Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota: Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia

Pemeringkatan ini bertujuan untuk membantu daerah-daerah di Indonesia dalam melihat daya tariknya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek. Secara singkat tujuan rating ini dirumuskan sebagai berikut : A. Membuat pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut daerah) B. Secara khusus memberikan rambu rambu bagi daerah untuk tidak membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang merugikan perekonomian daerah C. Memberikan rekomendasi umum untuk peningkatan daya saing investasi daera

Regional Investment Attractiveness: Rating to 134 Regencies/Cities in Indonesia & Problems on Business Environment

Committed to bring regional autonomy policy to a more meaningful existence, KPPOD (Regional Autonomy Watch) again comes up with result of another rating. This time, statistical aspects and dynamic aspects were combined to better rate autonomous regions and capture their real dynamics. Our focuses remain two: policy variables and endowment variables. Policy variables are grouped into two factors, namely institutional factor and sociopolitical factor; endowment variables into three: regional economy, labor and productivity, and physical infrastructure. For the whole, 42 indicators were employed here, each with its value different from others from the perception of business community. The research includes 134 regions, consisting of 97 regencies and 37 cities spread in 26 provinces in Indonesia. Data used in the analysis of indicators were primary and secondary, qualitative and quantitative. Valuation of variables and processing of data were done using AHP (The Analytic Hierarchy Process) method

Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Peringkat 134 Kabupaten/Kota di Indonesia & Gambaran Permasalahan Dunia Usaha

Selain perwujudan demokratisasi, dan pelembagaan hubungan pemerintahan pusat – daerah dan antar daerah, kesejahteraan rakyat menjadi salah satu dari tiga tujuan utama otonomi daerah; hal ini berarti bahwa dari segi ekonomi, keberhasilan otonomi daerah diukur dari sejauhmana warga daerah mendapat akses ekonomi yang lebih dari masa sebelumnya. Berbagai tolok ukur bisa digunakan dalam hal akses ekonomi itu, namun ukuran yang sangat jelas adalah keterserapan tenaga kerja secara langsung serta multiplier effect yang muncul dari adanya investasi

Regional Investment Attractiveness in Indonesia, 2004: Rating to 214 Regencies/Cities in Indonesia & Problems on Business Environment

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/Regional Autonomy Watch), which is existing all along with the age of otda, is seeking to realize its vision of partaking in the creation of conducive business climate in the era of autonomy through various activities. As one of its annual activity, KPPOD conducted a “Rating on Investment Attractiveness of Regencies/Cities for Year 2004” covering 161 Regencies and 53 Cities in Indonesia. The study is the fourth rating; the first was in 2001 covering 90 Regencies/Cities, the second was in 2002 with 134 Regencies/Cities, while the third was in 2003 with 200 Regencies/Cities. Apart from being a reference for business players in weighing investment decision, said activity is intended to induce healthy competition among autonomous regions in facilitating economic activities. Likewise, the activity is expected to become one of the means to assist principal parties to evaluate the otda, the program that is on-going and will continue to go on

Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2004: Peringkat 214 Kabupaten/Kota di Indonesia & Gambaran Permasalahan Dunia Usaha

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) yang hadir sepanjang usia otda tersebut, berusaha mewujudkan visinya untuk ikut serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di era otonomi ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya. Dalam salah satu kegiatan tahunannya, KPPOD mengadakan penelitian mengenai “Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2004” yang meliputi 161 Kabupaten dan 53 Kota di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pemeringkatan keempat, setelah sebelumnya melaksanakannya di 90 Kabupaten/Kota di tahun 2001, 134 Kabupaten/ Kota di tahun 2002, san 200 Kabupaten/Kota di tahun 2003. Selain untuk referensi para pelaku usaha dalam mempertimbangkan keputusan investasinya, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi yang sehat antar daerahdaerah otonom dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian. Antusiasme kalangan dunia usaha untuk mempelajari hasil penelitian tersebut di tahun tahun sebelumnya dan beragam tanggapan dari daerah-daerah otonom, serta liputan media yang luas semakin mendorong KPPOD untuk melakukan kegiatan tersebut secara reguler. Dari kegiatan itu diharapkan menjadi salah satu alat bantu bagi pihak pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otda yang sedang dan akan terus berlangsung