dari kenaikan PTKP yaitu PPh Pasal 21 terutang yang dibayarkan oleh pegawai menjadi turun, dan penghasilan bersih yang diterima pegawai menjadi meningkat

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Software-venditore (Pembayaran Hutang Dagang) Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalammemberikan informasi yang dibutuhkan Perusahaan. Aspek terpenting sisteminformasi akuntansi adalah sistem ini berjalan dan saling mendukung dalampencapaian tujuan pengendalian internal Perusahaan. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui besar pengaruh sistem pengendalian internal dan software-venditore (pembayaran hutang dagang) terhadap Kualitas SistemInformasi Akuntansi di Toserba X. Analisis data melalui analisis regresiberganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji asumsi klasik dan ujihipotesis. Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian internal dan software-venditore berpengaruh secara signifikan. Dari uji hipotesis telshmembuktiksn bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi juga dengan Software-Venditore sangat berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. &nbsp

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

To perform a marriage must meet the requirements defined religion as well as those determined by the law of marriage. If marriages already performed but do not meet the requirements that have been determined, it can be proposed cancellation.The problem in this study is how the legal consequences of annulment of marriage that has been decided by the Religious The research method used in this thesis is a normative approach legal research done by literature study with an assessment of secondary legal materials. Analysis of the data used is the juridical qualitative then the conclusion-is-deductively. From the results of this study concluded that annulment of a marriage that began after court ruling has binding legal force and effect from the time of the marriage, the decision annulment of marriage does not apply retroactively to children born of the marriage and community-property

Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK)

The legal act of buying and selling is one of the legal issues in the land sector. The sellers must submit property rights of the goods to the buyer. The research problem is a basic consideration of the judge ruled on a lawsuit breach of contranct by land of buying and selling in Decision No. 127 / Pdt.G / 2014 / PN.TK. Normatif juridical approach and empirical. Collecting data with literature studies and field studies, qualitative data analysis. The research result shows that the basic considerations in deciding the lawsuit breach of contract judges buying and selling land is optimal and meets the principles of justice where the defendant has fulfilled all obligations within the agreed payment. The breach of contract by the Plaintiff is not reasonable because land sales conducted in 2008 was melting giro The new conducted in 2010, and a description of the refusal of Bank BRI KC Telok Betong caused receiver EFD Debit is not accompanied by an acceptance of physical Debit certificate / Debit certificate is lost, not because there are no funds (empty). Suggestions submitted in a civil action must include proof of the original letter

Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

Bebarapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Internet sudah menjadi permasalahan hkusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dangan transaksi Electronic Commerce (E-Commerce).Diakui secara ekonomi pemanfaatan ineternettelah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam E-Commerce untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini belum ada, tetapi undang-undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-undang tentang E-Commerce telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdata yang peraturannya terdapat dalam buku III dan mengenai perlindungan konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada Herzien Indonesia Reglement (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164

Peraliahan Hak Milik dan Daya Ikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan menpunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (consumer finance) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih. Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yuridisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang

Klausul Evenemen All Risk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat Perusahan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaman. Apabila suatu kendaraan bemotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian  atas evenemen yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pendekatan penelitian dilakukan secara otomatif dan empiris,menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan,dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi k endaraan bemotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara Perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila pejanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak Perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan Perusahaan asuansi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal Balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh Perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaaan suransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan hanrus dilaksanakan oleh para pihak

Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila

The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee ", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 194